Energi Juang News, Jakarta– Isu kemiskinan kembali mencuat ke permukaan setelah laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis oleh Bank Dunia pada April lalu menyebut bahwa 60,3% penduduk Indonesia tergolong miskin.
Angka yang mencengangkan ini sontak menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Namun, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan klarifikasi penting atas laporan tersebut dalam sebuah konferensi pers yang digelar belum lama ini.
Amalia menjelaskan bahwa angka kemiskinan yang dirilis Bank Dunia bukanlah hasil dari metode penghitungan nasional Indonesia, melainkan berdasarkan standar internasional. Menurutnya, Bank Dunia menggunakan acuan pendapatan per kapita sebesar US\$6,85 per hari yang dihitung melalui skema Purchasing Power Parity (PPP) 2017.
Skema ini, kata Amalia, ditujukan untuk mengukur kemiskinan global, terutama di negara-negara yang tergolong dalam kelas menengah atas (upper-middle class). Artinya, standar tersebut lebih bersifat universal dan tidak serta-merta menggambarkan realitas spesifik di setiap negara.
Lebih jauh, Amalia menegaskan bahwa BPS memiliki metode tersendiri dalam menghitung kemiskinan nasional, yakni dengan mengacu pada data kondisi nyata tiap provinsi.
Setiap wilayah di Indonesia, seperti DKI Jakarta dan Papua Selatan, memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda, sesuai dengan biaya hidup dan kebutuhan minimum masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, menggeneralisasi kondisi seluruh Indonesia dengan satu standar internasional dianggap tidak tepat dan berisiko menyesatkan pemahaman publik.
Dalam pernyataannya, Amalia juga mengimbau agar masyarakat menyikapi laporan internasional seperti dari Bank Dunia secara bijak.
Ia menegaskan bahwa laporan tersebut bersifat referensial, bukan suatu kewajiban atau patokan utama dalam menyusun kebijakan nasional. “Itu hanya referensi saja, bukan keharusan yang harus kita terapkan begitu saja,” ujarnya lugas.
Pernyataan ini menjadi penting untuk menyeimbangkan persepsi publik terhadap data-data internasional yang kerap viral namun belum tentu mencerminkan kondisi domestik secara akurat.
BPS menekankan pentingnya melihat konteks lokal dalam memahami angka kemiskinan agar tidak terjebak pada narasi-narasi yang terlalu general dan bisa menyesatkan pemahaman tentang realitas sosial ekonomi bangsa.
Redaksi Energi Juang News
