Panggung politik nasional kembali disuguhi tontonan yang menyita perhatian publik. Di tengah udara Kota Bandung yang sejuk pada Sabtu, 26 September 2026, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan penuh percaya diri mengeluarkan dan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) miliknya di hadapan para kader dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).
Sambil tersenyum dan menyebut nomor keanggotaannya yang dipenuhi deretan angka tujuh, ia menegaskan bahwa dirinya telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar partai tersebut sejak 14 Oktober 2025.
Pertanyaannya kemudian, di balik gemuruh tepuk tangan kader partai dan kehebohan pamer kartu identitas politik ini, apakah publik sedang disuguhkan sebuah strategi komunikasi politik yang matang, ataukah ini sekadar tabir asap yang sengaja dilepas untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari badai isu hukum yang terus mengepung lingkaran keluarga mereka—khususnya polemik berkepanjangan mengenai dugaan ijazah palsu sang mantan presiden dan ijazah SMA putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka?
Dalam ilmu komunikasi politik, pamer atribut keanggotaan partai oleh seorang tokoh sentral bukanlah peristiwa hampa makna. Ini adalah sebuah bentuk dramaturgi—teater politik yang dirancang sedemikian rupa untuk mengirimkan pesan tertentu kepada khalayak luas. Selama hampir setahun terakhir, spekulasi mengenai status keanggotaan Jokowi pasca-retaknya hubungan dengan partai lamanya memang menjadi bola liar di ruang publik.
Namun, memilih momen akhir September 2026 untuk secara fisik memamerkan KTA bernomor unik tersebut mengundang refleksi kritis. Mengapa harus sekarang? Ketika sebuah isu hukum yang mendasar dan menyangkut legitimasi moral seorang pemimpin—seperti polemik autentisitas ijazah—terus bergulir di tengah masyarakat dan menuntut kejelasan transparan, panggung politik tiba-tiba dihijaukan oleh simbol-simbol kepartaian baru.
Apakah manuver ini merupakan upaya sadar untuk memindahkan fokus panggung perbincangan nasional? Dari ruang sidang atau tuntutan verifikasi dokumen akademis, digiring menuju ruang pamer diskursus elektoral, target pemilu, dan konsolidasi kader muda?
Dalam tradisi demokrasi yang sehat, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya diukur dari seberapa kuat cengkeraman politik praktisnya atau seberapa rapi struktur partai yang ia dukung, melainkan juga dari kejernihan moral dan akuntabilitas personalnya. Ketika legitimasi itu diuji oleh pertanyaan-pertanyaan mendasar publik mengenai rekam jejak administratif masa lalu—termasuk keabsahan ijazah pendidikan—respons yang paling elegan bukanlah unjuk kekuatan partisan, melainkan pembuktian yang terang benderang di ranah substansial.
Aksi unjuk KTA di Bandung berisiko dibaca oleh masyarakat sebagai bentuk defensive diversion (pengalihan defensif). Ketika ruang publik terus mendesak transparansi atas isu-isu integritas personal, pengerahan massa simpatisan dan atribut partai kerap dijadikan benteng perlindungan psikologis dan politis. Seolah-olah pesan yang ingin dikirimkan adalah: “Saya sedang membangun kekuatan baru, lupakan masa lalu.”
Padahal, publik hari ini semakin cerdas. Mereka dapat membedakan mana agenda konsolidasi ideologis sebuah partai dan mana kepanikan politik yang dibungkus dalam kemasan pertunjukan pencitraan.
Retorika sang mantan Presiden tentu mengembalikan kita pada esensi bernegara yang jujur. Alih-alih meredam kecurigaan, pertunjukan simbolik seperti pamer kartu anggota justru berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat. Publik tidak butuh pameran nomor keanggotaan yang unik atau yel-yel kekuatan partai baru. Yang ditunggu oleh masyarakat pencari keadilan adalah jawaban yang tuntas, objektif, dan terbuka atas setiap keraguan legal-formal yang melekat pada para penyelenggara dan mantan pemimpin negaranya.
Jika pertunjukan di Bandung kemarin benar-benar sebuah strategi untuk mengaburkan pandangan publik dari persoalan ijazah palsu yang tak kunjung selesai, maka sejarah akan mencatatnya sebagai sebuah antiklimaks. Politik pencitraan dan teater kartu pada akhirnya akan runtuh di hadapan tuntutan akuntabilitas yang sejati.
Sebab, legitimasi kekuasaan dan nama baik seorang pemimpin tidak akan pernah bisa ditebus hanya dengan selembar kartu partai, sekokoh apa pun nomor di dalamnya.
Redaksi Energi Juang News
