Energi Juang News, Washington- Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sekutu-sekutu di pemerintahannya resmi ditetapkan Pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai teroris. Hal itu karena Maduro cs dianggap bagian dari Cartel de los Soles yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing.
Langkah Amerika itu bisa menjadi dalih bagi Negeri Paman Sam untuk mengambil tindakan militer terhadap Venezuela. Artinya, perang bisa pecah.
Menurut para pakar, Cartel de los Soles adalah jaringan terdesentralisasi kelompok-kelompok Venezuela di dalam angkatan bersenjata yang terkait dengan perdagangan narkoba.
Para pejabat pemerintah Amerika telah menyatakan bahwa penunjukan tersebut—salah satu alat kontraterorisme Departemen Luar Negeri yang paling serius—akan memberi AS opsi militer yang lebih luas untuk menyerang di dalam wilayah Venezuela. Presiden Maduro selalu membantah keterlibatan pribadinya dalam perdagangan narkoba, dan pemerintahnya telah berulang kali membantah keberadaan kartel tersebut, yang menurut beberapa pakar secara teknis tidak ada dalam pengertian konvensional.
Laporan tentang penunjukan oleh AS tersebut, yang sebenarnya dilakukan sejak 16 November, muncul ketika militer AS telah mengerahkan lebih dari selusin kapal perang dan 15.000 tentara ke perairan Karibia di dekat Venezuela. Pentagon menyebut pengerahan aset-aset tempur itu sebagai bagian dari “Operasi Southern Spear”. Militer AS telah menewaskan puluhan orang dalam serangan terhadap kapal-kapal di Karibia sebagai bagian dari kampanye anti-perdagangan narkoba.
Trump telah diberi pengarahan oleh para pejabat tinggi tentang berbagai opsi tindakan di dalam Venezuela, termasuk serangan terhadap fasilitas militer atau pemerintah dan operasi penggerebekan khusus. Opsi untuk tidak melakukan apa pun juga masih tersedia.
Sementara itu, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, dan penasihat seniornya, David Isom, dijadwalkan mengunjungi Puerto Riko pada hari Senin untuk berterima kasih kepada para prajurit yang mendukung misi Amerika di Laut Karibia. Ada beberapa penolakan publik dalam negeri terhadap keterlibatan AS di wilayah tersebut.
Menurut jajak pendapat CBS News/YouGov yang dirilis pada hari Minggu, 70% warga Amerika menentang AS mengambil tindakan militer di Venezuela, dibandingkan dengan 30% yang mendukung tindakan tersebut. Sebanyak 76% responden mengatakan pemerintahan Trump belum menjelaskan secara gamblang posisi AS terkait aksi militer.
Secara resmi, pemerintahan Trump menyatakan sedang berupaya mengurangi arus migran dan narkoba ilegal — tetapi pergantian rezim Venzuela merupakan kemungkinan efek samping dari upaya tersebut. Trump berharap tekanan tersebut cukup untuk memaksa Maduro mundur tanpa mengambil tindakan militer langsung, menurut seorang pejabat AS. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Venezuela menolak penetapan kartel tersebut sebagai organisasi teroris asing, menyebutnya sebagai “rekayasa yang konyol.
Manuver baru ini akan bernasib sama dengan agresi sebelumnya dan yang berulang terhadap negara kita: kegagalan,” lanjut pernyataan tersebut, yang dikutip CNN, Selasa (25/11/2025).
Redaksi Energi Juang News
