Energi Juang News, Jakarta- Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah memastikan berbagai program strategis tidak berhenti pada pelaksanaan administratif. Ia menilai manfaat program harus benar-benar terasa dan mampu memperkuat kualitas hidup masyarakat.
Hal itu disampaikan Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
MBG Harus Tepat Sasaran dan Akuntabel
Muzani menyoroti pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu langkah strategis menuju visi Indonesia 2045. Menurutnya, program tersebut tidak sekadar menyediakan makanan bagi penerima manfaat.
MBG juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fokusnya mencakup pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, Muzani meminta pemerintah menjalankan MBG secara tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap proses pelaksanaannya.
“Tujuan yang baik harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel,” kata Muzani dalam pidatonya.
Kopdes Merah Putih Jangan Sekadar Dibentuk
Muzani turut menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia mengingatkan bahwa koperasi memiliki posisi penting dalam sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan.
Menurut dia, koperasi dapat memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Petani, misalnya, dapat memiliki daya tawar yang lebih kuat. Nelayan juga bisa memperoleh akses pasar yang lebih luas.
Pelaku usaha mikro pun berpeluang berkembang jika koperasi dikelola secara sehat dan profesional.
Koperasi juga dapat memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok. Dengan begitu, masyarakat memiliki peluang memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha. Koperasi adalah semangat untuk maju bersama,” ujarnya.
Muzani menegaskan, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk. Pemerintah perlu memastikan koperasi tersebut mampu beroperasi secara sehat dan memberikan manfaat nyata.
Pendidikan Jadi Bagian Pembangunan Manusia
Dalam pidatonya, Muzani juga menyoroti pemerataan akses pendidikan. Ia mengingatkan bahwa hak memperoleh pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945.
Menurut Muzani, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan. Program tersebut menyasar masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mampu.
Ia juga menyinggung Sekolah Unggul Garuda yang diarahkan untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Muzani menilai pembangunan manusia harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan. Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing pada masa depan.
Redaksi Energi Juang News
