Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, usulan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, agar Presiden Prabowo Subianto mengurangi frekuensi kunjungan kenegaraan atau tur ke luar negeri patut dipertimbangkan secara serius. Dalam rekaman video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada akhir Mei 2026, Dino mengingatkan bahwa diplomasi internasional memang penting, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan domestik yang mendesak.
Pandangan tersebut bukan sekadar kritik politik, melainkan refleksi atas prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang efektif.
Ketika rakyat menghadapi tekanan daya beli, meningkatnya biaya hidup, terbatasnya lapangan kerja, dan berbagai persoalan kesejahteraan lainnya, pemerintah dituntut menunjukkan sensitivitas anggaran. Dalam konteks seperti ini, penghematan belanja negara, termasuk biaya perjalanan pejabat tinggi, menjadi simbol sekaligus substansi keberpihakan kepada rakyat.
Diplomasi Penting, tetapi Harus Proporsional
Tidak dapat disangkal bahwa kunjungan luar negeri memiliki manfaat diplomatik. Teori diplomasi modern yang dikemukakan oleh ahli hubungan internasional Joseph S. Nye Jr. menjelaskan bahwa interaksi langsung antar pemimpin negara dapat memperkuat soft power, membangun kepercayaan, dan membuka peluang kerja sama ekonomi maupun politik.
Namun, teori yang sama juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya negara. Diplomasi bukan sekadar banyaknya perjalanan yang dilakukan seorang kepala negara, melainkan seberapa besar hasil konkret yang diperoleh dari perjalanan tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari jumlah cap paspor, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam perspektif public value theory yang dikembangkan Mark H. Moore, setiap kebijakan dan pengeluaran pemerintah harus menghasilkan nilai publik (public value). Jika biaya perjalanan luar negeri sangat besar sementara manfaatnya tidak terukur atau tidak langsung dirasakan rakyat, maka legitimasi publik terhadap pengeluaran tersebut akan terus dipertanyakan.
Simbol Empati di Tengah Kesulitan Ekonomi
Ekonom politik sering mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya menghasilkan dampak material, tetapi juga dampak simbolik. Dalam teori legitimasi politik yang dikemukakan Max Weber, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui persepsi bahwa penguasa memahami dan merasakan kondisi yang dihadapi rakyat.
Karena itu, pengurangan perjalanan luar negeri oleh presiden dapat menjadi pesan moral yang kuat. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintah sedang berupaya melakukan efisiensi dari atas sebelum meminta rakyat berhemat atau menerima berbagai kebijakan pengetatan fiskal.
Kondisi ekonomi nasional saat ini belum sepenuhnya pulih dari berbagai tekanan global. Pertumbuhan ekonomi memang masih berlangsung, tetapi distribusi manfaatnya belum merata.
Banyak pelaku usaha kecil menghadapi penurunan omzet, kelompok pekerja informal masih rentan, dan kelas menengah menghadapi peningkatan biaya hidup. Dalam situasi demikian, pemerintah perlu mengedepankan prioritas domestik.
Dalam teori pembangunan yang dikemukakan Amartya Sen, keberhasilan negara pada akhirnya diukur dari peningkatan kualitas hidup warga negaranya. Diplomasi internasional hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, bukan tujuan itu sendiri.
Karena itu, ketika kondisi ekonomi masyarakat sedang menghadapi berbagai tantangan, fokus utama pemerintah seharusnya tertuju pada penguatan sektor domestik: penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Kunjungan luar negeri tentu tetap diperlukan pada momentum-momentum strategis yang menghasilkan manfaat langsung bagi Indonesia. Namun, frekuensinya perlu dievaluasi secara ketat berdasarkan prinsip efektivitas, urgensi, dan manfaat ekonomi yang terukur.
Menunjukkan Kepemimpinan yang Peka
Saran Dino Patti Djalal seharusnya tidak dipahami sebagai ajakan mengisolasi Indonesia dari pergaulan internasional. Sebaliknya, usulan tersebut merupakan pengingat bahwa diplomasi harus berjalan seiring dengan kepekaan sosial dan tanggung jawab fiskal.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan model kepemimpinan yang hemat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mengurangi kunjungan luar negeri yang tidak mendesak dapat menjadi langkah simbolis sekaligus substantif untuk memperlihatkan bahwa pemerintah memahami kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
Dalam situasi ketika setiap rupiah anggaran negara dituntut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik, efisiensi perjalanan kenegaraan bukanlah tanda kelemahan diplomasi. Justru sebaliknya, itu merupakan wujud kedewasaan dalam mengelola negara dan bentuk penghormatan terhadap uang rakyat yang harus digunakan secara bertanggung jawab.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
