Energi Juang News, Jakarta– Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang menayangkan video Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop.
Ia menilai langkah tersebut lebih menonjolkan citra pemerintah daripada fokus pada kinerja nyata.
“Penayangan video di bioskop mungkin dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Mustafa usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa cara tersebut bukanlah pendekatan yang tepat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan publik hanya bisa dibangun dengan bukti kinerja, bukan pencitraan,” tegasnya.
Mustafa menyoroti penggunaan anggaran untuk memutar video program kerja di bioskop.
Menurutnya, langkah ini justru menghabiskan sumber daya tanpa memberikan dampak signifikan bagi rakyat.
“Tak perlu mengeluarkan biaya besar hanya untuk promosi keberhasilan pemerintah,” katanya.
Ia bahkan menyebut kebijakan ini sebagai bentuk indoktrinasi yang tidak efektif.
Menurutnya, klaim keberhasilan pemerintah belum tentu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Proses indoktrinasi seperti ini tak akan berhasil bila realita di lapangan berbeda,” jelas Mustafa.
Mustafa juga menyinggung situasi politik yang sedang panas akibat aksi protes dan kericuhan di beberapa daerah.
Ia menilai pemerintah seharusnya merespons keresahan rakyat dengan cara yang lebih dialogis.
“Pendekatan langsung jauh lebih penting daripada pamer keberhasilan yang belum terbukti,” tutupnya.
Kritik ini menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pencitraan.
Publik lebih menantikan kebijakan nyata yang membawa dampak langsung pada kehidupan mereka.
Redaksi Energi Juang News
