Energi Juang News, Jakarta– 12 Juli 2025 Aliansi Mahasiswa Manufaktur Pendorong Investasi (AMMPI) menyampaikan kritik terbuka terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terkait pelaksanaan distribusi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri. Aliansi ini menilai bahwa distribusi gas subsidi belum dilakukan secara transparan dan adil, serta menimbulkan keresahan di kalangan pelaku industri dalam negeri.
Menurut AMMPI, pemerintah telah menetapkan harga gas industri sebesar USD 6 per MMBTU untuk tujuh sektor strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2021. Namun dalam praktiknya, banyak pelaku industri melaporkan bahwa mereka masih menerima harga di atas ketetapan tersebut, bahkan mencapai USD 9 hingga USD 11 per MMBTU. Selain itu, volume gas yang disalurkan pun dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan aktual produksi industri.
Benny Hasibuan, Ketua Harian AMMPI, menyebut ketidak sesuaian harga dan volume ini sebagai gejala dari persoalan tata kelola distribusi di tubuh PGN. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban BUMN kepada publik.
“Kami tidak melihat adanya transparansi dalam distribusi gas HGBT. Tidak ada data terbuka tentang siapa penerimanya, berapa besar volumenya, dan ke mana saja gas disalurkan. Padahal ini adalah kebijakan negara yang seharusnya bisa dikawal bersama,” tegas Benny Hasibuan dalam keterangannya, Sabtu (12/7).
Ia juga menyoroti potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses distribusi, terutama jika tidak ada sistem pengawasan terbuka dan partisipatif. Benny menilai ketertutupan ini berisiko membuka celah bagi praktek monopoli, diskriminasi, dan konflik kepentingan yang justru merugikan industri nasional.
Lebih lanjut, AMMPI mendorong dilakukannya audit independen dan publikasi hasil distribusi HGBT oleh PGN. Mereka menganggap audit tersebut penting agar publik dan pelaku industri mengetahui sejauh mana distribusi gas subsidi dijalankan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Kita ingin subsidi ini benar-benar dinikmati oleh pelaku industri, bukan hanya oleh segelintir pihak yang punya akses ke jalur distribusi gas. Jika tidak diawasi, maka kebijakan mulia ini bisa dibajak oleh kepentingan sempit,” tambah Benny.
Sebagai bentuk gerakan awal, AMMPI akan meluncurkan kampanye media untuk mengangkat isu ini ke ruang publik. Kampanye ini akan dilakukan melalui kanal media sosial, diskusi publik terbuka, komunikasi dengan organisasi industri dan akademisi serta agenda aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini.
Mereka juga tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan laporan resmi ke Ombudsman RI dan BPK jika tidak ada perbaikan dari pihak terkait.
Redaksi Energi Juang News
