Energi Juang News, Jakarta- OPPO Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), termasuk jika ada pelonggaran aturan.
Arga Simanjuntak, Head of PR Oppo Indonesia, mengatakan pihaknya tetap menghormati dan bakal mengikuti semua ketentuan dari pemerintah.
“Kita siap mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan regulasi. Saya memahami bahwa dengan adanya persaingan pasar global, makanya mungkin ada pelonggaran TKDN. Again, Oppo pasti akan mengikuti semua regulasi pemerintah,” kata Arga saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/4).
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan wacana pelonggaran TKDN merupakan langkah mundur. Hal ini dikarenakan sejumlah dampak buruk, mulai dari terganggunya industri komponen lokal hingga investasi.
“Dari itu semua, pelonggaran TKDN, sebenarnya merupakan ‘langkah mundur’. Buat jangka panjang, pemerintah harus perkuat TKDN dengan cara yang smart, bukan malah kurangi,” ujar Heru beberapa waktu lalu.
“Tanpa ada kewajiban TKDN, kita hanya akan jadi pasar. Tidak ada investasi besar masuk dan pembukaan lapangan kerja, karena Indonesia hanya jadi tempat jualan produk atau pasar saja,” tambahnya.
Sementara itu, Pengusaha mengklaim pabrik asing ancang-ancang angkat kaki dari Indonesia imbas niat Prabowo melonggarkan aturan TKDN.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman menyebut TKDN dan peraturan teknis (pertek) tak bisa dipisahkan. Ia mengibaratkannya sebagai dua sisi mata uang yang powerful, andai digunakan dengan benar.
Indikasinya ada (pabrik asing angkat kaki), ada sekali, sudah ada beberapa perusahaan. Jangankan menunggu (TKDN resmi dilonggarkan dan pertek dihapus), begitu Pak Prabowo bicara pas Sarasehan itu sudah pada ancang-ancang, ‘Oh gak perlu lagi ini pertek’, assembly-nya tutup di sini,” bebernya dalam Diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin).
“Kalau jadi orang kebaikan (terlalu baik) juga masalah. Nah, yang sudah membangun atau men-set up (pabrik) assembly ini yang akan dengan mudah keluar. Harusnya bangun assembly, makin banyak, skala ekonominya muncul, mulai ada yang membuat industri komponen. Industri komponennya makin berkembang, industri bahan baku muncul. Nanti akan putus ini kalau pemerintah gonta-ganti kebijakan,” wanti-wanti Daniel.
Prabowo sebelumnya terang-terangan menyebut aturan TKDN justru membuat Indonesia tidak kompetitif. Upaya melonggarkan aturan ini juga dipilih demi menekan dampak tarif resiprokal 32 persen yang dipatok Presiden AS Donald Trump.
“Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif,” tegas Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4).
“Saya sangat setuju TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif. Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja!” perintah sang Kepala Negara.
TKDN saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Ada setidaknya 3 opsi investasi sebagai syarat pemenuhan sertifikat TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi.
Memang, ribut-ribut TKDN ini pernah membuat iPhone 16 buatan Apple tak bisa dijual di Indonesia. Alasannya, pabrikan asal Amerika Serikat itu sempat tak memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri yang disyaratkan pemerintah.
Redaksi Energi Juang News
