Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Donald Trump kembali menunjukkan bahwa dirinya lebih menyerupai pebisnis yang berkuasa ketimbang seorang negarawan sejati. Sejak awal masa jabatannya hingga kini, setiap kebijakan luar negeri yang ia putuskan cenderung berorientasi pada transaksi, keuntungan cepat, dan pamer kekuatan. Pola pikir bisnis itu terlihat jelas dalam setiap manuver politiknya penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, ancaman kepada Iran, hingga rencana absurd membeli Greenland dari Denmark. Ketiganya memiliki satu kesamaan mendasar: kekayaan sumber daya minyak dan energi fosil.
Sebagai seorang pebisnis, Trump cenderung memandang dunia dalam jargon “siapa kuat, dia berkuasa.” Ia memperlakukan kedaulatan negara lain seperti perusahaan kecil yang bisa diambilalih lewat negosiasi atau tekanan ekonomi. Pendekatan ini menandakan kebingungan mendasar dalam memahami fungsi kekuasaan negara. Diplomasi internasional, yang seharusnya menjunjung etika, kini berubah menjadi arena dagang. Akibatnya, kebijakan luar negeri AS di bawah Trump bukan sekadar agresif, tetapi juga labil dan impulsifmencerminkan kepemimpinan yang mudah tersulut emosi ketimbang berpikir strategis.
Baca juga : Nyetir Sambil Ngebul: Antara Gaya Hidup dan Gaya Kematian
Ironisnya, di tengah kegemaran Trump menampilkan kekuasaan, Amerika justru memperlihatkan wajah lemahnya. Pengumuman bahwa pemerintahan Trump akan menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional terdiri atas 35 lembaga non-PBB dan 31 badan PBB adalah simbol isolasi baru. Di hadapan dunia yang semakin saling terhubung, keputusan ini menegaskan sikap egoistik Amerika yang menutup diri dari kerja sama global. Trump mungkin bermaksud menunjukkan kemandirian, tetapi yang tampak justru keangkuhan negara adidaya yang semakin takut menghadapi arus perubahan dunia.
Menghidupkan Kembali Semangat Non-Blok Bung Karno di Tengah Politik Transaksional Trump
Di sisi lain, tindakan agresif Trump membuktikan bahwa sistem energi fosil masih menjadi nadi politik global. Baik Iran, Venezuela, maupun Greenland, semuanya kaya cadangan minyak. Kebijakan Trump menunjukkan bahwa energi fosil tetap menjadi bahan bakar utama konflik abad ke-21. Padahal, ketika dunia berjuang melakukan transisi menuju energi terbarukan, Amerika di bawah Trump justru mundur ke belakang mempertahankan hegemoni minyak dengan logika perang dan ancaman. Ini bukan hanya tanda krisis energi, tetapi juga krisis moral kepemimpinan global.
Ketika Politik Minyak Trump Menggerus Wibawa dan Moralitas Amerika
Dalam situasi seperti ini, dunia seolah kehilangan figur dan prinsip yang mampu menawarkan jalan tengah. Mungkin, dunia memerlukan kembali semangat politik non-blok ala Bung Karno politik bebas aktif yang menolak tunduk pada kekuasaan blok mana pun. Bung Karno mengajarkan bahwa kemandirian politik bukan berarti menarik diri dari diplomasi, tetapi memperjuangkan keadilan global tanpa terjebak dalam permainan kekuatan besar. Gaya politik non-blok adalah jalan tengah yang berdaulat, rasional, dan bermoral hal yang hilang dari tindakan Trump hari ini.
Dengan menghidupkan kembali semangat non-blok, negara-negara dunia dapat keluar dari pusaran konflik bahan bakar fosil yang diciptakan oleh segelintir kekuatan besar. Dunia memerlukan tatanan baru yang menempatkan kerja sama dan keberlanjutan di atas kerakusan energi. Namun selama Trump terus berpolitik layaknya pedagang saham minyak, Amerika akan semakin kehilangan wibawa dan moralitas yang dulu menjadi dasar klaimnya sebagai “kampiun demokrasi.”
Trump mungkin mengira bahwa memutus hubungan dengan berbagai organisasi internasional menandakan kemandirian, tetapi sesungguhnya itu adalah pengakuan terselubung atas ketakutan menghadapi dunia multipolar. Dan di era ketika semua bangsa tengah mencari identitas barunya, gaya politik transaksional Trump hanyalah cermin kemunduran kontras dengan visi Bung Karno yang berani membangun dunia tanpa blok, dunia tanpa penjajahan baru bernama energi.
Redaksi Energi Juang News
