Energi Juang News, Jakarta- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil setelah banyak keluhan masyarakat mengenai penyaluran bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Selama ini kan banyak itu, protes-protes bansos tidak tepat sasaran. Nah, maka itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Dengan Inpres ini, kita memperbaiki data-data itu, dipimpin oleh BPS,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Ia menjelaskan, pembaruan dilakukan dengan memutakhirkan dan mengecek langsung data ke lapangan. Pemeriksaan juga meliputi berbagai aspek, termasuk profil rekening penerima. Beberapa kasus ditemukan, di mana penerima bansos memiliki saldo lebih dari Rp 5 juta, yang dinilai sebagai anomali di kalangan masyarakat desil 1 dan 2. “Kalau memang faktanya begitu, akan kita coret dari daftar penerima bansos,” jelasnya.
Masyarakat juga diminta aktif memberikan masukan atau keberatan melalui aplikasi Cek Bansos. “Di situ ada fitur usul dan sanggah. Silakan gunakan, tapi sertakan bukti agar kami bisa menindaklanjuti bersama BPS,” tambah Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap adanya ribuan penerima bansos yang ternyata berasal dari kalangan berpenghasilan tinggi. Temuan di salah satu bank menunjukkan 27.932 penerima merupakan pegawai BUMN, 7.479 adalah dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja sebagai eksekutif.
Bahkan, puluhan penerima bansos tercatat memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta. “Ini jelas menjadi perhatian. Hampir 60 orang penerima bansos punya saldo di atas Rp 50 juta, namun masih menerima bantuan,” ujar Ivan. PPATK menilai, data ini harus diverifikasi langsung untuk memastikan kelayakan penerima.
Redaksi Energi Juang News
