Energi Juang News, Jakarta- Para pelaku usaha di Indonesia mengeluhkan maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas), yang dinilai mengganggu iklim investasi dan dunia usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa banyak pengusaha merasa resah dengan ulah oknum ormas yang melakukan pemerasan, pungutan liar, dan meminta jatah proyek.
“Sehingga, investasi yang masuk ke Indonesia hilang karena ketidakpastian berusaha,” ujar Shinta kepada Media Indonesia, dikutip Selasa, 18 Maret 2025.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas ormas yang melakukan pungutan liar kepada pengusaha.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa Presiden tidak ingin melihat ormas yang melakukan pungli, karena pemerintah sedang berupaya menciptakan iklim usaha yang baik untuk para investor.
“Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal semacam itu,” ujar Luhut usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025.
Polri juga menegaskan kesiapannya untuk menindak tegas oknum ormas yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Tanah Air.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa Polri berkomitmen untuk memastikan dunia usaha terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.
Sebelum melakukan penindakan hukum, Polri mengedepankan langkah preventif dan pre-emptive melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.
Polri juga gencar melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penolakan aksi premanisme yang berkedok ormas.
“Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi,” katanya.
Polri mengimbau seluruh pengusaha dan masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk pemerasan, intimidasi, atau gangguan terhadap investasi yang dilakukan oleh oknum anggota ormas tertentu.
Laporan dapat disampaikan melalui saluran layanan Kepolisian 110, dan Polri menjamin perlindungan bagi pelapor serta akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional.
Dengan kombinasi pendekatan preventif, pre-emptive, edukasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih aman, kondusif, dan bebas dari gangguan oknum anggota ormas yang merugikan dunia usaha serta perekonomian nasional.
Redaksi Energi Juang News
