Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru terkumpul Rp1.796,8 triliun, atau baru mencapai 76,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp2.357,7 triliun. Menghadapi potensi kekurangan penerimaan ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara—yang menjalankan peran strategis pengelola keuangan negara—kembali menyerukan agar rakyat meningkatkan kepatuhan pajak demi menutup celah anggaran.
Di atas kertas, imbauan moral ini tampak lumrah. Namun, dalam realitas sosial-ekonomi hari ini, permintaan tersebut terasa janggal, bahkan nir-empati. Ketika daya beli masyarakat kelas menengah-bawah tengah tertekan hebat oleh inflasi dan ketidakpastian global, membebankan tanggung jawab penutupan defisit kepada kepatuhan wajib pajak individu ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Mengapa setiap kali kas negara seret, rakyat kecil dan kelas menengah selalu menjadi pihak pertama yang dikejar-kejar?
Ketimpangan rasa keadilan ini terlihat nyata dalam instrumen kebijakan fiskal mutakhir. Pemerintah dengan sigap menerapkan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pedagang di marketplace (platform e-commerce), meskipun kebijakan ini memicu gelombang protes dan keluhan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah ekosistem digital yang sedang berdarah-darah mempertahankan omzet, negara justru hadir sebagai pemungut yang agresif.
Ironisnya, agresivitas ini tidak diimbangi dengan ketegasan serupa di internal pemerintah sendiri. Kebijakan efisiensi belanja negara mandul dan tidak dijalankan sepenuhnya. Sektor-sektor belanja pemerintah yang minim multiplier effect—bahkan tidak berdampak langsung pada perbaikan ekonomi rakyat—masih terus dilanggengkan.
Pada Rabu lalu, ketika Presiden sendiri secara terbuka mengakui bahwa potensi kebocoran anggaran dari pos belanja barang dan jasa pemerintah bisa mencapai angka fantastis: Rp480 triliun. Pertanyaan mendasarnya: Mengapa bukan kebocoran raksasa ini yang diberantas dan ditutup terlebih dahulu, alih-alih memeras keringat rakyat yang daya belinya sedang sekarat?
Dari sudut pandang ekonomi politik dan perpajakan, fenomena ini dapat dibedah melalui teori Keadilan Pajak (Tax Justice) dan Kontrak Sosial (Social Contract Theory).
Thomas Hobbes dan John Locke dalam teori kontrak sosial memandang bahwa penyerahan sebagian kekayaan individu kepada negara (melalui pajak) pada dasarnya adalah bentuk tukar jasa: warga negara membayar pajak sebagai imbalan atas perlindungan, penyediaan fasilitas publik, dan penciptaan kesejahteraan yang adil oleh negara. Ketika negara gagal menunjukkan efisiensi dalam mengelola uang rakyat—yang terbukti dari bocornya ratusan triliun rupiah belanja barang dan jasa—maka legitimasi moral negara untuk menagih “kepatuhan” menjadi runtuh. Warga merasa kontrak sosial tersebut dicederai.
Selain itu, Richard Musgrave, seorang begawan ekonomi publik, membagi fungsi anggaran pemerintah menjadi tiga: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam fungsi distribusi, instrumen pajak dan belanja seharusnya digunakan untuk menciptakan keadilan sosial, bukan sebaliknya: memperberat beban kelompok rentan demi menutup inefisiensi birokrasi.
Ketika pungutan dipaksakan di tengah ekonomi yang lesu tanpa diiringi fiscal discipline (kedisiplinan fiskal) di tubuh pemerintah, yang terjadi adalah regresi ekonomi. Pajak berubah dari instrumen kesejahteraan menjadi instrumen penindasan ekonomi (fiscal oppression).
Sudah saatnya paradigma kebijakan fiskal dikoreksi secara radikal. Meminta masyarakat lebih patuh pajak tanpa dibarengi reformasi struktural belanja negara adalah bentuk pengabaian terhadap realitas sosial.
Sebelum mendesak rakyat di marketplace dan wajib pajak individual untuk menambal kekurangan APBN, pemerintah wajib membuktikan komitmennya terhadap efisiensi anggaran. Anggaran Rp480 triliun yang bocor akibat pemborosan dan ketidakefektifan belanja barang dan jasa harus segera diselamatkan melalui audit ketat dan penegakan hukum yang tanpa kompromi.
Pemerintah juga harus mengevaluasi kembali pungutan pajak yang membebani pedagang kecil di platform digital yang sedang berjuang menjaga kelangsungan usahanya. Tak kalah penting, birokrasi harus memangkas pengeluaran yang tidak esensial (seperti perjalanan dinas, rapat-rapat seremonial, dan belanja barang birokratis) sebelum berani meminta rakyat untuk mengetatkan ikat pinggang.
Pajak adalah darah bagi kehidupan negara, tetapi darah itu harus dialirkan secara adil, bukan disedot dari tubuh rakyat yang sedang anemia. Jika pemerintah terus bersikap asimetris—keras kepada rakyat, longgar pada pemborosan birokrasi—jangan salahkan jika kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional kian merosot tajam. Kepatuhan pajak tidak lahir dari imbauan moral yang hampa, melainkan dari teladan kepemimpinan fiskal yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.
Redaksi Energi Juang News
