Energi Juang News, Jakarta- Situasi keamanan global kembali memanas setelah konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia menyesuaikan sejumlah agenda diplomasi yang sebelumnya telah direncanakan.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan fokus pemerintah tetap pada perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terdampak konflik serta memantau perkembangan situasi internasional secara intensif.
Pemerintah Hentikan Sementara Pembahasan Board of Peace
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) untuk sementara dihentikan. Kebijakan ini diambil seiring meningkatnya ketegangan di beberapa negara Timur Tengah.
“Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu (Sugiono) juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold,” kata Jubir I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (6/3/2026).
Menurut Yvonne, pemerintah kini memprioritaskan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan WNI yang berada di wilayah konflik. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario antisipasi apabila situasi keamanan semakin memburuk.
“Dan kita juga fokus untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut,” ujar dia.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional selalu mempertimbangkan kepentingan nasional.
“Saya tekankan lagi kepentingan nasional kita, serta perkembangan situasi di lapangan,” tegas dia.
Tidak Ada WNI Jadi Korban Konflik
Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, pemerintah memastikan belum menerima laporan adanya WNI yang menjadi korban langsung dari serangan tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu, Heni Hamidah, mengatakan sebagian WNI hanya mengalami dampak tidak langsung berupa pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan internasional.
“Hingga saat ini, belum diterima laporan adanya WNI yang terdampak langsung oleh serangan,” kata Heni, dalam jumpa pers yang sama.
“Yang terdampak saat ini adalah adanya WNI stranded karena pembatasan atau penutupan ruang udara, pengalihan rute penerbangan, serta ketidakpastian jadwal transportasi internasional,” sambung Heni.
Meski demikian, perwakilan RI telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan kebutuhan dasar para WNI yang terjebak akibat gangguan penerbangan tetap terpenuhi.
Mereka mendapatkan fasilitas akomodasi, tempat menginap, serta konsumsi sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya. Pemantauan jadwal penerbangan juga terus dilakukan oleh perwakilan Indonesia di negara terkait.
Pemantauan Jemaah Umrah Diperketat
Kemlu juga memberi perhatian khusus pada jemaah umrah asal Indonesia yang berada di Arab Saudi. Ketegangan di kawasan tersebut memicu sejumlah gangguan transportasi udara yang berpotensi menunda kepulangan jemaah.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, perwakilan RI menurunkan tim pemantau selama 24 jam di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, serta Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz di Madinah.
“Dan jemaah yang masih tertahan kepulangannya di bawah koordinasi perwakilan dan pihak travel dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu tiket kepulangan yang tersedia,” tegas dia.
Evakuasi WNI dari Iran Dimulai
Selain melakukan pemantauan intensif, pemerintah juga mulai menjalankan rencana evakuasi bagi WNI yang berada di Iran. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan situasi keamanan terbaru.
“Terkait rencana evakuasi WNI di Iran, tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran, evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini,” ujar Heni.
Pada tahap pertama, pemerintah akan mengevakuasi 32 WNI dari Iran. Jalur yang digunakan untuk evakuasi awal tersebut melalui Azerbaijan.
Keputusan mengenai tahap evakuasi selanjutnya akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Teheran serta Kedutaan Besar RI di Baku untuk menentukan langkah berikutnya.
“Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh Pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya,” ujar dia.
Redaksi Energi Juang News
