Energi Juang News, Jakarta – Heboh kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diungkap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) mengagetkan publik. Meski informasi dan bisik-bisik seputar kasus tersebut menghiasi jagad media sosial dan beredar luas di kalangan wartawan dan grup-grup percakapan sejak Selasa siang.
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) telah ditetapkan sebagai tersangka. Soal sadap menyadap ini mengingatkan publik pada dua peristiwa.
Prabowo Ingatkan Menteri
Pertama, ternyata Prabowo telah mengingatkan kepada anggota Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024. Prabowo minta bawahannya untuk tidak menelponnya jika akan melaporkan hal-hal yang penting untuk menghindari terjadi penyadapan.
Prabowo awalnya mempersilahkan para Menterinya untuk menghubunginya. Tujuannya agar menghindari jarak komunikasi dalam menyampaikan persoalan saat menjalankan tugas. Namun Prabowo mengingatkan, jika ada permasalahan yang rawan untuk tidak dibicarakan melalui ponsel.
Konteks pernyataan Prabowo saat itu adalah karena ia akan mengadakan kunjungan kenegaran ke sejumlah negara. Permintaan itu bertujuan guna menghindari penyadapan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di tengah kemajuan teknologi saat ini.
“Jadi silahkan teknologi, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telpon. Ini zaman modern, banyak telinga yang ingin dengar, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan, saya membuka pintu,” kata Prabowo saat itu.
Jokowi Pegang Data Intelejen
Peristiwa kedua terkait penyadapan adalah pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 16 September 2023 saat menghadiri acara relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Bogor, Jawa Barat.
Jokowi mengatakan mengetahui dinamika internal parpol menjelang pemilu 2024. “Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga mengerti,” kata Jokowi.
“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung, langsung ke saya,” tambah Jokowi.
Pidato Jokowi tersebut dikritik Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan saat itu. Lantaran pernyataan Jokowi itu mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politik Jokowi.
“Lembaga intelijen di bentuk untuk dan demi kepentingan keamanan nasional dalam meraih tujuan politik negara dan bukan untuk tujuan politik presiden,” kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, dalam keterangan pers, 17 September 2023.
