BerandaGoresan PenaMempertanyakan Etika Jabatan: Catatan Kritis atas Kebersamaan Wamenaker dengan Buronan

Mempertanyakan Etika Jabatan: Catatan Kritis atas Kebersamaan Wamenaker dengan Buronan

Ruang publik kembali disuguhi tontonan yang mencederai nalar keadilan ketika peresmian sebuah rumah makan bernama “Neng Geulis” di Bandung diwarnai oleh kehadiran seorang pejabat tinggi negara bersanding dengan buronan hukum. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor diduga kuat hadir mendampingi Silfester Matutina—sosok yang semestinya sudah lama mendekam di balik jeruji besi—dalam perayaan tersebut. Kehadiran ini bukan sekadar persoalan etik personal, melainkan problem akut dari krisis akuntabilitas moral pejabat publik dan lumpuhnya wewenang penegakan hukum di negeri ini.

Secara teoretis, sosiologi hukum dan etika birokrasi selalu menempatkan pejabat negara sebagai representasi moralitas kolektif institusi pemerintahan. Max Weber, dalam kajian sosiologisnya tentang birokrasi, menekankan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya bersandar pada legalitas formal, tetapi juga pada rasionalitas substantif dan kepatuhan terhadap tatanan hukum yang berlaku. Ketika seorang pejabat negara secara sadar atau tidak tampil di ruang publik berdampingan dengan subjek hukum yang berstatus buron, yang runtuh bukan sekadar kredibilitas individu, melainkan marwah negara hukum itu sendiri.

Dalam kerangka etika administrasi publik, konsep conflict of interest dan integritas moral menjadi pilar utama. Pejabat publik terikat oleh sumpah jabatan untuk menegakkan hukum dan konstitusi, serta menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat jabatan. Berpesta atau menghadiri perayaan di ruangan yang sama dengan seorang buronan menunjukkan defisit empati yang luar biasa terhadap rasa keadilan masyarakat.

Bagaimana mungkin seorang pejabat negara yang digaji oleh uang rakyat merasa nyaman merayakan pencapaian komersial seorang buron, sementara di sisi lain jutaan rakyat menuntut kepastian hukum yang adil? Tindakan ini mencerminkan apa yang disebut oleh sosiolog Robert K. Merton sebagai bentuk disfungsi birokrasi—ketika instrumen kekuasaan terlepas dari tujuan normatifnya untuk melayani kebaikan bersama (common good), dan justru bergeser menjadi jejaring proteksi informal.

Mari menengok kembali rekam jejak hukum yang melingkupi Silfester Matutina. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 yang diputus pada 20 Mei 2019, Mahkamah secara berkekuatan hukum tetap telah menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Silfester atas tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Agustus 2025 pun telah dinyatakan gugur oleh majelis hakim. Artinya, secara yuridis, tidak ada lagi celah hukum bagi Silfester untuk menghindari eksekusi badan. Namun, ironi terbesar terjadi di sini: hingga hari ini, Silfester tercatat tidak pernah sekalipun menjalani hari-hari penahanan di balik jeruji besi. Putusan pengadilan tertinggi di negeri ini sebatas menjadi macan kertas yang kehilangan taringnya di hadapan relasi kuasa.

Baca juga :  Kala Industri Tekstil Dibunuh Mafia Kuota Impor

Situasi ini serta-merta mengarahkan telunjuk kritik tajam kepada institusi Kejaksaan. Selama ini, aparat penegak hukum kerap berdalih mengalami kesulitan teknis dalam mendeteksi keberadaan Silfester Matutina. Alasan klasik semacam ini kian hari kian kehilangan relevansinya, bahkan berubah menjadi lelucon pahit di tengah masyarakat.

Bagaimana tidak? Jika seorang Wakil Menteri Ketenagakerjaan dapat dengan mudah bertemu, berinteraksi, dan mendampingi Silfester di ruang publik terbuka seperti peresmian restoran, rasanya sangat tidak masuk akal jika lembaga penegak hukum sekelas Kejaksaan dengan jaringan intelijennya mengaku “tidak tahu” di mana keberadaan yang bersangkutan.

Dalam perspektif critical legal studies, fenomena ini mengonfirmasi adanya diskriminasi penegakan hukum (selective enforcement). Hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas—atau dalam kasus ini, tumpul terhadap mereka yang memiliki akses terhadap jejaring kekuasaan politik. Pertanyaan fundamental yang kini berkecamuk di benak publik bukan lagi sekadar “apakah kejaksaan mampu?”, melainkan bergeser menjadi: “apakah kejaksaan memang tidak mau mengeksekusinya?”

Kehadiran Wamenaker Afriansyah Noor di samping buronan hukum dan kelambanan Kejaksaan memunculkan sinyalemen buruk tentang lunturnya budaya kepatuhan hukum (legal culture) di kalangan elite. Jika penegakan hukum tebang pilih terus dibiarkan, maka yang akan terjadi adalah erosi kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum secara total.

Negara tidak boleh kalah oleh pembangkangan hukum yang terang-terangan. Sudah saatnya Presiden dan lembaga pengawas negara, seperti Ombudsman maupun DPR, memberikan sanksi etik yang tegas kepada pejabat yang mengabaikan standar kepatutan moral. Di sisi lain, Kejaksaan dituntut untuk segera membuktikan kredibilitasnya dengan melakukan eksekusi seketika tanpa perlu menunggu drama pencarian berkepanjangan.

Redaksi Energi Juang News

HD
HDhttps://energijuangnews.com/
Hidup Hanya Sekali, Maka Buatlah Berarti. Pimpinan Redaksi dari EnergiJuangNews.
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Recent Comments