Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta— Kerja outsourcing atau sistem alih daya adalah praktik di mana perusahaan menyerahkan sebagian fungsi kerjanya kepada pihak ketiga.
Sistem ini pertama kali dipopulerkan dalam dunia ekonomi oleh Adam Smith pada 1776, dan mulai digunakan secara luas di industri global pada awal abad ke-20. Di Indonesia, konsep outsourcing mulai menonjol sejak era Orde Baru dan berkembang pesat seiring desakan efisiensi biaya operasional di sektor industri dan jasa.
Praktik ini dinilai memberikan efisiensi biaya, fleksibilitas tenaga kerja, dan kemudahan dalam manajemen SDM. Namun, di sisi lain, pekerja outsourcing kerap menghadapi ketidakpastian status kerja, gaji lebih rendah, dan minimnya jaminan sosial. Mereka rentan terhadap PHK sepihak dan jarang mendapatkan jenjang karier yang jelas.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, Indonesia mengalami lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar 77.965 kasus, meningkat 20,2% dari tahun sebelumnya.
Di tengah tren ini, pertanyaan besar muncul: apakah kerja outsourcing adalah solusi fleksibel yang dibutuhkan industri, atau justru memperparah kerentanan pekerja?
Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan rencana untuk menghapus sistem outsourcing, dengan alasan bahwa praktik ini merugikan pekerja dan menciptakan ketidakadilan struktural di pasar kerja.
Dalam berbagai kesempatan, beliau menyampaikan komitmennya terhadap kesejahteraan buruh dan reformasi ketenagakerjaan yang lebih adil. Namun, sejumlah pengusaha yang tergabung dalam APINDO menilai bahwa penghapusan sistem ini bisa mengganggu efisiensi dan stabilitas bisnis jika tidak disiapkan dengan baik.
Secara objektif, kerja outsourcing bukanlah sistem yang mutlak salah. Jika diatur dengan benar dan diberi regulasi yang adil, outsourcing bisa menjadi solusi jangka pendek yang menguntungkan dua pihak.
Namun dalam praktik di Indonesia, lemahnya pengawasan dan ketimpangan posisi tawar membuat banyak pekerja terjebak dalam sistem yang eksploitatif.
Reformasi bukan berarti menghapus sistemnya, tetapi memperbaiki pelaksanaannya. Demi masa depan kerja yang lebih manusiawi, transparan, dan adil—kerja outsourcing harus dikaji ulang dengan pendekatan yang berimbang.
Redaksi Energi Juang News
