Energi Juang News, Jakarta- Ketegangan geopolitik global mendorong wacana efisiensi di dalam negeri. Pemerintah mulai menimbang berbagai langkah penghematan untuk meredam potensi tekanan fiskal, termasuk opsi pangkas gaji menteri yang kini memicu perhatian publik.
Mendagri Tegaskan Loyalitas pada Presiden
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan sikapnya terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara. Ia menyatakan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
“Sebagai aparatur negara, saya pasti loyal dengan keputusan Presiden,” ujar dia saat dihubungi, Senin, 23 Maret 2026.
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas energi global. Konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu distribusi bahan bakar minyak (BBM) dunia. Dampaknya bisa merembet pada lonjakan harga serta tekanan terhadap negara importir energi seperti Indonesia.
Ancaman Energi Global Tekan Anggaran Negara
Gangguan pasokan energi berisiko memperbesar beban subsidi dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Situasi ini membuat efisiensi anggaran menjadi opsi realistis yang mulai dibahas di lingkaran kabinet.
Pada 17 Maret 2026, wacana pemotongan gaji anggota Kabinet Merah Putih mencuat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana tersebut masih dikaji dan belum menjadi keputusan final.
Baca juga : SPT Pajak 2025 Tembus 8,78 Juta Laporan
Presiden Prabowo sebelumnya telah menyinggung pentingnya kesiapsiagaan menghadapi tekanan ekonomi. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026, ia meminta para menteri bersiap menghadapi kemungkinan situasi yang lebih berat, meski kondisi belum memasuki fase krisis.
Ia mencontohkan Pakistan yang telah menerapkan langkah ekstrem atau critical measures, seperti pengurangan hari kerja hingga pemangkasan gaji pejabat. “Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi, mereka menganggap ini sudah kritis, seperti dulu saat Covid-19,” tutur Prabowo.
Respons Kabinet Mulai Bermunculan
Isu pangkas gaji menteri juga memantik respons dari sejumlah anggota kabinet. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan kesiapannya jika kebijakan tersebut diberlakukan.
Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun media sosial X miliknya, @NataliusPigai2, pada Kamis, 19 Maret 2026. Ia juga telah memberikan izin kepada Tempo untuk mengutip pernyataannya. “Kalaupun tidak menerima gaji sebagai menteri, saya bersedia,” ujar Pigai, Jumat, 20 Maret 2026.
Menurut Pigai, pemotongan bahkan penghentian gaji tidak menjadi persoalan selama kebijakan itu ditujukan untuk kepentingan rakyat dan negara. Ia menyebut sikap tersebut sebagai bentuk komitmen dalam pengabdian publik di tengah potensi tekanan ekonomi.
Pigai menambahkan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dirinya merupakan menteri dengan nilai kekayaan paling kecil di jajaran Kabinet Merah Putih. Namun kondisi itu, kata dia, tidak memengaruhi dedikasinya dalam menjalankan tugas.
Ia juga menegaskan bahwa sejak menjabat, Kementerian HAM melarang segala bentuk pemberian uang dari pejabat internal guna menjaga integritas. Kebijakan tersebut masih terus diterapkan hingga kini.
Redaksi Energi Juang News
