Selasa, Mei 26, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 778

PBNU Jadi Ormas Pertama Yang Minta Izin Tambang

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pertama yang minta izin tambang dari pemerintah.

Mereka melayangkan permintaan izin tambang itu usai organisasi kemasyarakatan keagamaan mendapat karpet merah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengelola tambang.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot Tanjung beberapa waktu lalu mengatakan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diajukan PBNU berada di wilayah Kalimantan Timur.

Anak buah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia itu mengatakan masih memproses permohonan PBNU. Kini, BKPM tengah mengevaluasi kelengkapan administrasi dan pemenuhan kewajiban.

“Setelah terpenuhi, 15 hari dapat diterbitkan IUPK-nya,” kata Yuliot, Kamis (6/6) lalu.

Di samping itu, Yuliot menegaskan belum menerima permohonan izin mengelola tambang dari badan usaha ormas keagamaan lain. Ia mengatakan baru PBNU yang mengajukan ke pemerintah.

Sebagai informasi, Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan karpet merah ke organisasi keagamaan seperti NU untuk mengelola tambang.

Setelah aturan terbit, Bahlil terang-terangan berjanji akan memberi konsensi tambang batu bara besar kepada PBNU.

Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” janji Bahlil dalam Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Jakarta, Jumat (31/5).

“Karena itu, tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua,” tegasnya.

Bahlil mengatakan dirinya bangga terhadap NU. Apalagi, pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku lahir dari kandungan ibu yang merupakan kader NU.

Redaksi Gerak News

Menteri Agama Minta PPIH Terapkan Skema Perlindungan Jamaah Haji

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menerapkan skema perlindungan, pelayanan, dan pembinaan dengan menyesuaikan kondisi fisik jamaah agar mereka tidak memaksakan melontar jumrah bila fisik tidak mampu.

“Jamaah yang secara fisik tidak memungkinkan, saya minta lontar jumrahnya dibadalkan. Intinya kita tidak mau jamaah ini dipaksakan kondisi fisiknya,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ia meminta PPIH segera mengidentifikasi jamaah yang harus dibadalkan.

“Tidak ada pungutan apapun atas badal lontar jumrah oleh petugas,” katanya.

Fase puncak haji di Arafah dan Muzdalifah sudah berlangsung. Mini aktivitas jamaah haji terpusat di kawasan Mina untuk mabit (menginap). Selama di Mina, jamaah akan melontar Jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah dilanjutkan Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik.

Ia bersyukur penyelenggaraan wukuf di Arafah berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga dengan fase mabit di Muzdalifah, pemberangkatan jamaah ke Mina selesai pada 07.37 Waktu Arab Saudi (WAS), sebelum terik matahari.

“Sukses penyelenggaraan puncak haji di Arafah dan Muzdalifah patut kita syukuri. Alhamdulillah, mobilisasi jamaah berjalan lancar. Kejadian tahun lalu tidak terulang. Apresiasi patut disampaikan kepada seluruh petugas dan jamaah haji Indonesia,” kata Yaqut Cholil Qoumas.

Memasuki fase Mina, ia mengingatkan bahwa kondisinya jauh lebih berat dibandingkan dengan di Arafah dan Muzdalifah, sebab jamaah akan tinggal lebih lama di tenda Mina. Selain itu, jika di Arafah dan Muzdalifah, jamaah relatif hanya berdiam di tenda, di Mina ada aktivitas lontar jumrah.

“Mina harus dipersiapkan dengan jauh lebih baik. Saya imbau jamaah untuk tidak memaksakan diri melontar jumrah. Petugas harus siaga membantu para jamaah, termasuk secara cuma-cuma siap membadalkan lontar jumrah mereka, khususnya yang lansia, risti (risiko tinggi), dan disabilitas,” kata dia.

Secara fikih, katanya, mereka yang tidak mampu bisa dibadalkan untuk lontar jumrah.

“Dan secara khusus, saya minta para petugas harus siap jika diminta melakukannya,” katanya.

Redaksi Gerak News

Menteri Agama: Idul Adha Momentum Singkirkan Ego Manusia

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan ibadah kurban dalam rangkaian Idul Adha merupakan momentum untuk menyingkirkan sifat egois dalam diri manusia.

“Ibadah kurban bukan hanya soal menyembelih hewan, tetapi juga tentang menyembelih sifat-sifat egois, rakus, dan mementingkan diri sendiri yang ada dalam diri kita,” kata Menag melalui video di Jakarta, Senin.

Gus Men, sapaan akrabnya menekankan ibadah kurban memiliki dimensi sosial yang sangat kuat.

Dengan berkurban, lanjutnya, manusia berbagi rezeki terhadap sesamanya, yang kemudian menjadi simbol solidaritas dan kepedulian sosial.

“Ketika sifat-sifat egois dan mementingkan diri sendiri dapat disembelih, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih adil dan harmonis,” ujarnya. 

Nabi Ibrahim alaihi salam (a.s) kata Gus Men, telah memberikan contoh kepada umat manusia betapa besar pengorbanan itu harus dilakukan.

Beliau, sambungnya, mengorbankan anaknya, Nabi Ismail a.s, demi mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT), yang lalu digantikan dengan seekor domba sebagai bukti kasih sayang dan rahmat-Nya.

  “Ibadah kurban mengandung pesan yang sangat mendalam tentang ketabahan ketaatan dan pengorbanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim a.s. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah SWT harus menjadi prioritas utama melebihi kecintaan kepada makhluk,” ucapnya.

Ia berharap semangat Idul Adha menjadi inspirasi bagi umat Islam di Indonesia untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah SWT untuk terus berusaha menebar kebaikan di lingkungan sekitar.

Redaksi Gerak News

Kemenag: Idul Adha Momentum Perkuat Kepedulian Sosial

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) RI Suyitno mengatakan Idul Adha merupakan momentum dalam memperkuat ikatan kepedulian sosial dan solidaritas antarumat Islam.

“Selama pelaksanaan kurban, masyarakat saling berbagi daging kurban dengan orang-orang yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan kaum duafa,” kata Suyitno dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Suyitno mengatakan ibadah kurban menciptakan rasa kebersamaan, persatuan, dan saling peduli antarsesama Muslim, juga mengajarkan nilai-nilai saling berbagi, empati, dan kepedulian sosial dalam masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, diwujudkan melalui pembagian daging kurban yang dimaksudkan sebagai upaya menebarkan kecintaan sesama umat.

Ia juga menyebut perayaan Idul Adha memberikan kesempatan ekonomi bagi peternak dan pedagang hewan kurban, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

“Ibadah kurban mendorong umat untuk memperdalam spiritualitas dengan taqarrub billah (mendekatkan diri kepada Allah) dan sekaligus memperkuat akhlak yang baik,” ujarnya.

Dalam Idul Adha, ungkap Suyitno, kisah pengorbanan seseorang untuk kepentingan orang lain tidak hanya diwujudkan melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, namun juga pengorbanan istri Nabi Ibrahim dan ibu Nabi Ismail, Siti Hajar dalam mencari air untuk menghidupi keluarga.

“Perjuangan Siti Hajar mencari air di padang pasir yang tandus hingga munculnya mata air zam-zam sebagai karunia Allah mengajarkan kita tentang keteguhan, ketulusan, dan kepedulian,” ucapnya.

Sehingga, kata Suyitno, rangkaian ibadah dalam Idul Adha tidak hanya memberikan hikmah soal pengorbanan seorang hamba kepada Allah SWT, namun juga mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial dalam masyarakat.

“Seperti Siti Hajar yang tak kenal lelah mencari pertolongan dan air bagi anaknya, kita diajarkan untuk selalu berusaha dalam menciptakan kebaikan bagi sesama,” tutur Suyitno.

Redaksi Gerak News

Gus Yahya Ajak Umat Islam Semarakkan Pestanya Allah

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh umat Islam untuk bergembira dan menyemarakkan Idul Adha 1445 Hijriah yang jatuh pada Senin (17/6/2024).

“Mari kita semarakkan haflah ilahiah ini, pestanya Allah ini dengan hewan-hewan kurban dengan syukur dengan kebersamaan di antara kita semua,” Ucap Gus Yahya—sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, Minggu (16/6/2024).

Mengenakan kemeja koko khasnya berwarna putih, Gus Yahya, mengucapkan selamat Idul Adha 1445 H mewakili jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). “Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas nama jam’iyyah Nahdlatul Ulama kepada segenap umat Islam saya mengucapkan selamat Idul Adha 1445 Hijriah,” ungkapnya.

Gus Yahya mengajak untuk melepas segala macam sekat yang ada, mulai dari yang miskin hingga yang kaya. Ia juga mengajak semuanya, bersama-sama bergembira di dalam haflah ilahiah dari Allah swt, yaitu Idul Adha. Tak lupa, Gus Yahya juga mendoakan jamaah haji dari Indonesia agar memperoleh haji yang mabrur.

“Kita berdoa semoga mendapatkan haji yang mabrur. Semoga upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala ini sungguh mendapatkan pahala yang sebagaimana mestinya pahala yang lebih besar dari Allah,” ucapnya.

Dia juga memanjatkan harapan. “Semoga perdagangan mereka bersama Allah subhanahu wa ta’ala sungguh-sungguh menjadi perdagangan yang membawa untung besar untuk diri mereka di dunia ini dan di akhirat nanti,” tambah Gus Yahya.

Idul Adha 1445 H, Muslim di Indonesia merayakannya pada 17 Juni 2024 sesuai keputusan sidang isbat Kementerian Agama RI dan ikhbar dari Lembaga Falakiyah PBNU.  Momen haji 2024, Indonesia juga mencatatkan rekor jumlah jamaah haji terbanyak dari seluruh dunia yaitu 241.000 orang jamaah haji.

Redaksi Gerak News

Perang Saudara Myanmar, Junta Telah Putus Asa

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Myanmar masih dilanda perang saudara berdarah selama lebih dari tiga tahun setelah kudeta militer menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Junta yang berkuasa telah mengambil tindakan putus asa, termasuk dengan memberlakukan wajib militer dan mengambil sikap defensif, untuk mengendalikan pemberontakan yang dipimpin oleh pasukan perlawanan etnis dan milisi pro-demokrasi.

Dilansir South China Morning Post, ketika kekerasan meningkat, negara tetangga Thailand semakin khawatir bahwa konflik akan meluas ke perbatasan. Para ahli mempertimbangkan bagaimana Myanmar dapat menciptakan jalan menuju perdamaian.

Sebelumnya, pemerintah militer Myanmar telah meluncurkan upaya besar untuk memblokir komunikasi bebas di Internet, menutup akses ke jaringan pribadi virtual, atau VPN, yang dapat digunakan untuk menghindari pemblokiran situs web dan layanan terlarang.

Upaya untuk membatasi akses terhadap informasi dimulai pada akhir Mei, menurut operator telepon seluler, penyedia layanan internet, kelompok oposisi utama, dan laporan media.

Pemerintahan militer yang mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021 setelah menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi telah melakukan beberapa upaya yang gagal untuk membatasi lalu lintas internet, terutama pada bulan-bulan segera setelah pengambilalihan kekuasaan.

Laporan di media lokal mengatakan serangan terhadap penggunaan internet mencakup pencarian acak di ponsel seseorang untuk memeriksa aplikasi VPN, dengan denda jika ditemukan, meskipun tidak jelas apakah denda merupakan tindakan resmi.

Pada hari Jumat (14/6), layanan berbahasa Burma dari Radio Free Asia yang didanai Pemerintah Amerika Serikat melaporkan bahwa sekitar 25 orang dari wilayah pesisir tengah Ayeyarwady di Myanmar ditangkap dan didenda oleh pasukan keamanan pekan ini setelah aplikasi VPN ditemukan di ponsel mereka.

Operator perusahaan telekomunikasi terkemuka Myanmar MPT, Ooredoo, Atom dan Mytel yang didukung militer, serta layanan internet fiber, mengatakan kepada Associated Press bahwa akses ke layanan Facebook, Instagram, X, WhatsApp dan VPN dilarang secara nasional pada akhir bulan Mei atas perintah Kementerian Perhubungan dan Komunikasi Myanmar.

Redaksi Gerak News

Soal Misi Perdamaian Ke Gaza, Ini Kata Kemenlu

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan hingga saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum membahas mengenai isu penggelaran Misi Perdamaian di Gaza.

Hal itu menanggapi pernyataan Panglima TNI mengenai organisasi masyarakat (Ormas) berpeluang dikirim ke Gaza untuk Misi Perdamaian.

“Misi perdamaian PBB hanya baru akan diterjunkan setelah ada mandat PBB, melalui Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. Sejauh ini PBB belum membahas isu penggelaran PKO (Peace Keeping Operations) di Gaza,” kata Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan, Rolliansyah Soemirat, Senin (17/6/2024) di Jakarta. 

Menurut Roy, prioritas saat ini adalah terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata seperti amanat Resolusi 2735 oleh DK PBB. Selain, pengiriman Misi Perdamaian PBB terkait komposisi hingga jumlah akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

“Adapun prioritas saat ini adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata (Resolusi terbaru adalah 2735 beberapa hari lalu). Pengiriman misi PBB (jumlah, komposisi dan jenis keahlian) pada saatnya nanti, selalu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya. 

Sementara, baru-baru ini Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut, Ormas berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian membantu warga Gaza. Menurutnya, keterlibatan ormas tersebut akan diatur Kemenlu RI. 

Sedangkan, Panglima TNI menyebut, Batalyon Zeni merupakan salah satu pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza. Mereka akan ditugaskan membangun fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, rumah ibadah hingga tempat rehabilitasi. 

Redaksi Gerak News

Para Pemimpin G7 Berkomitmen Percepat Transisi Energi

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta-Para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) baru-baru ini mengumumkan komitmen mereka untuk mempercepat transisi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan dalam dekade ini.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai net-zero emisi karbon pada tahun 2050.

Pernyataan ini muncul setelah pertemuan puncak mereka di Borgo Egnazia, Italia, pada Juni 2024.

G7 berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil secara signifikan dengan menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) secara bertahap selama paruh pertama 2030-an.

Rancangan pernyataan yang diadopsi menekankan perlunya transisi energi yang adil, terstruktur, dan merata untuk mencapai target iklim yang ambisius.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat Celsius, sejalan dengan jalur emisi nol persen yang diusung oleh negara-negara G7.

Meski begitu, komitmen ini memberikan fleksibilitas bagi negara-negara seperti Jerman dan Jepang yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.

Hal ini mencerminkan realitas ekonomi dan kebutuhan energi masing-masing negara, yang membuat proses transisi menjadi tantangan tersendiri.

Komitmen G7 ini mendapat kritik dari para aktivis lingkungan yang menilai langkah tersebut tidak cukup konkret dan ambisius.

Menurut Friederike Roder, Wakil Presiden Global Citizen, pertemuan puncak G7 kali ini kurang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam hal kepemimpinan iklim global.

Sebagian besar janji yang diumumkan dianggap sebagai pengulangan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Oscar Soria, CEO Common, juga menyatakan kekecewaannya terhadap komitmen G7 yang dianggap gagal memanfaatkan momentum untuk meninggalkan investasi di sektor minyak dan gas.

Para aktivis berharap G7 dapat mengambil langkah lebih berani menjelang Konferensi Iklim PBB COP29 pada November mendatang.

Salah satu poin kontroversial dalam rancangan pernyataan G7 adalah kemungkinan adanya investasi dalam sektor gas sebagai solusi sementara untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia.

Langkah ini disambut dengan skeptisisme oleh para pemerhati lingkungan yang melihatnya sebagai bentuk ketergantungan baru pada bahan bakar fosil, meski dengan skala yang lebih kecil.

Sebagai tuan rumah, Italia mencoba mengalihkan fokus G7 ke Mediterania dan Afrika dengan meluncurkan inisiatif “Energi untuk Pertumbuhan di Afrika”.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengalokasikan investasi dalam energi ramah lingkungan di Afrika, yang selama ini menjadi sumber bahan bakar fosil dan mineral penting bagi negara-negara maju.

Namun, kritik muncul dari lembaga kajian perubahan iklim Italia, ECCO, yang menilai kurangnya pendanaan baru mengurangi kredibilitas inisiatif tersebut.

G7 diharapkan dapat meningkatkan ambisi mereka dan memberikan dukungan yang lebih konkret untuk transisi energi global.

Tantangan terbesar adalah memastikan komitmen ini dapat diimplementasikan dengan efektif, mengingat keragaman kebutuhan dan kondisi ekonomi negara-negara anggota.

Dengan adanya tekanan dari para aktivis dan masyarakat global, G7 perlu menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi krisis iklim.

Redaksi Gerak News

Idul Adha, Komut Dan Dirut Pertamina Pastikan Keamanan Stok

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta-Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri didampingi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan keamanan stok selama libur Idul Adha 1445 Hijriah.

Dalam rangka memastikan kondisi stok, Simon dan Nicke meninjau stok BBM dan LPG di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara bersama Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

“Kunjungan ini untuk peninjauan kesiapan stok dalam rangka libur panjang, terutama menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 H,” kata Simon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Simon menambahkan, TBBM Plumpang memegang peranan kunci dalam memasok kebutuhan BBM dan LPG di Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat. Pengecekan stok kedua energi tersebut juga dilakukan di titik lainnya untuk menjamin ketersediaan saat libur Idul Adha.

“Kesempatan pertama kami datang pada hari ini, yaitu untuk peninjauan, untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha. Jadi sekaligus untuk melihat fasilitas Pertamina yang tentunya adalah fasilitas kunci, yang sangat kunci terutama untuk penyediaan stok BBM–LPG Jabodetabek,” kata Simon.

Untuk itu, ujar dia melanjutkan, Pertamina akan keliling untuk melihat pelaksanaan kegiatan operasi tentunya yang selalu mengedepankan aspek HSSE dan asset integrity yang baik, antara infrastruktur dari Balongan, Tanjung Priok, dan sebagainya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati juga memastikan kebutuhan BBM dan LPG selama masa libur Idul Adha 1445 H aman. Pertamina menjamin kebutuhan untuk masyarakat bisa tercukupi.

“Dalam kunjungan kali ini, kami juga memastikan stok BBM dan LPG selama libur Idul Adha aman dan bisa didapatkan masyarakat,” kata Nicke.

Mendampingi Simon dan Nicke, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, selain keamanan stok, pihaknya telah melakukan penambahan penyaluran LPG 3 kg sebanyak 11,4 juta tabung dan solar sebanyak 5 persen di atas kebutuhan rata-rata normal.

“Penambahan penyaluran telah dilakukan bertahap selama masa Idul Adha. Stok BBM nasional rata-rata selama 20 hari dan LPG rata-rata 17 hari. Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Riva pula.

Redaksi Gerak News

Tokoh NU: NU Punya Kapasitas Mumpuni Kelola Tambang

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menilai NU memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola tambang negara.

Hal tersebut dikatakan Ikhsan terkait aturan Wilayah Khusus Izin Usaha Pertambangan (WIUPK) untuk ormas keagamaan.

“Kami juga punya sayap bisnis yang memiliki keahlian, kemampuan, dan teknokrat. Kalau kesempatan itu diberikan, ya insya Allah mampu,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, keterlibatan organisasi Islam mengelola tambang merupakan representasi terhadap masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya negara.

Kesempatan ini pun, lanjut dia, harus dimanfaatkan agar pengelolaan tambang bisa tepat sasaran untuk masyarakat luas.

“Bagi NU, ini kesempatan yang diberikan pemerintah kenapa tidak kita manfaatkan,” kata Ikhsan.

Hal senada juga dikatakan anggota komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru. Menurut dia, NU memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkilauan dan layak untuk diamanatkan dalam mengelola tambang negara.

“Jangan meragukan kompetensi SDM NU. Di NU ada banyak profesor dan secara organisasi ada badan badan yang menangani ekonomi sektoral, termasuk energi,” kata dia, Sabtu (8/6).

Falah juga sependapat bahwa menilai keterlibatan NU dapat mewakili masyarakat Indonesia dalam pengelolaan tambang.

Hal tersebut karena keanggotaan NU tercatat mencapai 56,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang totalnya 280 juta jiwa.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Gus Falah itu meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pengelolaan tambang di tangan ormas Islam, terutama NU.

Redaksi Gerak News

1...777778779...820Halaman 778 dari 820

Remang Senja

Ojo Lali

Not & Musik

Kehadiran EnergiJuangNews.com tidak sekedar mewartakan informasi yang akurat tetapi juga mencerahkan pembaca melalui informasi yang tersaji. Ini sesuai tagline media online kami: Sinkron dan Mencerahkan.

Hubungi Kami: [email protected]

© 2026 EnergiJuangNews — Sinkron dan Mencerahkan — Hak Cipta Dilindungi