Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan panjang melawan penjajahan, Indonesia tidak hanya memiliki sejarah perlawanan terhadap dominasi kekuatan asing di tanah airnya. Bangsa ini juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menolak segala bentuk penjajahan baru dan neo-kolonialisme di belahan dunia manapun.
Dalam konteks ini, ambisi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di Greenland, yang secara geopolitik strategis signifikan karena sumber daya alam dan lokasi strategisnya, harus dilihat sebagai ancaman terhadap prinsip anti-penjajahan yang menjadi nilai dasar bangsa Indonesia.
Indonesia secara konsisten menempatkan anti-penjajahan sebagai salah satu prinsip dasar dalam politik luar negerinya. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Indonesia sendiri pernah mengalami langsung betapa brutalnya eksploitasi kolonial Belanda dan perjuangan panjang yang harus ditempuh untuk meraih kedaulatan penuh. Nilai ini bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi pijakan moral untuk bersikap terhadap upaya dominasi negara lain terhadap wilayah atau bangsa lain.
Untuk memahami mengapa ambisi penguasaan asing patut ditolak, kita perlu kembali pada teori-teori fundamental tentang kolonialisme dan dominasi budaya:
Frantz Fanon, dalam The Wretched of the Earth, misalnya menggambarkan bagaimana kolonialisme bukan hanya eksploitasi fisik, tetapi juga menghancurkan jati diri dan martabat suatu bangsa. Fanon menunjukkan bahwa kebebasan sejati baru terwujud ketika struktur kolonial dihapus total, bukan dialihkan dalam bentuk baru yang halus.
Sedangkan Edward Said, dalam Orientalism, memperluas kritik kolonial dengan menyoroti bagaimana wacana dan kekuasaan berpadu untuk membenarkan dominasi atas bangsa lain secara budaya dan politik.
Kedua pemikir ini mengingatkan kita bahwa dominasi asing yang dibalut dalam istilah “kerjasama strategis” atau “investasi” sering kali membawa konsekuensi yang sama buruknya dengan kolonialisme klasik — yaitu ketergantungan, eksploitasi sumber daya, dan menggerogoti kedaulatan lokal.
Dalam konteks ini, Greenland memiliki nilai strategis karena lokasinya yang dekat dengan jalur Arktik yang membuka rute pelayaran baru. Cadangan mineral dan sumber daya alamnya juga besar.
Ketertarikan Amerika Serikat untuk memperluas kehadirannya di Greenland sering dibungkus dalam narasi keamanan dan kerjasama ekonomi. Namun, jika diinterpretasikan melalui lensa teori kolonial dan neo-kolonial, hal tersebut berpotensi menjadi bentuk baru dominasi geopolitik: sebuah kekuatan besar yang mendikte kebijakan dan sumber daya wilayah yang jauh dari negaranya sendiri.
Indonesia sendiri selama ini di tingkat global adalah non-bloking alignment—tidak berpihak pada blok kekuatan besar, tetapi aktif mengkritik segala bentuk dominasi yang mengancam kedaulatan bangsa lain. Ini tercermin dalam peran aktif Indonesia di Gerakan Non-Blok, yang menolak blok militer dan struktur kekuasaan yang mengekang negara berkembang.
Menolak ambisi penguasaan Amerika Serikat atas Greenland bukan berarti menolak kerjasama internasional, tetapi menolak bentuk dominasi yang menempatkan satu bangsa sebagai penentu nasib bangsa lain. Sejarah kolonial telah terlalu banyak meninggalkan luka, dan Indonesia tahu bahwa kemerdekaan bukan sekadar pergantian bendera, tetapi juga pembebasan dari struktur kekuasaan yang merampas hak hidup bangsa lain.
Karena itu, sebagai bangsa anti-penjajahan, Indonesia harus secara konsisten menegaskan prinsip kedaulatan bangsa. Bangsa ini juga sepatutnya menolak segala bentuk dominasi kekuatan besar yang berpotensi menjadi neo-kolonialisme.
Indonesia juga wajib menjadi suara moral di arena global untuk mendukung hak bangsa lain atas kemerdekaan dan perkembangan tanpa intervensi dominatif.
Dan, menolak ambisi AS atas Greenland adalah ekspresi dari komitmen Indonesia untuk dunia yang bebas dari penjajahan.
Redaksi Energi Juang News
