Energi Juang News, Jakarta-Simbolisasi kekelaman dan mengerikannya era Orde Baru diwujudkan dalam bentuk ribuan tengkorak yang tersebar di sebuah hotel di Jakarta pada Sabtu (24/5/2025).
Ribuan tengkorak imitasi itu disebarkan oleh panitia diskusi yang digelar ratusan aktivis 1998 yang menggulingkan Orde Baru.
Mereka yang berkumpul tergabung dalam Repdem, Barikade ’98, Pen ’98, hingga FK ’98 untuk menggelar diskusi publik dengan rajuk “Refleksi Reformasi 1998: Soeharto, Pahlawan atau Penjahat HAM?”.
“Jadi, simbolisasi tengkorak tulang belulang inilah bahwa dulu zaman ada petrus, penculikan aktivis, kemudian kasus tanah, Marsinah, Wiji Thukul, dan lain sebagainya, Kedung Ombo. Begitu banyak warga rakyat atau masyarakat Indonesia yang tidak ditemukan sampai sekarang,” kata aktivis ’98 ISTN Jakarta, Jimmy Fajar jim Jimbong di lokasi.
Ketua panitia diskusi tersebut, Simson menuturkan, pihaknya berupaya mengasah ingatan agar publik tidak melupakan cita-cita reformasi.
Ia menegaskan, para aktivis ’98 menolak wacana pemerintah memberi gelar pahlawan kepada Soeharto. “Terutama, dengan ramainya saat ini wacana tentang pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto, kita tegas sangat menolak. Sangat menolak pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan,” ujar Simson.
Pada forum tersebut, Ketua Komisi Nasional hak Asasi Manusia )Komnas HAM) Anis Hidayah mempertanyakan wacana pemerintah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan.
Ia melihat, wacana tersebut berseberangan dengan reformasi bahkan nilai konstitusi. “Jadi, saya kira penting untuk dikembalikan pertanyaannya kepada kita semua. Apakah pantas? Saya bertanya kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini, apakah pantas seseorang yang kemudian mendorong kita semua untuk melahirkan reformasi kemudian akan diberikan gelar sebagai pahlawan?” tanya Anis.
Menurutnya, alasan masyarakat saat itu mendorong reformasi karena kepemimpinan Soeharto yang diktator dan melenceng dari tujuan pendirian negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Pemerintahan Soeharto justru menimbulkan berbagai kerusakan dan menjauhkan masyarakat dari keadilan sosial. “Kenapa 27 tahun lalu bangsa kita melakukan reformasi? Saya kira sangat jelas gitu ya, bagaimana pemimpin yang diktator,” kata Anis.
Sementara itu, aktivis ’98 sekaligus sosiolog, Ubedilah Badrun menyebut, kondisi Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Apa yang terjadi saat ini dengan menggulirkan wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan, menurutnya, jauh dari harapan reformasi.
“Pertanyaannya, apakah Soeharto yang pernah ditetapkan sebagai tersangka koruptor, layak disebut sebagai orang yang punya integritas tinggi dan menjadi teladan bagi bangsa ini?” ujar Ubed.
Ia kemudian membandingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca reformasi dengan beberapa negara di Asia. Sejumlah negara itu relatif berhasil maju dalam dua dekade terakhir. Sementara, Indonesia stagnan. Pada kuartal pertama 2025 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8 persen.
Korea Selatan 27 tahun yang lalu adalah bangsa yang miskin, tapi apa yang kita bisa lihat hari ini? Mereka menjadi negara maju dengan pendapatan per kapitanya di atas 14.000 USD per tahun. Malaysia sekarang juga sudah mencapai 14.000 USD per tahun. Negara Singapura, jangan tanya, Singapura sudah 36.000,” ujar Ubed.
Menurut Ubed, kondisi tersebut terjadi akibat supremasi hukum yang lemah, korupsi merajalela, dan kasus pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan. Ia juga menyinggung temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut sekitar Rp 900 triliun dana APBN diduga dikorupsi.
“Coba bayangkan. Hampir 30 persen dari APBN dikorupsi, ini negara apa?” tanya dia.
Redaksi Energi Juang News
