Energi Juang News, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan secara resmi akan melantik Komite Reformasi Kepolisian pada Jumat sore, 7 November 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta. Langkah ini diambil sebagai respons atas desakan publik yang kuat agar institusi kepolisian segera direformasi menyusul kontroversi dan peristiwa tragis dalam penanganan demonstrasi.
Komite ini diisi oleh sembilan tokoh penting dari berbagai latar belakang, baik mantan pejabat tinggi pemerintahan maupun pakar hukum dan keamanan. Salah satu anggota yang dikonfirmasi adalah Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu, nama-nama tokoh seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta mantan Kapolri Idham Aziz dan Badrodin Haiti juga masuk dalam formasi komite reformasi tersebut.
Pembentukan komite ini bertujuan untuk mendorong reformasi menyeluruh pada Polri, terutama dalam mengembalikan kepercayaan publik yang sempat terguncang akibat kasus kekerasan dalam demonstrasi yang berujung pada kematian beberapa demonstran. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas serta integritas institusi kepolisian melalui pengawasan ketat dan perubahan kebijakan.
Sebelumnya, pelantikan tim reformasi ini sempat tertunda karena beberapa calon anggota berhalangan hadir, sehingga jadwalnya mundur dari rencana awal yang dipatok pada Oktober 2025. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap konsisten menjalankan agenda reformasi ini sebagai prioritas pemerintah.
Keberadaan Komite Reformasi Polri ini juga berbeda dengan tim transformasi yang dibentuk langsung oleh Kapolri, meskipun keduanya memiliki tujuan sejalan dalam memperkuat reformasi kepolisian. Dengan pelantikan kali ini, harapannya adalah tercipta perubahan signifikan yang transparan dan akuntabel serta mampu menjawab aspirasi masyarakat.
Redaksi Energi Juang News
