Energi Juang News, Jakarta- Pemerintah kembali mendapat sorotan terkait kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat. Sejumlah kelompok perempuan menilai lonjakan harga kebutuhan sehari-hari dan meningkatnya ancaman kehilangan pekerjaan telah memperberat kehidupan rumah tangga, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah.
Karena itu, Aliansi Perempuan Indonesia berencana menggelar aksi simbolik untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam aksi tersebut, mereka akan membawa sejumlah perlengkapan rumah tangga sebagai bentuk protes atas kondisi yang dirasakan masyarakat.
Peralatan Dapur Jadi Simbol Krisis Ekonomi Warga
Perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia, Fanda Puspitasari, mengatakan peserta aksi akan membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, wajan, dan perlengkapan memasak lainnya. Menurut dia, benda-benda tersebut dipilih sebagai simbol kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kenapa bawa peralatan dapur? Kami ingin menunjukkan jika tidak ada lagi yang bisa kami makan, semua harga kebutuhan pokok melambung tinggi,” kata Fanda melalui pesan WhatsApp, Rabu, 17 Juni 2026.
Fanda menilai kondisi geopolitik global dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak telah mendorong kenaikan harga berbagai komoditas di pasar. Beras, tahu, tempe, cabai, hingga bawang disebut mengalami kenaikan yang membebani masyarakat.
Menurut dia, situasi tersebut diperparah oleh kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada rakyat kecil. Ia menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai tetap dijalankan meski menuai berbagai kritik.
“Harga kebutuhan pokok tinggi, jumlah pengangguran meningkat akibat PHK massal telah menyebabkan dapur-dapur kami tidak lagi bisa mengebul. Jadi, peralatan dapur adalah simbol bagaimana masyarakat kecil kelaparan karena tak lagi ada yang bisa kami masak,” ujar pegiat Institut Sarinah tersebut.
Tuntut Harga Pokok Turun dan MBG Dihentikan Sementara
Dalam aksi itu, aliansi menyampaikan tiga tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok yang dinilai terus meningkat, termasuk bahan pangan yang terdampak kenaikan harga BBM.
Tuntutan kedua ialah penghentian sementara program makan bergizi gratis. Fanda menilai evaluasi program tidak cukup hanya melalui pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional.
Menurut dia, audit dan pembenahan menyeluruh perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum program kembali berjalan.
“Karena itu kami menuntut setop MBG karena evaluasi besar itu perlu penghentian dalam operasionalnya,” katanya.
Soroti Janji Penciptaan Lapangan Kerja
Selain persoalan harga pangan dan MBG, Aliansi Perempuan Indonesia juga meminta pemerintah memenuhi komitmen menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Fanda menilai kondisi di lapangan masih menunjukkan tingginya angka pengangguran. Bahkan pekerja yang telah memiliki pekerjaan tetap masih menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 23.470 pekerja mengalami PHK selama periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 46.015 pekerja, namun tetap menunjukkan tantangan besar di sektor ketenagakerjaan.
Redaksi Energi Juang News
