Olahraga dan politik ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, namun ada batasan etika yang membedakan antara “diplomasi” dan “intervensi”. Kasus penangguhan sanksi kartu merah Folarin Balogun di Piala Dunia 2026 yang disinyalir hasil desakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi preseden kelam yang mencederai integritas sepak bola global. Ketika seorang pemimpin negara menggunakan otoritasnya untuk mengintervensi keputusan teknis di lapangan, kita tidak sedang melihat diplomasi, melainkan pembusukan nilai-nilai sportivitas.
Berbicara tentang politik dalam olahraga, sejarah mencatat bagaimana Bung Karno menggunakan strategi politik luar negeri yang cerdas melalui soft power. Pada tahun 1963, Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno mengambil langkah berani dengan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces). Ajang ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat sikap politik tegas negara kita.
GANEFO adalah manifestasi nyata dari diplomasi olahraga. Soekarno tidak mengintervensi aturan permainan di lapangan, melainkan menciptakan “panggung” baru untuk menunjukkan posisi politik Indonesia di mata dunia. Bung Karno menggunakan sepak bola dan olahraga sebagai alat untuk menyatukan kekuatan negara-negara berkembang (The New Emerging Forces), membangun aliansi, dan mempertegas kedaulatan bangsa. Itu adalah cara yang elegan: menggunakan olahraga sebagai instrumen diplomasi untuk meraih simpati dan dukungan politik tanpa harus merusak esensi olahraga itu sendiri.
Sebaliknya, apa yang dilakukan Trump hari ini adalah kebalikan dari diplomasi yang bermartabat. Menggunakan kekuasaan untuk “memerintahkan” FIFA agar menganulir keputusan wasit dan badan peradilan independen adalah tindakan yang brutal. Sepak bola seharusnya menjadi ruang di mana keadilan ditentukan oleh keringat, taktik, dan kepatuhan terhadap aturan (dan teknologi VAR), bukan oleh percakapan telepon di balik pintu tertutup Gedung Putih.
Ketika FIFA tunduk pada intervensi, mereka sedang meruntuhkan fondasi yang mereka bangun sendiri. Jika aturan bisa diubah hanya karena tekanan politik, maka tidak ada lagi legitimasi dalam turnamen tersebut. Hal ini menciptakan paradoks bagi timnas Amerika Serikat sendiri. Kemenangan mereka di atas lapangan akan selamanya ternoda oleh persepsi “bantuan politik”. Seperti yang diungkapkan oleh banyak praktisi sepak bola, termasuk pelatih Norwegia, Stale Solbakken, keputusan ini justru merugikan kredibilitas olahraga secara keseluruhan.
Sepak bola adalah bahasa universal yang seharusnya menjunjung tinggi etika. Bung Karno mengajarkan kita bahwa politik bisa bersanding dengan olahraga selama ia memperluas cakrawala kerja sama, bukan merusak integritas permainan. Intervensi brutal tanpa etika seperti yang terjadi saat ini hanya akan mengubah lapangan hijau menjadi panggung sandiwara politik yang memuakkan. Jika FIFA terus membiarkan politisi menginjak-injak independensinya, maka mereka sedang menggali kuburan bagi sportivitas yang seharusnya mereka jaga. Sepak bola harusnya tetap berjalan, bukan diintervensi oleh ambisi kekuasaan.
Oleh: Esteria Tamba
(Mahasiswa, Penulis)
