Energi Juang News, Jakarta– Vietnam tengah menjalankan reformasi birokrasi terbesar sepanjang sejarah dengan memangkas 80 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah ini merupakan bagian dari rencana penggabungan wilayah yang disetujui Majelis Nasional Vietnam pada Kamis (12/6).
Mengutip laporan CNA, Sabtu (14/6/2025), pemerintah Vietnam memutuskan untuk mengurangi jumlah pemerintahan daerah dari 63 menjadi 34. Langkah ini diambil guna mempercepat reformasi administrasi dan menghemat pengeluaran negara dalam skala besar.
Dalam pemungutan suara di parlemen, 461 anggota menyetujui rencana tersebut, sementara hanya satu yang menolak dan tiga memilih abstain. Dari 63 provinsi dan kota, hanya 11 wilayah yang tidak mengalami perubahan.
Efisiensi Besar-Besaran setelah Pangkas Kementerian
Reformasi ini melanjutkan langkah efisiensi sebelumnya, di mana pada Februari lalu Vietnam juga memangkas jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22. Dampaknya, 23 ribu PNS sudah diberhentikan sejak saat itu.
Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, menyebutkan bahwa penggabungan wilayah kali ini merupakan revolusi birokrasi terbesar sejak negara itu berdiri pada 1945.
“Sebanyak 79.339 pejabat harus dirampingkan, mengundurkan diri, atau mengambil pensiun dini setelah penggabungan ini,” ujar Tra di hadapan Majelis Nasional.
Pegawai yang Terdampak Merasa Berat Hati
Sementara itu, seorang pejabat provinsi yang enggan disebutkan namanya mengaku berat meninggalkan jabatannya setelah lebih dari 30 tahun mengabdi.
“Mungkin saya akan menerima kompensasi sekitar US$ 38.000, tetapi saya tidak bahagia,” ungkap pejabat berusia 58 tahun itu kepada AFP.
Ia juga mengungkapkan kebingungannya atas masa depan kariernya setelah keputusan tersebut.
“Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ke depan, meskipun saya merasa saya masih mampu dan layak untuk bekerja,” tambahnya.
Redaksi Energi Juang News
