Energi Juang News, Jakarta– Polemik pengelolaan lahan sawit kembali memanas. Pemerintah resmi mengambil alih 3,1 juta hektare kebun sawit bermasalah.
Dari total 5 juta hektare, sebagian masuk kawasan hutan tanpa izin. Kini, 1,5 juta hektare diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
Namun, lahan sitaan itu menghadapi ancaman besar, mulai dari perusakan massal. Pengamanan di lapangan dianggap lemah, memperburuk kerentanan aset negara.
Pengamat ekonomi persawitan, Dr. Eugenia Mardanugraha, memperingatkan kerugian besar. Produksi CPO yang hilang diperkirakan 10,85–12,4 juta ton per tahun.
Dengan harga Rp12–14 juta per ton, potensi kerugian mencapai Rp130–174 triliun. Dampaknya tak hanya ke kas negara, tapi juga tenaga kerja, pajak, dan ekspor.
Ia menilai, gangguan ini bisa menurunkan pasokan CPO domestik secara signifikan. Risiko lain: melonjaknya harga minyak goreng dan biodiesel di pasar nasional.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menegaskan komitmen penguasaan lahan sawit. Langkah ini untuk menegakkan hukum dan mengembalikan aset negara yang terabaikan.
Data Satgas PKH menunjukkan lahan sawit bernilai aset indikatif Rp150 triliun. Penerimaan negara sejauh ini mencapai Rp1,7 triliun dari pajak dan PBB.
Direktur Utama Agrinas, Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo, menekankan amanah besar. Ia berjanji mengelola aset secara profesional, transparan, dan berorientasi rakyat.
Revitalisasi kebun diprioritaskan agar produksi pulih dan manfaatnya dirasakan publik. Namun, strategi perlindungan aset tetap mendesak demi menjaga stabilitas industri sawit.
Dr. Eugenia menegaskan, tanpa pengamanan serius, iklim investasi sawit akan rusak. Ketidakpastian jangka panjang bisa menjadi ancaman ekonomi nasional paling nyata.
Energi Juang News
