Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menyisakan pertanyaan politik yang tidak sederhana. Apalagi, pergantian tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Purbaya menyampaikan kemungkinan memangkas kembali anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga di bawah Rp200 triliun.
Apakah kedua peristiwa tersebut hanya kebetulan? Ataukah ada hubungan antara perbedaan pandangan mengenai pengelolaan fiskal dan keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto?
Pertanyaan itu sah diajukan, meskipun tidak boleh buru-buru disimpulkan sebagai fakta.
Purbaya resmi dicopot dan digantikan oleh Suahasil Nazara pada 14 September 2026. Sejumlah laporan menyebut tidak ada alasan spesifik yang secara resmi diberikan pemerintah mengenai pencopotan tersebut.
Namun, timing politiknya menarik.
Pada 3 September 2026, Purbaya mengatakan anggaran MBG yang sebelumnya berada pada kisaran Rp330 triliun telah melalui sejumlah tahap efisiensi hingga sekitar Rp240 triliun. Setelah berbicara dengan pimpinan Badan Gizi Nasional, ia membuka kemungkinan anggaran tersebut kembali ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
Dengan demikian, publik mempunyai alasan untuk bertanya: apakah problemnya semata-mata efisiensi anggaran, atau terdapat persoalan politik yang lebih besar di baliknya?
MBG bukan program biasa. Ia merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Karena itu, besaran anggarannya bukan hanya persoalan teknokratis mengenai berapa rupiah yang dapat dihemat negara.
Di dalamnya terdapat pertarungan mengenai orientasi kebijakan negara.
Dalam perspektif political economy, anggaran negara tidak pernah sepenuhnya netral. Anggaran merupakan hasil dari proses politik: siapa yang diprioritaskan, program apa yang dianggap strategis, kelompok sosial mana yang memperoleh manfaat, dan kebijakan apa yang harus dikorbankan ketika ruang fiskal terbatas.
Di titik inilah posisi seorang Menteri Keuangan menjadi sangat strategis. Menteri Keuangan dituntut menjaga keberlanjutan fiskal, sementara presiden memiliki mandat politik untuk merealisasikan program-program yang dijanjikan kepada rakyat. Keduanya seharusnya bertemu dalam satu prinsip: program politik harus tunduk pada tata kelola fiskal yang sehat, tetapi disiplin fiskal juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan mandat pembangunan yang telah diputuskan secara demokratis.
Persoalannya muncul ketika terjadi perbedaan mengenai seberapa besar sumber daya negara harus dialokasikan untuk suatu program prioritas.
Di sinilah teori principal-agent menjadi relevan. Dalam teori principal-agent, pemerintah sebagai institusi politik dapat dipandang sebagai principal, sementara birokrasi dan pejabat teknokratis menjadi agent yang diberi mandat untuk menjalankan kebijakan. Masalah muncul ketika agent memiliki informasi, kalkulasi, dan preferensi kebijakan yang tidak selalu identik dengan kepentingan principal.
Seorang Menteri Keuangan tentu memiliki pertimbangan teknokratis mengenai defisit, penerimaan negara, efisiensi belanja, fiscal space, serta kualitas pengeluaran. Presiden, di sisi lain, memiliki agenda politik yang harus diwujudkan.
Perbedaan tersebut sebenarnya sehat dalam sebuah pemerintahan demokratis. Bahkan, perbedaan pandangan antara presiden dan menteri merupakan bagian dari mekanisme checks and balances internal pemerintahan.
Yang menjadi problem adalah jika perbedaan tersebut justru berujung pada pergantian pejabat tanpa penjelasan publik yang memadai. Publik akhirnya akan bertanya: apakah seorang menteri boleh melakukan koreksi terhadap program unggulan presiden berdasarkan pertimbangan fiskal?
Atau, seorang menteri harus selalu mengikuti desain politik presiden meskipun ia menemukan persoalan efisiensi dalam pelaksanaannya?
Di sinilah pemerintah harus berhati-hati. MBG boleh menjadi program prioritas. Tetapi status sebagai program prioritas tidak boleh membuatnya menjadi program yang kebal terhadap evaluasi.
Justru karena menggunakan uang rakyat dalam jumlah sangat besar, MBG harus mendapatkan pengawasan yang lebih ketat.
Jika Purbaya benar-benar menemukan ruang efisiensi sehingga anggaran MBG dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas makanan, jumlah penerima manfaat, standar gizi, dan keselamatan peserta, maka efisiensi tersebut seharusnya dipandang sebagai keberhasilan tata kelola anggaran.
Sebaliknya, jika pemangkasan anggaran justru mengurangi kualitas program dan mengorbankan penerima manfaat, maka tentu harus dipertanyakan.
Jadi, persoalannya bukan semata-mata Rp200 triliun atau Rp240 triliun. Persoalan sesungguhnya adalah: berapa biaya yang rasional untuk mencapai tujuan MBG dan seberapa besar manfaat yang benar-benar diterima masyarakat?
Ini adalah pertanyaan value for money. Dalam tradisi pemikiran administrasi publik modern, birokrasi yang sehat bukanlah birokrasi yang hanya mengatakan “iya” kepada kekuasaan politik. Birokrasi profesional justru harus mampu memberikan peringatan ketika kebijakan berpotensi menimbulkan masalah fiskal.
Konsep technocratic autonomy menjelaskan pentingnya ruang profesional bagi pejabat teknokratis agar keputusan ekonomi tidak sepenuhnya ditentukan oleh kalkulasi politik jangka pendek. Karena itu, apabila seorang Menteri Keuangan mengingatkan bahwa suatu program dapat dilakukan lebih efisien, peringatan tersebut tidak semestinya otomatis dibaca sebagai pembangkangan politik.
Demokrasi membutuhkan pejabat politik yang memiliki mandat rakyat sekaligus teknokrat yang mampu mengatakan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi penguasa. Jika setiap koreksi teknokratis dianggap sebagai ancaman terhadap agenda politik, maka birokrasi berpotensi berubah menjadi sekadar mesin legitimasi kebijakan.
Apakah Purbaya dicopot karena MBG?
Pertanyaan tersebut belum dapat dijawab secara definitif.
Tidak ada bukti publik yang cukup untuk menyatakan bahwa Purbaya dicopot karena rencana memangkas anggaran MBG. Karena itu, menghubungkan pencopotan Purbaya dengan MBG sebagai sebuah fakta akan terlalu terburu-buru.
Namun, timing antara pernyataan mengenai pemangkasan MBG dan pencopotan Purbaya tetap layak menjadi pertanyaan politik.
Apalagi, Purbaya bukan sekadar berbicara tentang efisiensi secara abstrak. Ia secara terbuka menyebut angka yang sangat spesifik: anggaran MBG berpotensi ditekan di bawah Rp200 triliun.
Pertanyaan publik karenanya sederhana:
Apakah keputusan mengganti Menteri Keuangan telah direncanakan sebelumnya, atau apakah perbedaan pandangan mengenai pengelolaan anggaran negara—termasuk MBG—ikut menjadi salah satu pertimbangan politik?
Pemerintah perlu menjawabnya secara terbuka. Demokrasi tidak boleh membangun budaya “jangan mengganggu program Presiden” Ada bahaya yang lebih besar apabila pergantian menteri dibaca sebagai hukuman terhadap pejabat yang terlalu keras mendorong efisiensi program pemerintah.
Bahaya tersebut adalah munculnya chilling effect dalam birokrasi. Pejabat pemerintah bisa saja belajar bahwa memberikan kritik terhadap program prioritas akan membahayakan posisi politik mereka. Akibatnya, para pejabat cenderung memilih diam, mengiyakan, dan mengikuti arus.
Padahal, negara membutuhkan pejabat yang berani mengatakan: “Anggaran ini terlalu besar”, “Program ini tidak efisien”, “Target ini tidak realistis”, atau “Belanja ini harus dievaluasi.”
Dalam kerangka good governance, loyalitas pejabat publik seharusnya bukan terutama kepada individu yang sedang berkuasa, melainkan kepada hukum, kepentingan publik, dan keberlanjutan negara.
Dengan demikian, loyalitas tidak identik dengan kepatuhan tanpa kritik. Prabowo tentu memiliki hak konstitusional untuk mengganti menteri. Pergantian kabinet merupakan bagian dari kewenangan politik presiden.
Tetapi ketika yang diganti adalah Menteri Keuangan, dampaknya jauh lebih luas dibanding pergantian menteri pada sektor lain. Menteri Keuangan mengelola urat nadi fiskal negara.
Karena itu, alasan pergantian harus semakin transparan. Apalagi pemerintah sedang menjalankan agenda belanja besar melalui berbagai program prioritas. Jika ruang fiskal terbatas, maka setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.
MBG harus dipastikan bukan sekadar simbol politik keberpihakan kepada rakyat, tetapi benar-benar program sosial yang memiliki efektivitas tinggi, tepat sasaran, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Begitu pula efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk memangkas hak rakyat.
Pergantian Purbaya kepada Suahasil Nazara semestinya bukan sekadar pergantian figur.
Suahasil kini menghadapi tugas besar: menjaga kredibilitas fiskal sekaligus mendukung agenda pembangunan pemerintahan Prabowo. Suahasil menegaskan komitmen terhadap disiplin fiskal, termasuk menjaga defisit di bawah batas 3 persen PDB.
Pertanyaannya, bagaimana posisi Menkeu baru terhadap MBG?
Apakah anggaran MBG akan kembali diperbesar?
Apakah efisiensi yang sebelumnya diwacanakan Purbaya akan dihentikan?
Ataukah efisiensi tetap dilakukan tetapi dengan formula yang berbeda?
Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi indikator apakah pergantian Menteri Keuangan merupakan perubahan fundamental arah kebijakan fiskal atau hanya pergantian personalia.
Pada akhirnya, negara tidak boleh terjebak pada logika “program Presiden tidak boleh disentuh”. Program Presiden harus dapat dievaluasi. Menteri Keuangan harus dapat mengkritiknya.
Badan Gizi Nasional harus dapat diaudit.
Dan Presiden pun harus bersedia menjelaskan kepada publik mengapa suatu program memperoleh anggaran tertentu. Sebab uang yang digunakan untuk MBG bukan uang pribadi Presiden, bukan uang Menteri Keuangan, dan bukan uang partai politik.
Itu uang rakyat.
Karena itu, jika Purbaya memang dicopot karena perbedaan pandangan mengenai efisiensi MBG, publik berhak mengetahui alasannya. Tetapi jika pencopotan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan MBG, pemerintah juga perlu menjelaskannya agar tidak muncul spekulasi bahwa seorang Menteri Keuangan kehilangan jabatan hanya karena mencoba menjaga disiplin anggaran.
Dalam negara demokrasi, yang harus dipertahankan bukanlah loyalitas tanpa kritik, melainkan loyalitas kepada kepentingan rakyat dan kesehatan keuangan negara.
Dan justru karena MBG merupakan program andalan Presiden Prabowo, program tersebut seharusnya menjadi contoh paling nyata bahwa program besar tetap harus tunduk pada prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik.
Redaksi Energi Juang News
