Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya 72 kejadian dengan 5.482 korban dalam kasus keracunan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Data ini terjadi sejak Sudaryono diangkat menjadi Kepala BGN, 22 Juli 2026. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, di Jakarta, Kamis (3/9), Sudaryono menjelaskan jumlah tersebut dibuat oleh 62 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Sebagian besar kasus keracunan yakni 45 kasus terjadi di Pulau Jawa dan Madura, sehingga SPPG ditutup sementara. Kasus keracunan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur yang berdampak pada 512 santri, dijelaskan Sudaryono. Hasil Investigasi sementara BGN menunjukkan makanan yang dikonsumsi dimasak pukul 00.00 WIB. Makanan itu harus dikonsumsi sebelum pukul 10.00 WIB.
Namun SPPGi Talang Angin mengantarkan makanan ke sekolah pukul 11.50 WIB dan baru dikonsumsi setelah pukul 12.00 WIB. Akibatnya 512 siswa Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang Sudaryono mewanti-wanti kendaraan pengangkut makanan MBG harus tiba di sekolah sebelum batas waktu konsumsi makanan. Jika pada waktu tersebut makanan belum dikonsumsi, maka harus dikembalikan ke SPPG.
Sudaryono juga menegaskan 80% lebih penyebab keracunan adalah pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagian besar pelanggaran tersebut karena ketidaksesuaian antara kapasitas dapur. Ada dapur dengan kapasitas besar namun diberikan jumlah penerima manfaat kecil. Namun sebaliknya ada juga SPPG berkapasitas kecil diberikan jumlah penerima manfaat yang besar. Jumlah dapur aktif yang beroperasi saat ini mencapai 27.022 unit.
Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Edy Wuryanto mengingatkan BGN untuk tidak menganggap masalah keamanan pangan dalam program MBG sebagai persoalan sederhana dan gampang diselesaikan.
Edy pun mencermati potensi terjadinya kembali kasus keracunan makanan bersamaan dengan semakin luasnya pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pasalnya program MBG melibatkan penyediaan makanan siap saji dalam jumlah sangat besar, distribusi ke banyak wilayah, hingga proses penyimpanan dan konsumsi dalam waktu yang singkat.
Menurut Edy, kompleksitas rantai pasokan makanan itu tetap berpotensi munculnya gangguan keamanan pangan jika seluruh tahapan tidak diawasi secara ketat. Karena itu, Edy mendesak BGN memperkuat sistem pengawasan, khususnya pada aspek keamanan pangan.
