Energi Juang News, Jakarta– Konflik antara musisi sekaligus anggota DPR Komisi X, Ahmad Dhani, dan penyanyi Rayen Pono kini memasuki fase serius di ranah etik parlemen. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah memeriksa Rayen Pono terkait laporannya atas dugaan penghinaan terhadap marga “Pono”, yang memiliki nilai budaya tinggi di Nusa Tenggara Timur.
Rayen hadir di Gedung DPR RI bersama kuasa hukumnya pada Selasa (6/5) pukul 13.21 WIB. Dalam keterangan usai diperiksa, Rayen menyebut MKD tidak membantah laporan dan kronologi yang diajukan.
Bahkan, menurutnya, pimpinan MKD menyepakati bahwa pernyataan Ahmad Dhani mengandung unsur penghinaan terhadap marga. Ia menekankan bahwa marga “Pono” di kampung halamannya adalah simbol adat dan kasta bangsawan. Pernyataan Dhani dinilai mencederai marwah tersebut.
Rayen sebelumnya menyampaikan laporan resmi pada Kamis (24/4), menyatakan bahwa Ahmad Dhani telah melanggar kode etik sebagai anggota DPR. Laporan itu kini sedang diproses, dan setelah masa verifikasi selama 14 hari kerja, MKD akan menjadwalkan sesi audiensi lanjutan.
Sementara itu, MKD juga dijadwalkan memeriksa Ahmad Dhani hari ini, Rabu (7/5) pukul 10.00 WIB, di ruang sidang internal DPR. Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, mengonfirmasi pemeriksaan itu mencakup dua laporan: pertama mengenai pernyataan kontroversial Dhani soal naturalisasi pemain sepak bola, dan kedua terkait laporan penghinaan marga dari Rayen Pono.
Pernyataan Dhani yang jadi sorotan disampaikan dalam rapat bersama Kemenpora pada Maret lalu. Ia sempat mengusulkan agar pemain sepak bola naturalisasi berusia 40 tahun ke atas dinikahkan dengan perempuan WNI, dan anak dari pernikahan tersebut dibina untuk jadi atlet nasional. Pernyataan ini menuai kritik keras karena dianggap diskriminatif dan seksis.
Meski laporan Rayen terus bergulir, Ahmad Dhani merespons santai. Ia menyatakan bahwa semua warga negara punya hak yang sama dalam proses hukum, dan siap mengikuti prosedur yang berlaku di MKD.
Redaksi Energi Juang News
