Energi Juang News, Jakarta- Munculnya bendera yang diduga bendera organisasi terlarang dan bendera Palestina saat pawai Malam takbiran untuk menyambut Idul Fitri di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai polemik.
Tokoh Muslim Kupang pun menyampaikan permohonan maaf secara publik merespons kontroversi terkait hal tersebut.
Fahmy Assegaf, ketua panitia Pawai Kupang Bertakbir itu berkata, panitia sebetulnya telah mengimbau kepada peserta pawai untuk tidak membawa atau menampilkan atribut yang dapat menyinggung norma dan budaya bangsa Indonesia dan dapat memicu ketegangan sosial.
“Surat himbauan ini sudah disebarkan melalui masjid-masjid di Kota Kupang agar peserta pawai menjaga kesopanan dan menghormati nilai-nilai keberagaman yang ada,” katanya pada 2 April.
Namun, ia mengakui ada kelalaian panitia dalam mengontrol jalannya acara, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak.
Ia pun meminta maaf dan berharap agar masyarakat Kupang tetap menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi karena masalah ini.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kupang, Haji Muhamad S. Wongso juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tokoh agama, termasuk Uskup Agung Kupang dan Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Timor – pimpinan umat Katolik dan Protestan di Kupang.
“Pawai Kupang Bertakbir yang diikuti oleh ribuan umat Muslim se-Kota Kupang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah “mengingatkan agar setiap kegiatan tetap menjaga ketertiban berlalu lintas dan kesopanan.”
Permintaan maaf itu merespons desakan klarifikasi dari sejumlah kelompok di Kupang terhadap informasi munculnya Bendera Palestina dan Hizbut Tahrir Indonesia [HTI] saat pawai Malam Takbiran pada 30 Maret. HTI merupakan organisasi yang telah resmi dilarang pemerintah pada 2017 karena dinilai memiliki agenda menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.
Sejak 31 Maret, sejumlah akun di media sosial di NTT, terutama TikTok dan Facebook, menyebarluaskan foto dan video yang memperlihatkan bendera-bendera itu, sembari meminta penjelasan dari panitia pawai.
Sri Chatum, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama [Lakpesdam NU] Pengurus Wilayah NTT berkata, sejauh yang ia ketahui pada malam takbiran itu, yang muncul hanya bendera Palestina, tidak ada bendera HTI.
“Itu perlu juga ditelusuri, [apakah itu] bendera HTI atau bukan,” mengingatkan bahwa perlu kehati-hatian merespons opini yang berkembang.
“Kita tahu bahwa NTT memiliki toleransi yang tinggi, sehingga jangan hanya karena ada sentilan sedikit untuk perpecahan, akhirnya ikut arus.”
NTT merupakan provinsi dengan jumlah umat Kristen terbanyak dari 38 provinsi di negara kepulauan Indonesia. Dari 5,7 juta populasi, Katolik adalah mayoritas dengan 53,79% dan Protestan 36,1%, sementara Muslim 9,45 persen.
Redaksi Energi Juang
