BerandaGoresan PenaPenetapan Wilayah Pertambangan dan Wacana Pemindahan Badak Jawa: Membaca "Kebetulan" di Ujung...

Penetapan Wilayah Pertambangan dan Wacana Pemindahan Badak Jawa: Membaca “Kebetulan” di Ujung Kulon

Munculnya dua kebijakan strategis yang beririsan secara geografis dan waktu di ujung barat Pulau Jawa memicu pertanyaan mendasar mengenai arah tata kelola ruang dan sumber daya alam nasional. Di satu sisi, publik mendengar wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur—sebuah gagasan yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan alasan mitigasi bencana tsunami dan penyelamatan spesies dari kepunahan.

Di sisi lain, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang mulai berlaku sejak Februari 2026, kawasan laut di perairan sekitar TNUK, Kabupaten Pandeglang, resmi ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Secara retoris, publik berhak bertanya: apakah kemunculan wacana relokasi satwa endemik yang menjadi ikon sekaligus benteng ekologis Ujung Kulon tersebut murni didorong oleh urgensi konservasi, ataukah terdapat irisan kepentingan dengan terbukanya ruang ekstraksi tambang di wilayah penyangganya?

Dalam kajian ekologi politik (political ecology), tidak ada keputusan pengelolaan lingkungan yang benar-benar steril dari relasi kuasa dan kepentingan ekonomi. Pemikir seperti Raymond Bryant dan Sinéad Bailey menegaskan bahwa perubahan lingkungan dan kebijakan konservasi selalu berkelindan dengan distribusi biaya dan manfaat di antara aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik berbeda. Ketika sebuah kawasan yang selama puluhan tahun menyandang status perlindungan ketat—karena keberadaan spesies payung (umbrella species) seperti badak jawa—mulai didiskusikan untuk “dikosongkan” sebagian penghuni utamanya, wacana tersebut secara tidak langsung berpotensi melonggarkan imajinasi publik dan regulasi mengenai tingkat sakralitas ekologis kawasan tersebut.

Dari sudut pandang pemerintah dan pendukung relokasi, argumen yang dibangun memiliki pijakan ilmiah yang rasional. Ujung Kulon berada tepat di jalur megathrust Selat Sunda dan berhadapan langsung dengan Gunung Anak Krakatau. Dalam biologi konservasi, menempatkan seluruh populasi spesies langka yang tersisa di satu lokasi tunggal merupakan risiko genetik dan ekologis yang tinggi.
Membentuk populasi kedua (second population) di Alas Purwo dipandang sebagai langkah penyelamatan yang telah lama dikaji oleh para ahli konservasi untuk mencegah kepunahan akibat bencana alam mendadak atau wabah penyakit.

Baca juga :  Tanah Adat Terus Dirampas, Negara Makin Tega Menindas

Namun, perspektif kritis dalam analisis kebijakan publik—seperti konsep accumulation by dispossession (akumulasi melalui perampasan ruang) yang dipopulerkan oleh David Harvey, atau kritik terhadap green grabbing—menuntut kewaspadaan lebih tinggi ketika narasi penyelamatan lingkungan berjalan beriringan dengan penetapan konsesi ekstraktif. Penetapan perairan sekitar TNUK sebagai WUP oleh Kementerian ESDM membuka pintu bagi aktivitas pertambangan laut yang secara ekologis sulit dipisahkan dari daratan pesisir Ujung Kulon.
Ekosistem pesisir dan laut merupakan satu kesatuan sistemik; getaran, sedimentasi, hingga potensi pencemaran dari aktivitas tambang di perairan penyangga berisiko mengganggu stabilitas habitat daratan tempat badak jawa mencari makan dan berkembang biak.

Di sinilah letak paradoks kebijakan tersebut. Jika alasan utama relokasi ke Alas Purwo adalah menyelamatkan badak jawa dari ancaman bencana alam, penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon justru berpotensi menghadirkan ancaman baru yang bersifat antropogenik (disebabkan oleh aktivitas manusia). Dalam teori risk society (masyarakat risiko) dari sosiolog Ulrich Beck, masyarakat modern sering kali menciptakan risiko-risiko baru melalui keputusan teknis dan industri, bahkan ketika mereka sedang berupaya memitigasi risiko alamiah.

Memindahkan badak untuk menghindari ancaman tsunami, sementara pada saat bersamaan membuka ruang eksploitasi tambang di halaman depan habitat aslinya, menciptakan kontradiksi yang sulit dijelaskan semata-mata dengan logika pelestarian alam.

Lebih jauh, dari perspektif tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance), sinkronisasi lintas kementerian dan transparansi menjadi kunci utama untuk meredam spekulasi publik. Tanpa keterbukaan data kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang komprehensif dan partisipasi publik yang bermakna, masyarakat akan sulit membedakan mana kebijakan yang lahir dari murni kebutuhan ekologis dan mana yang merupakan bagian dari penataan ulang ruang demi investasi ekstraktif.

Pertanyaan mengenai ada atau tidaknya korelasi langsung antara wacana relokasi badak jawa dan penetapan WUP di perairan Pandeglang pada akhirnya tidak cukup dijawab dengan bantahan normatif. Konsistensi negara dalam menjaga keutuhan ekosistem TNUK—baik di darat maupun di perairan sekitarnya—akan menjadi ujian nyata apakah konservasi benar-benar ditempatkan sebagai panglima, atau sekadar menjadi variabel yang dapat dinegosiasikan di hadapan ekspansi ruang pertambangan.

Redaksi Energi Juang News

HD
HDhttps://energijuangnews.com/
Hidup Hanya Sekali, Maka Buatlah Berarti. Pimpinan Redaksi dari EnergiJuangNews.
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Recent Comments