Energi Juang News, Jakarta-Tidak boleh ada peristiwa masa lalu yang dihapus melalui penulisan ulang sejarah yang sedang disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI.
Demikian permintaan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Hal itu disampaikan merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai rencana untuk tidak memasukkan istilah Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Ya itu apa pun kalimatnya, apa pun kejadiannya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan, karena sejarah tetap sejarah. Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Selasa (27/5/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini juga mendesak Kemenbud RI untuk tidak tergesa-gesa dalam menulis ulang sejarah baru versi pemerintah.
Menurut Puan, hal terpenting dalam penulisan ulang tersebut adalah kehati-hatian dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
“Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Namun, namanya sejarah, apakah itu pahit ataukah baik, ya kalau memang harus diulang, ya diulang dengan sebaik-baiknya,” kata Puan. “Yang pasti kita minta dulu masukan dari semua pihak, dari seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai terburu-buru namun nanti melanggar aturan dan mekanisme,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa tidak ada istilah “Orde Lama” dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
Adapun dalam buku itu nantinya akan berisi 10 jilid sejarah nasional di Indonesia, dari sejarah awal Nusantara hingga era Reformasi 1999-2024. “Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat, ya. Kalau kita lihat istilah ‘Orde Lama’, pemerintahan Orde Lama tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru,” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR-MPR-DPD RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Fadli juga berpandangan bahwa tidak adanya penyebutan era Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah ini adalah suatu hal yang lebih baik.
“Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral,” sambung Fadli.
Redaksi Energi Juang News
