Tragedi kemanusiaan kembali mencoreng ruang birokrasi dan pertahanan negara. Gugurnya Vanreko Varkas Bagaskara (28), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), akibat komplikasi heatstroke setelah mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) di Lanud Halim Perdanakusuma, bukan sekadar musibah personal atau kecelakaan medis biasa.
Peristiwa ini adalah alarm darurat yang menelanjangi sebuah anomali struktural: masuknya budaya dan disiplin militer secara paksa ke dalam ekosistem aparatur sipil negara.
Kejadian ini harus dibaca secara jernih melalui kacamata teoretis tata kelola pemerintahan yang demokratis dan hak asasi manusia. Tragedi Vanreko menegaskan bahwa pelibatan ASN dalam Latsarmil Komcad merupakan bentuk militerisasi ranah sipil (civilian militarization) yang tidak relevan secara fungsi, berbahaya secara metodologi, dan HARUS DIEVALUASI TOTAL.
Secara sosiologis dan administratif, birokrasi sipil dan militer memiliki ontologi, epistemologi, serta orientasi kerja yang berbeda secara dikotomis. Dalam literatur administrasi publik modern, merujuk pada pemikiran Max Weber, birokrasi sipil dirancang berbasis rasionalitas legal-formal, keahlian teknis (teknokratik), pelayanan publik, dan kepatuhan pada hukum administrasi negara.
Sementara itu, institusi militer beroperasi di atas fondasi komando, hierarki ketat, kesiapan tempur, dan penataan fisik-mental untuk menghadapi ancaman kedaulatan negara. Memaksa ASN—yang notabene merupakan motor penggerak kebijakan ekonomi kreatif, pelayanan publik, dan administrasi pembangunan—untuk masuk ke dalam kawah candradimuka Latsarmil militer adalah bentuk kesalahan kategori dalam kebijakan publik.
Ketika seorang ASN Kementerian Ekonomi Kreatif—sebuah sektor yang menuntut daya imajinasi, inovasi, fleksibilitas, dan creative thinking—harus meregang nyawa di tengah latihan fisik berat ala militer, ada logika negara yang sedang pincang. Negara seolah gagal memahami core competency aparaturnya sendiri.
Alih-alih memperkuat kapasitas administratif, mobilisasi ASN ke dalam Komcad justru mereduksi esensi profesionalisme sipil menjadi sekadar uniformitas fisik yang dipaksakan.
Dalam diskursus hubungan sipil-militer (civil-military relations), seperti yang dijabarkan oleh teoretikus seperti Samuel Huntington dan diulas lebih kritis oleh para pengamat pos-demokrasi, batas antara ranah pertahanan dan sipil harus dijaga ketat untuk mencegah terjadinya efek limpahan militer (military spillover) ke dalam ruang-ruang sipil.
Pelibatan massal ASN ke dalam program Komcad mengindikasikan gejala erosi batas tersebut. Ada kekhawatiran teoretis bahwa negara sedang membangun kultur militerisme terselubung (latent militarism) di dalam birokrasi pemerintahan.
Ketika birokrat sipil mulai dibiasakan dengan doktrin, disiplin, dan gemblengan fisik militer, dikhawatirkan terjadi pergeseran orientasi budaya kerja: dari pelayan publik yang berorientasi pada hak warga negara (rights-based approach) menjadi mentalitas subordinatif yang komando-sentris.
Tragedi yang merenggut nyawa Vanreko Varkas Bagaskara pada usia yang masih sangat produktif (28 tahun) membuktikan bahwa pemaksaan standar militer terhadap fisik warga sipil/ASN mengabaikan realitas biologis dan batas profesionalisme fungsional mereka. Standar ketahanan fisik tempur tidak serta-merta bisa dicangkokkan ke tubuh pegawai kantor yang kesehariannya bergulat dengan kebijakan kreatif, meja birokrasi, dan layar komputer.
Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan dan instansi terkait, tidak boleh sekadar menyampaikan ucapan duka cita lalu menganggap kasus ini selesai sebagai “risiko latihan”. Pendekatan semacam ini adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab negara atas keselamatan pekerjanya—dalam hal ini ASN.
Ada langkah-langkah konkret yang mendesak untuk segera diambil. Salah satunya, Pemerintah harus menghentikan sementara rekrutmen dan pelibatan unsur ASN dalam Latsarmil Komcad sampai ada audit keselamatan yang independen dan transparan.
Negara juga harus membuktikan secara rasional dan transparan: apa korelasi langsung antara latihan dasar militer ala tempur dengan peningkatan produktivitas ASN di sektor-sektor spesifik seperti ekonomi kreatif? Jika tidak ada korelasi fungsional yang kuat, program ini hanyalah pemborosan energi dan ancaman nyawa.
Maka, tenaga, anggaran, dan fokus pikiran ASN harus dikembalikan sepenuhnya pada upaya perbaikan pelayanan publik, pemulihan ekonomi nasional, dan penciptaan inovasi birokrasi yang adaptif terhadap tantangan zaman—bukan dicetak menjadi kombatan paruh waktu.
Gugurnya Vanreko Varkas Bagaskara harus menjadi titik balik yang menyadarkan negara bahwa pertahanan negara memang penting, tetapi memaksakan militerisasi terhadap aparatur sipil adalah jalan keliru yang mengorbankan nyawa anak bangsa. Jangan biarkan ada Vanreko-Vanreko berikutnya yang harus tumbang demi ambisi doktriner yang salah kamar.
Redaksi Energi Juang News
