Energi Juang News, Jakarta– Pengamat politik Yunarto Wijaya melontarkan kritik tajam terhadap kelompok relawan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, organisasi seperti Projo, Seknas Jokowi, dan Bara JP tidak lebih dari alat yang hanya mengikuti perintah sang pemimpin.
Dalam pandangan Yunarto, perintah Jokowi kepada relawan agar mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming hingga dua periode menunjukkan lemahnya peran kritis kelompok tersebut.
Ia menilai, relawan seharusnya tidak hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
Tugas mereka mestinya mengambil fungsi yang ditinggalkan partai politik, mulai dari advokasi, hingga pendidikan politik untuk masyarakat luas.
Yunarto menegaskan, demokrasi akan sehat bila relawan mampu mengisi ruang kosong politik, bukan sekadar tunduk pada arahan elite.
“Jangan terus menempatkan diri layaknya domba yang hanya patuh perintah,” ujarnya di program Kompas Petang, Jumat (20/9/2025).
Lebih lanjut, ia meminta relawan membangun budaya kontribusi nyata, baik melalui riset, diskusi, maupun advokasi kebijakan publik.
Kritik Terhadap Jokowi
Selain mengomentari relawan, Yunarto juga menyoroti sikap Jokowi pasca lengser.
Menurutnya, Jokowi tampak masih ingin terlibat penuh dalam urusan politik praktis.
Hal itu terlihat ketika mantan presiden dua periode tersebut mendorong relawan untuk terus menjaga posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran bahkan belum genap setahun berjalan.
“Buat saya, menyedihkan bila seorang mantan presiden masih berkutat pada transaksi politik,” ungkapnya.
Yunarto lalu membandingkan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono maupun Megawati Soekarnoputri.
Kedua mantan presiden itu, setelah lengser, lebih banyak berbicara isu global seperti perubahan iklim, keberagaman, hingga tantangan teknologi.
Sebaliknya, Jokowi dianggap masih terjebak dalam lingkaran kekuasaan keluarga.
“Negarawan semestinya bicara kepentingan bangsa, bukan sekadar melanggengkan politik elektoral,” pungkas Yunarto.
Energi Juang News
