Energi Juang News, Jakarta-Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan (Sulsel), Erika Tansil menegaskan model pilkada tidak langsung berpotensi menciptakan jarak antara rakyat dan pemimpin yang dipilih.
Erika menyatakan bahwa demokrasi sejatinya bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan ruang partisipasi yang hidup dan bermakna bagi warga negara, khususnya generasi muda.
“Kalau pilkada dikembalikan ke DPRD tanpa mekanisme transparansi dan partisipasi yang kuat, anak muda bisa merasa demokrasi semakin elitis dan jauh dari kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Erika, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut ia menambahkan, kalangan muda tidak menolak pembenahan sistem demokrasi, termasuk evaluasi pilkada langsung. Namun, menurutnya, solusi tidak boleh mengorbankan prinsip dasar kedaulatan rakyat.
Baca juga : Banteng Sulsel Ini Tegaskan Pentingnya Peran Perempuan-Kaum Muda Merawat Bumi
Demokrasi Inklusif, Peran Teknologi, dan Tanggung Jawab Partai Politik
Yang dibutuhkan justru inovasi demokrasi yang adaptif terhadap zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas partisipasi dan pengawasan publik.
“Anak muda ingin demokrasi yang inklusif, akuntabel, dan bisa diawasi secara real time. Teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan membatasi akses rakyat,” tegasnya.
Ia juga menekankan peran partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan. Partai dituntut bekerja lebih terbuka, berintegritas, dan responsif terhadap aspirasi publik agar kepercayaan masyarakat, terutama generasi muda tidak terkikis.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang dirawat bersama. Anak muda bukan penonton, tetapi aktor penting dalam menentukan masa depan politik bangsa,” tegasnya.
Redaksi Energi Juang News
