Energi Juang News, Jakarta– Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), memicu perdebatan. Pengamat politik sekaligus Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pertemuan itu justru tidak sehat bagi demokrasi.
Menurut Yunarto, isu yang diduga dibicarakan lebih banyak berkaitan dengan politik praktis ketimbang urusan kebangsaan. Ia menyoroti kaitan erat pertemuan tersebut dengan dinamika Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini dipimpin Kaesang Pangarep dan diwarnai masuknya elite dari Partai NasDem, seperti Ahmad Ali dan Bestari Barus.
“Kalau ditarik lebih detail, pola ini mirip dengan Juli lalu saat Kongres PSI. Sekarang juga terjadi setelah pelantikan pengurus baru PSI,” kata Yunarto dalam program Kompas Petang, Minggu (5/10/2025).
Jokowi Masih Pamer Pengaruh?
Yunarto menduga pertemuan itu menunjukkan Jokowi masih ingin mempertahankan pengaruh politiknya di tengah pemerintahan Prabowo. Ia menilai hal ini berbahaya karena memberi kesan pertemuan antara presiden dan mantan presiden lebih fokus pada transaksi politik ketimbang kepentingan rakyat.
“Apakah ini baik untuk demokrasi? Menurut saya tidak. Pertemuan di level presiden dan mantan presiden seharusnya membahas hal-hal kebangsaan, bukan sekadar politik praktis,” ujarnya.
Balasan Kunjungan Solo
Dari sisi lain, ada anggapan pertemuan Jokowi–Prabowo merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya, pada Juli 2025, Prabowo hadir di Solo saat Kongres PSI dan bahkan memberi sambutan di acara penutupan. Yunarto menilai tidak mungkin Jokowi sepenuhnya menginisiasi pertemuan ini, meski pola kunjungan bolak-balik tetap menimbulkan tafsir politik.
Pertemuan Dua Jam
Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan pertemuan berlangsung dua jam, dari pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Namun, ia tidak merinci isi pembicaraan. Usai pertemuan, Prabowo langsung memanggil dua menterinya, yakni Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Mendikti Saintek Brian Yuliarto.
Sjafrie sendiri mengakui adanya pertemuan tersebut, tetapi enggan mengungkap apa yang dibahas. “Ya sebelumnya (pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi),” katanya singkat di Monas, Jakarta.
Pertanyaan Demokrasi
Bagi pengamat, pertemuan itu menimbulkan tanda tanya besar. Apakah pertemuan politik di ruang privat justru menegasikan transparansi demokrasi? Yunarto menekankan, tanpa keterbukaan, publik hanya akan mendapat jawaban normatif yang kian mengikis kepercayaan terhadap proses politik.
Redaksi Energi Juang News
