Energi Juang News, Jakarta- Para pedagang Pasar Barito mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kepastian terkait waktu dan lokasi relokasi. Penertiban lokasi dagang dilakukan karena Pemprov berencana menggabungkan tiga taman menjadi satu taman besar.
“Kalau kami kan sebagai pedagang, kalau memang prosedurnya benar, relokasinya juga benar ya enggak apa-apa. Ini kan yang jadi masalah pemerintah sendiri ngomongnya juga kadang bolak-balik gitu loh. Enggak jelas, kami kan pedagang maunya jelas,” ungkap Karno (64), salah satu pedagang, Jumat (8/8/2025).
Kejelasan yang dimaksud meliputi lokasi dan kesiapan tempat baru di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang dinilai masih belum layak. Karno menegaskan penolakan pedagang bukan berarti perlawanan, melainkan harapan agar kebijakan tidak menimbulkan kebingungan.
“Pokoknya ini tidak ada perlawanan, tidak ada kita mau mengganggu-ganggu pemerintah. Silakan kamu punya rencana apa monggo. Tetapi kita juga harus ditempatkan, karena kita ini juga pedagang resmi,” tegas Karno.
Menurut Karno, relokasi idealnya dilakukan langsung ke pasar baru tanpa perlu penampungan sementara. Sembari menunggu pembangunan selesai, mereka berharap dapat tetap berjualan di lokasi saat ini. “Tolong di sana dibangun dulu sampai rapi, sampai memang layak dihuni. Nah, baru kita tinggal sama-sama pindah. Sementara memang belum ada, ya kita dagang aja dulu di sini,” ujarnya.
Kuasa hukum pedagang, Fahmi, mempertanyakan urgensi penggabungan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser. Ia menilai anggaran revitalisasi pasar pada 2023 menjadi sia-sia jika pasar dibongkar hanya dua tahun kemudian. “Kami tidak melihat urgensi dari pembangunan itu sendiri. Kenapa kami menolak? Karena kan direvitalisasi tahun 2023, sementara 2025 mau dipindahkan,” jelasnya.
Fahmi menekankan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan agar fasilitas bisa digunakan jangka panjang. Seorang pedagang lain juga mengkritik prioritas pemerintah yang lebih mementingkan taman dibanding keberlangsungan hidup pedagang. “Masa katanya taman buat orang jogging? Dibandingkan sama perut warga masa lebih penting itu?” ujarnya.
Pedagang diminta mengosongkan lapak sejak 3 Agustus 2025, namun mereka berharap Pemprov meninjau ulang keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha.
Redaksi Energi Juang News
