Energi Juang News, Jakarta– Indonesia Development Energy and Sustainability (IDEAS) menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan distribusi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). IDEAS menilai distribusi gas bersubsidi untuk industri perlu dikelola secara terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sektor industri prioritas nasional.
Zinedine Reza, Direktur Eksekutif IDEAS, menyatakan bahwa meskipun kebijakan HGBT yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2020 dan telah diperbarui melalui Keputusan Menteri ESDM No. 76 Tahun 2025 telah memberikan kepastian harga berkisar USD 6,5 per MMBTU sampai USD 7 per MMBTU untuk tujuh sektor industri strategis, masih terdapat sejumlah laporan dari pelaku industri mengenai harga aktual yang lebih tinggi dari ketentuan tersebut.
“Sebagai lembaga yang memantau kebijakan energi dan pembangunan berkelanjutan, kami melihat perlunya penguatan aspek tata kelola dalam distribusi gas HGBT. Informasi mengenai penerima manfaat, besaran volume, dan alur distribusi perlu dibuka secara sistematis agar kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap kebijakan ini tetap terjaga,” ujar Zinedine.
IDEAS mencatat bahwa adanya disparitas harga dan ketidaksesuaian volume gas yang diterima oleh sejumlah pelaku industri dapat menjadi indikator perlunya evaluasi mekanisme distribusi yang berjalan. Transparansi dianggap sebagai prasyarat penting untuk mencegah potensi kesenjangan akses dan memastikan bahwa kebijakan subsidi ini benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan.
“Distribusi energi, khususnya yang mendapat dukungan fiskal, perlu dijalankan secara inklusif dan akuntabel. Jika informasi distribusi dapat diakses secara terbuka, maka partisipasi masyarakat sipil dan pelaku industri dalam pengawasan kebijakan bisa diperkuat,” tambahnya.
Dari sisi pelaku industri, Agus Riyanto selaku Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil menyampaikan bahwa akses terhadap gas industri dengan harga yang terjangkau sangat menentukan daya saing industri manufaktur nasional, khususnya di sektor padat karya seperti tekstil.
“Kami mendukung kebijakan HGBT sebagai bentuk dorongan negara terhadap pembangunan industri. Namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan tekstil yang belum merasakan manfaat harga gas USD 6 per MMBTU secara konsisten. Kejelasan mekanisme distribusi dan jaminan kepastian pasokan menjadi hal yang sangat kami harapkan,” ungkap Agus.
IDEAS juga mendorong dilakukannya audit independen atas pelaksanaan distribusi HGBT oleh instansi terkait, serta publikasi berkala mengenai data distribusi dan dampaknya terhadap industri dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat membantu memperkuat keadilan energi dan menjaga efisiensi alokasi subsidi negara.
Sebagai bagian dari upaya advokasi kebijakan, IDEAS akan menggelar serangkaian diskusi publik dan publikasi analisis kebijakan yang bertujuan untuk memperkaya wacana mengenai tata kelola energi nasional. Kolaborasi dengan akademisi, asosiasi industri, dan lembaga pengawas negara juga akan menjadi bagian dari strategi IDEAS ke depan.
“Kami percaya bahwa dengan memperbaiki tata kelola dan membangun budaya transparansi, kebijakan energi kita dapat berkontribusi lebih besar terhadap daya saing industri nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Zinedine.
Redaksi Energi Juang News
