Energi Juang News, Jakarta– Perdana Menteri (PM) Bulgaria Rosen Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri bersama kabinetnya setelah berminggu-minggu diguncang demonstrasi massa yang menuntut perbaikan ekonomi dan pemberantasan korupsi, hanya beberapa menit sebelum pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen pada Kamis malam waktu setempat, Kamis (11/12/2025).
Aksi protes besar-besaran itu muncul di tengah persiapan Bulgaria bergabung dengan zona euro pada 1 Januari mendatang, menambah tekanan politik terhadap pemerintahan koalisi yang sudah rapuh.
Gelombang unjuk rasa tercatat memadati Sofia dan puluhan kota lain di seluruh Bulgaria, dengan warga menuduh pemerintah gagal mengelola kebijakan ekonomi dan tak serius memberantas korupsi yang telah mengakar. Tekanan jalanan semakin menguat setelah kabinet mengajukan rancangan anggaran 2026 yang memuat rencana kenaikan iuran jaminan sosial dan pajak dividen untuk menutup kebutuhan belanja negara yang meningkat.
Di tengah kemarahan publik, pemerintah akhirnya menarik kembali rancangan anggaran tersebut, namun langkah mundur itu tidak cukup meredam kekecewaan warga yang sudah melebar menjadi tuntutan agar kabinet Zhelyazkov angkat kaki dari kekuasaan. Zhelyazkov menegaskan keputusan mundur diambil usai koalisi penguasa menggelar pertemuan dan menilai bahwa mereka harus bertindak “secara bertanggung jawab” dengan mendengarkan suara rakyat.
Rangkaian demonstrasi ini kembali menelanjangi krisis politik berkepanjangan di Bulgaria, yang dalam empat tahun terakhir sudah menggelar tujuh kali pemilihan nasional akibat perpecahan elite dan rapuhnya koalisi pemerintahan. Presiden Rumen Radev sebelumnya secara terbuka mendesak pemerintah untuk menarik rancangan anggaran dan menyebut pengunduran diri kabinet sebagai jalan keluar menuju pemilu dini.
Usai kabinet resmi mundur, Radev yang memiliki kewenangan terbatas kini harus menawarkan mandat kepada partai-partai di parlemen untuk mencoba membentuk pemerintahan baru, dan bila kembali gagal, ia akan menunjuk kabinet sementara hingga pemilihan umum berikutnya dapat digelar. Situasi ini membuat masa transisi menuju keanggotaan zona euro berlangsung dalam suasana ketidakpastian politik yang dalam, sementara ribuan warga terus menuntut perubahan nyata dalam tata kelola negara.
Redaksi Energi Juang News
