Instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar negara menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia—bahkan bila perlu menguasai saham perusahaan pemegang izin tersebut—menghadirkan angin segar bagi diskursus kedaulatan ekonomi nasional. Kebijakan ini bukan sekadar langkah pragmatis untuk mendongkrak penerimaan negara, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita luhur para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.
Namun, di balik optimisme tersebut, sebuah catatan kritis dan teoretis perlu digarisbawahi. Ketika diskursus mengenai penguasaan 70 persen hasil tambang mengemuka, definisi “negara” sebagai subjek penerima manfaat harus diletakkan pada koridor yang tepat. Negara yang dimaksud dalam konstitusi bukanlah entitas abstrak atau didelegasikan kepada entitas swasta nasional, melainkan harus dimanifestasikan secara riil melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan negara.
Secara teoretis, pengelolaan sumber daya alam di negara berkembang sering kali dianalisis melalui kerangka Resource Nationalism (Nasionalisme Sumber Daya) dan Welfare State Theory (Teori Negara Kesejahteraan). Hans Kelsen dan Moh. Hatta dalam pemikiran ekonomi konstitusionalnya telah lama mengingatkan bahwa penguasaan oleh negara mengandung makna kolektif yang berpusat pada kesejahteraan rakyat banyak, bukan akumulasi kapital segelintir elit atau korporasi privat.
Prof. Sri Edi Swasono, seorang begawan ekonomi kerakyatan, kerap menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah antitesis terhadap kapitalisme liberal. Jika penguasaan 70 persen saham atau hasil tambang justru jatuh ke tangan perusahaan swasta nasional—dengan dalih memberdayakan pengusaha lokal—maka yang terjadi bukanlah pelaksanaan mandat konstitusi, melainkan pergeseran bentuk oligarki: dari oligarki global/asing menuju oligarki domestik.
Dalam teori ekonomi politik, korporasi swasta (nasional maupun multinasional) memiliki motif utama profit maximization (maksimalisasi laba) bagi para pemegang saham privatnya. Sebaliknya, BUMN memiliki mandat ganda (dual mandate): selain mencari keuntungan korporasi (value creation), BUMN juga mengemban misi pelayanan publik dan pembangunan nasional (value creation for the nation). Oleh karena itu, penyerahan porsi mayoritas (70 persen) kepada BUMN memastikan bahwa dividen dan nilai tambah dari kekayaan alam kembali langsung ke kas negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Argumen bahwa “swasta nasional juga bagian dari negara” sering kali digunakan untuk melonggarkan kontrol negara secara langsung. Ini adalah kekeliruan konseptual yang berbahaya.
Karena jika perusahaan swasta nasional memegang 70 persen kepemilikan atau hasil tambang, porsi terbesar dari keuntungan komersial akan mengalir ke dividen pemegang saham swasta (individu atau konglomerat), bukan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi swasta terbatas pada pajak dan royalti, yang sering kali masih menyisakan ruang bagi praktik penghindaran pajak (tax avoidance).
Sementara dalam kerangka State-Owned Enterprise Governance, penguasaan langsung oleh BUMN (seperti MIND ID, Pertamina, atau PLN) memberikan posisi tawar geopolitik dan ekonomi yang kuat bagi pemerintah. Negara memiliki instrumen fiskal yang tangguh untuk menghadapi krisis global ketika pendapatan tambang dikonsolidasikan langsung ke dalam neraca keuangan negara.
Selain itu, pengalaman historis menunjukkan bahwa ketika aset strategis dikelola melalui skema kerja sama tanpa kontrol mayoritas yang ketat oleh BUMN, risiko rente ekonomi dan penjarahan sumber daya alam oleh aktor privat tetap tinggi, meskipun dibungkus dengan narasi “nasionalisme”.
Pada akhirnya, instruksi Presiden Prabowo kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus dikawal secara ketat agar implementasinya tidak mengalami distorsi di tingkat regulasi teknis maupun operasional.
Beberapa langkah strategis mutlak diperlukan:
Pertama, Penguatan Kapasitas BUMN: Negara harus memastikan bahwa BUMN pertambangan memiliki kapasitas finansial, manajerial, dan penguasaan teknologi yang memadai untuk menyerap dan mengelola porsi 70 persen tersebut tanpa terjebak pada inefisiensi birokrasi atau korupsi korporat.
Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas: Keterlibatan BUMN harus diiringi dengan tata kelola perusahaan yang bersih (Good Corporate Governance) agar dividen yang dihasilkan benar-benar transparan dan mengalir untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi “sapi perah” kepentingan politik sesaat.
Ketiga, Revisi Regulasi Kontraktual: Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang bertransisi menjadi IUP/IUPK harus dievaluasi secara radikal untuk memastikan kepemilikan efektif negara benar-benar terwujud melalui instrumen korporasi negara.
Amanat Pasal 33 UUD 1945 sangatlah terang: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menuntut 70 persen hasil tambang adalah langkah revolusioner yang patut didukung. Namun, sejarah dan teori ekonomi telah memperingatkan kita bahwa negara tidak boleh diwakili oleh swasta.
Agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar tercapai, porsi 70 persen tersebut mutlak harus berada di tangan perusahaan negara (BUMN), bukan swasta nasional. Sebab, hanya dengan cara itulah kekayaan ibu pertiwi benar-benar pulang ke pangkuan rakyatnya.
Redaksi Energi Juang News


