Energi Juang News, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas praktik pertambangan tanpa izin yang masih berlangsung. Ia menilai aktivitas tersebut tidak mungkin berjalan dalam skala besar tanpa adanya pihak yang membekingi.
Prabowo Minta Tambang Ilegal Diusut
Prabowo menyampaikan perintah itu saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal,” kata Prabowo.
Ia kemudian meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut keberadaan tambang-tambang tersebut.
Prabowo mempertanyakan bagaimana ribuan tambang bisa beroperasi tanpa diketahui aparat. Ia meminta TNI dan Polri menjalankan kewenangannya untuk menertibkan praktik tersebut.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” ujar Prabowo.
“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan, kepada mereka kalau gak bisa tertibkan ini,” lanjutnya.
Kapolri dan Panglima TNI kemudian berdiri setelah menerima perintah tersebut. Keduanya tampak siap dan memberikan hormat sebagai bentuk respons atas arahan Presiden.
Prabowo Singgung Tanggung Jawab Pemimpin
Prabowo menegaskan penertiban harus dilakukan demi kepentingan rakyat dan negara. Menurut dia, seorang pemimpin harus berani menindak bawahannya ketika terjadi pelanggaran.
“Pemimpin yang baik komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” kata Prabowo.
Ia mengakui keputusan tersebut tidak selalu mudah, terutama ketika harus menindak orang yang sebelumnya mendapat kepercayaan dan kenaikan pangkat.
“Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat harus kita tindak, tapi demi rakyat demi negara demi bangsa harus kita lakukan,” ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa dirinya telah mengucapkan sumpah di hadapan DPR RI. Karena itu, ia menegaskan kebijakan negara tidak boleh ditentukan oleh perasaan.
“Karena itu saya minta benar benar Panglima TNI dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tegasnya.
Bea Cukai dan Bakamla Turut Diingatkan
Selain persoalan tambang ilegal, Prabowo menyoroti pengawasan terhadap penyelundupan. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut kinerja Bea Cukai.
Prabowo juga mengingatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar menjalankan tugas pengawasan di wilayah perairan.
“Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga, ya kan? Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” kata Prabowo.
Ia mengatakan pemerintah tidak perlu ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
Menurut Prabowo, aparat merupakan bagian dari masyarakat yang harus menjalankan tugas dengan benar. Ia juga menilai masyarakat kini semakin kritis terhadap ketidakadilan dan penyelewengan.
“Mereka anak-anak kita tapi harus kita berani tegakkan kebenaran, rahmat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan,” tuturnya.
Redaksi Energi Juang News
