Energi Juang News, Jakarta— Ketegangan seputar kehalalan produk pangan kembali memuncak setelah pemerintah Malaysia menarik sejumlah makanan impor asal Indonesia dari pasaran.
Tindakan ini dilakukan menyusul temuan serius bahwa beberapa produk bersertifikat halal ternyata mengandung unsur babi.
Penemuan ini menjadi pukulan keras terhadap sistem sertifikasi halal, tak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang mengimpor produknya, terutama Malaysia yang dikenal sangat ketat dalam urusan kehalalan makanan.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia, bersama Departemen Pembangunan Islam Malaysia (JAKIM), secara resmi mengumumkan penarikan produk setelah tes laboratorium menunjukkan adanya DNA babi (porcine) dalam beberapa produk makanan asal Indonesia.
Menteri Datuk Armizan Mohd Ali menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil demi menjaga kepercayaan publik terhadap label halal yang seharusnya bebas dari unsur najis seperti babi. Ia menambahkan bahwa JAKIM akan bekerja sama dengan berbagai badan keagamaan negara bagian untuk memastikan seluruh produk yang terindikasi segera ditarik dari peredaran pasar Malaysia.
Langkah proaktif Malaysia ini merespons temuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia.
Sebelumnya, kedua lembaga ini mengumumkan bahwa dari 11 batch produk yang diuji, sebanyak sembilan batch terbukti mengandung unsur babi. Temuan ini diperoleh melalui pengujian parameter DNA dan peptida spesifik porcine, menandakan bahwa unsur babi ditemukan secara ilmiah dan tidak bisa disangkal.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menjelaskan bahwa dari sembilan batch tersebut, tujuh produk telah mengantongi sertifikat halal sementara dua lainnya belum memiliki sertifikasi.
Mayoritas dari temuan itu adalah produk marshmallow dari berbagai negara, seperti Filipina dan China, termasuk merek-merek seperti Corniche, ChompChomp, Larbee–TYL, AAA, dan Sweetme. Satu produk lainnya adalah gelatin produksi lokal bernama Hakiki Gelatin asal Surabaya, yang juga positif mengandung unsur babi.
Dalam respons cepat, BPJPH telah menjatuhkan sanksi administratif berupa penarikan dari pasar terhadap tujuh produk yang terbukti mengandung unsur haram meski telah bersertifikat halal.
BPOM pun mengambil tindakan serupa terhadap dua produk non-sertifikat dengan mengeluarkan peringatan dan mewajibkan pelaku usaha menarik produk dari pasaran. Penarikan ini menandai pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan dan transparansi proses sertifikasi halal di Indonesia.
Langkah ini tak berhenti di sana. Ahmad menegaskan komitmen BPJPH dan BPOM dalam meningkatkan pengawasan secara intensif terhadap produk pangan yang beredar. Ia juga mengajak masyarakat agar aktif melaporkan produk-produk mencurigakan atau yang diragukan kehalalannya melalui kanal resmi seperti email [email protected].
Partisipasi publik dinilai sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan yang selama ini terlalu bertumpu pada institusi pemerintah.
Kejadian ini menjadi tamparan keras sekaligus pengingat bahwa label halal bukan hanya sekadar formalitas atau stempel bisnis, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang menyangkut kepercayaan masyarakat luas, terutama umat Muslim.
Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia harus mampu menunjukkan keteladanan dalam menjaga integritas produk halal. Bila tidak, bukan hanya kepercayaan masyarakat domestik yang akan goyah, tetapi juga kepercayaan internasional yang selama ini menjadi kekuatan ekspor produk halal Indonesia.
Redaksi Energi Juang News
