Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Putusan Panel Sengketa di World Trade Organization (WTO) dalam perkara European Union — Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels (DS593) menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit.
Panel WTO pada dasarnya menilai bahwa sejumlah kebijakan Uni Eropa terkait biofuel berbasis sawit tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang nondiskriminatif.
Namun persoalannya tidak berhenti pada putusan tersebut. Sikap Uni Eropa yang lamban dan tidak sepenuhnya patuh terhadap rekomendasi panel justru memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar: sebuah mentalitas kolonial yang masih bertahan dalam tata ekonomi global.
Diskriminasi Sawit dalam Kebijakan Energi Uni Eropa
Masalah bermula ketika European Union pada 2019 menerbitkan Renewable Energy Directive II (RED II) beserta aturan pelaksananya, Delegated Regulation on High ILUC-Risk Feedstock. Melalui kebijakan ini, Uni Eropa menetapkan target penggunaan energi terbarukan hingga 2030, tetapi sekaligus mengklasifikasikan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel berisiko tinggi terhadap Indirect Land Use Change (ILUC).
Klasifikasi tersebut membuat minyak sawit secara bertahap dikeluarkan dari kategori energi terbarukan yang dapat dihitung dalam target energi hijau Uni Eropa. Konsekuensinya jelas: ekspor sawit dari Indonesia menghadapi hambatan struktural untuk masuk ke pasar Eropa.
Dengan kata lain, kebijakan energi yang diklaim berbasis lingkungan itu berfungsi sebagai instrumen proteksionisme baru terhadap komoditas dari negara berkembang.
Indonesia kemudian menggugat kebijakan tersebut ke WTO melalui mekanisme penyelesaian sengketa DS593. Dalam sejumlah aspek penting, panel WTO menyatakan bahwa perlakuan Uni Eropa terhadap minyak sawit mengandung elemen diskriminatif dibandingkan komoditas minyak nabati lain seperti rapeseed atau sunflower oil yang banyak diproduksi di Eropa.
Kolonialisme dalam Wajah Baru
Ketidakpatuhan atau sikap setengah hati Uni Eropa terhadap putusan WTO tersebut mencerminkan fenomena yang dalam kajian hubungan internasional sering disebut sebagai neo-kolonialisme.
Teori ketergantungan yang dikembangkan oleh Andre Gunder Frank dan Samir Amin menjelaskan bagaimana negara maju mempertahankan dominasi ekonomi global dengan menciptakan struktur perdagangan yang tidak seimbang antara pusat (core) dan pinggiran (periphery).
Dalam kerangka ini, negara berkembang seperti Indonesia didorong untuk membuka pasar domestiknya melalui liberalisasi perdagangan, tetapi ketika komoditas mereka mampu bersaing di pasar negara maju, berbagai hambatan non-tarif muncul. Hambatan tersebut sering dibungkus dalam narasi moral, seperti isu lingkungan atau standar keberlanjutan.
Persis di titik inilah kebijakan Uni Eropa terhadap sawit menunjukkan karakter kolonialnya. Negara-negara Eropa pada masa kolonial memonopoli perdagangan global dengan cara mengontrol arus komoditas dari koloni sekaligus melindungi industri mereka sendiri. Kini pola itu muncul kembali dalam bentuk regulasi lingkungan yang secara selektif diterapkan.
Standar Ganda dalam Perdagangan Global
Jika dilihat lebih jauh, kebijakan Uni Eropa memperlihatkan standar ganda yang mencolok.
Negara-negara Eropa menuntut keterbukaan pasar dari negara berkembang melalui berbagai perjanjian perdagangan dan investasi. Namun pada saat yang sama, mereka membatasi akses pasar bagi produk yang menjadi keunggulan negara berkembang.
Kondisi ini bertentangan dengan prinsip most-favoured nation dan national treatment yang menjadi fondasi sistem perdagangan WTO. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk mencegah diskriminasi dalam perdagangan internasional.
Namun ketika negara kuat tidak patuh pada putusan lembaga multilateral yang mereka sendiri dirikan, kredibilitas sistem perdagangan global pun dipertanyakan.
Dalam perspektif teori politik ekonomi internasional, situasi ini juga mengonfirmasi pandangan Immanuel Wallerstein tentang world-systems theory, yang menempatkan negara maju sebagai pusat kekuasaan ekonomi dunia. Negara-negara pusat mempertahankan dominasi dengan menciptakan aturan yang tampak universal, tetapi pada praktiknya menguntungkan mereka sendiri.
Sawit dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Bagi Indonesia, minyak sawit bukan sekadar komoditas ekspor. Industri ini melibatkan jutaan petani kecil dan menjadi salah satu sumber devisa terbesar negara.
Karena itu, diskriminasi terhadap sawit tidak hanya berdampak pada perdagangan internasional, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Sikap Uni Eropa yang tidak sepenuhnya mematuhi putusan WTO menunjukkan bahwa perjuangan melawan diskriminasi sawit tidak hanya berada pada ranah hukum perdagangan, tetapi juga pada ranah politik global.
Indonesia perlu membangun solidaritas dengan negara-negara produsen sawit lain serta memperkuat diplomasi ekonomi untuk menantang praktik proteksionisme terselubung tersebut.
Lebih jauh lagi, kasus ini menjadi pengingat bahwa kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan teritorial. Dalam era globalisasi, kolonialisme dapat muncul dalam bentuk regulasi, standar, dan kebijakan perdagangan yang menghambat negara berkembang.
Kasus sengketa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan bahwa relasi ekonomi global masih sarat ketimpangan struktural. Ketika Uni Eropa enggan sepenuhnya mematuhi putusan WTO, yang terlihat bukan sekadar perselisihan perdagangan, melainkan refleksi mentalitas kolonial yang belum sepenuhnya hilang dari politik ekonomi dunia.
Karena itu, perjuangan melawan diskriminasi sawit bukan hanya soal mempertahankan komoditas ekspor, tetapi juga soal menegakkan keadilan dalam tata perdagangan internasional. Tanpa itu, sistem perdagangan global hanya akan menjadi arena baru bagi praktik kolonialisme dalam wajah yang lebih modern.
Redaksi Energi Juang News
