Energi Juang News, Jakarta– Pada Kamis (29/05), pengadilan banding federal Amerika Serikat memutuskan bahwa kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump dapat tetap dijalankan sementara proses banding hukum masih berlangsung.
Pemerintah kini dapat melanjutkan kebijakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Darurat. Keputusan ini diambil sambil menunggu putusan akhir atas gugatan yang sebelumnya membatalkan sebagian besar langkah ekonominya.
Putusan dari Pengadilan Banding Wilayah Federal itu mengabulkan permintaan mendesak dari pihak Trump, yang berpendapat bahwa penghentian kebijakan tersebut bisa mengancam kepentingan keamanan nasional AS.
Tangguhan terhadap Putusan Sebelumnya
Sehari sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam menerapkan tarif menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Tiga hakim dalam keputusan tersebut menilai bahwa penetapan tarif adalah hak legislatif yang berada di bawah wewenang Kongres.
Para hakim menekankan bahwa IEEPA seharusnya digunakan dalam keadaan darurat nasional, bukan sebagai alat untuk menjalankan agenda perdagangan tertentu.
Menanggapi hal itu, Trump menyampaikan ketidakpuasannya melalui media sosial, menyebut putusan itu sebagai “sangat keliru dan bermuatan politik.”
Dampak pada Bisnis Kecil
Selain kasus besar ini, seorang hakim federal lainnya, Rudolph Contreras, juga menyatakan bahwa pemerintah melampaui batas saat mengenakan tarif terhadap dua perusahaan mainan edukatif asal Illinois. Menurut laporan Associated Press, perusahaan-perusahaan itu terpaksa menaikkan harga produk hingga 70% demi bertahan hidup.
Liberty Justice Center mewakili lima usaha kecil dalam gugatan terpisah. Mereka menyatakan kebijakan tarif mengancam keberlanjutan bisnis para kliennya.
Meski demikian, tarif akan tetap berlaku sesuai keputusan pengadilan banding, sembari menunggu respons penggugat yang dijadwalkan paling lambat 5 Juni 2025. Pemerintah AS sendiri akan memberikan tanggapan pada 9 Juni 2025.
Reaksi Internasional
Keputusan tersebut disambut secara hati-hati oleh berbagai negara. Inggris menyatakan hal ini sebagai urusan internal Amerika Serikat, dan memilih menunggu hasil akhir dari proses hukum. Sementara itu, Jerman dan Uni Eropa belum memberikan pernyataan resmi.
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa posisi negaranya tetap konsisten bahwa tarif Trump tidak sah secara hukum internasional.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan bahwa proses hukum ini tidak akan mengganggu jadwal negosiasi dagang yang sedang berlangsung. “Semua mitra datang dengan niat baik,” ujarnya kepada Fox News.
Ketidakpastian Ekonomi Semakin Dalam
Pasar keuangan menunjukkan kehati-hatian meskipun indeks saham sempat menguat pada hari keputusan keluar. Investor masih waspada karena ketidakpastian hukum diperkirakan berlangsung dalam jangka panjang.
Menurut laporan Oxford Research yang dikutip Reuters, “tarif rata-rata saat ini masih berkisar di angka 15 persen,” jauh di atas tarif 2–3 persen sebelum Trump kembali menjabat. Biaya tambahan ini mempengaruhi berbagai sektor, termasuk otomotif dan produk konsumsi.
General Motors dan Ford meninjau ulang proyeksi bisnis mereka. Honda dan Campari mempertimbangkan relokasi produksi.
Gregory Daco, kepala ekonom di EY, menyatakan proses hukum ini menimbulkan ketidakpastian besar. Hal itu berdampak pada arah kebijakan dagang Amerika. “Perkembangan terbaru ini memperumit masa depan bisnis yang bergantung pada rantai pasok internasional,” tegasnya.
Redaksi Energi Juang News
