Polri Ungkap Peran Para Tersangka Impor Ponsel Ilegal

Penulis

-

April 22, 2026

Energi Juang News, Jakarta- Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Penyelundupan Polri mengungkapkan peran dua tersangka dalam kasus impor ilegal ponsel dan produk lainnya dari China.

“Dua tersangka yang berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses mendatangkan barang-barang impor ilegal dari negara China dan mendistribusikan di daerah pabean Republik Indonesia,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Ia merinci tersangka DCP alias P berperan sebagai importir yang memasukkan barang ke Indonesia dalam keadaan tidak baru dan tidak dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI).

DCP diduga melanggar pasal tentang tindak pidana perdagangan dan/atau tindak pidana perindustrian dan/atau tindak pidana tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan/atau tindak pidana di bidang telekomunikasi dan/atau tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara itu, tersangka SJ berperan sebagai pelanggan yang memasukkan dan mendistribusikan barang ke Indonesia dalam keadaan tidak baru.

SJ diduga melanggar pasal dugaan tindak pidana perdagangan dan/atau tindak pidana di bidang telekomunikasi dan/atau tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun pada Selasa (21/4), satgas menggeledah kantor PT TSL yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai pengembangan dari penggeledahan gudang berisi ribuan ponsel ilegal di Jakarta sebelumnya.

Ade mengungkapkan PT TSL merupakan perusahaan holding yang menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk melakukan pengurusan dokumen importasi ponsel ilegal.

Untuk langkah selanjutnya, satgas akan mendalami dan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam importasi ilegal ini.

“Sebagaimana arahan Bapak Kapolri, satgas berkomitmen untuk melakukan pengembangan dan penelusuran terhadap semua pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya praktik importasi ilegal yang mengakibatkan kebocoran penerimaan keuangan negara atau merugikan kekayaan negara,” katanya.

Sebelumnya, dalam pengungkapan kasus di Jakarta, Satgas Gakkum Penyelundupan Polri menggeledah enam lokasi berupa gudang, ruko, dan kantor yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang impor ilegal.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita 56.557 unit ponsel jenis iPhone senilai sekitar Rp225,2 miliar, 1.625 unit ponsel Android senilai Rp5,38 miliar, serta 18.574 aksesori ponsel dengan total nilai mencapai Rp235,08 miliar.

Selain itu, penyidik juga menemukan produk lain berupa pakaian bayi dan mainan anak yang tidak memenuhi SNI wajib, tetapi telah diperdagangkan di dalam negeri, termasuk melalui platform perdagangan elektronik.

Redaksi Energi Juang News

BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Sore Ini

Penulis

Hizkia Darmayana

-

April 22, 2026

Energi Juang News, Jakarta- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas ringan, pada sore hari ini.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, seluruh wilayah Jakarta diprakirakan mengalami kondisi berawan tebal pada pagi hingga siang hari.

Namun pada sore hingga malam hari, hujan ringan diprakirakan melanda di seluruh Jakarta. Hanya Kepulauan Seribu yang berawan tebal sepanjang hari.
Suhu udara di DKI Jakarta berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan saat beraktivitas di luar ruangan.

Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi genangan akibat hujan, serta segera menghubungi layanan darurat 112 apabila terjadi keadaan darurat. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis selama 24 jam.

Redaksi Energi Juang News

Batalyon Teritorial dan Bayang-Bayang Militerisasi Ruang Sipil

Penulis

Hizkia Darmayana

-

April 22, 2026

Batalyon Teritorial dan Bayang-Bayang Militerisasi Ruang Sipil

Gagasan Kementerian Pertahanan untuk mendorong percepatan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di seluruh kabupaten di Indonesia patut disikapi dengan kewaspadaan kritis. Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bahwa batalyon tersebut tidak hanya berfungsi dalam aspek pertahanan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat, sekilas terdengar progresif.

Namun di balik itu, tersimpan potensi problematik yang tidak bisa diabaikan: kembalinya militer ke ruang sipil secara sistematis.

Dalam perspektif teori hubungan sipil-militer, salah satu prinsip fundamental negara demokrasi adalah supremasi sipil atas militer.

Pemikir seperti Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State menegaskan pentingnya profesionalisme militer yang dibatasi pada fungsi pertahanan negara. Militer yang profesional adalah militer yang tidak mencampuri urusan sipil, apalagi mengambil peran dalam pembangunan sosial-ekonomi. Ketika batas ini mulai kabur, maka yang terjadi bukan sekadar perluasan fungsi, tetapi potensi pergeseran peran yang berbahaya bagi demokrasi.

Sejarah Indonesia sendiri memberikan pelajaran penting. Pada masa Orde Baru, doktrin dwifungsi ABRI melegitimasi keterlibatan militer dalam hampir seluruh aspek kehidupan, dari politik hingga ekonomi. Konsekuensinya adalah tergerusnya ruang sipil, melemahnya kontrol demokratis, dan maraknya pelanggaran hak asasi manusia.

Reformasi 1998 berupaya mengoreksi hal ini dengan menegaskan pemisahan TNI dari politik praktis dan membatasi perannya pada fungsi pertahanan.

Dalam kerangka itu, rencana pembangunan batalyon teritorial dengan fungsi sosial-ekonomi perlu dibaca sebagai potensi “kembalinya dwifungsi dalam wajah baru”. Ketika militer diberi mandat untuk terlibat dalam penguatan lingkungan sosial dan aktivitas ekonomi, maka terjadi tumpang tindih dengan institusi sipil yang seharusnya bertanggung jawab atas bidang tersebut.

Ini bukan hanya soal efisiensi kelembagaan, tetapi juga soal prinsip demokrasi: siapa yang seharusnya mengelola kehidupan sipil?

Dari perspektif teori negara, seperti yang dikemukakan oleh Max Weber, negara modern memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Militer adalah instrumen utama dalam hal ini. Ketika institusi yang memiliki otoritas kekerasan ini masuk ke ranah sosial-ekonomi, ada risiko terjadinya dominasi koersif dalam relasi sosial.

Bahkan jika niatnya adalah pembangunan, kehadiran militer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat menciptakan relasi kuasa yang timpang dan menekan partisipasi sipil yang otonom.

Lebih jauh, Antonio Gramsci dalam konsep hegemoninya mengingatkan bahwa dominasi tidak selalu dilakukan secara represif, tetapi juga melalui konsensus yang dibangun lewat institusi-institusi sosial. Dalam konteks ini, keterlibatan militer dalam kegiatan sosial dan ekonomi bisa menjadi sarana pembentukan hegemoni negara yang lebih halus, tetapi tetap mengikis kemandirian masyarakat sipil.

Pendukung kebijakan ini mungkin berargumen bahwa keterlibatan TNI diperlukan untuk mempercepat pembangunan, terutama di daerah-daerah tertinggal. Namun argumen ini perlu diuji secara kritis.

Apakah persoalan pembangunan memang kekurangan aktor, atau justru masalah tata kelola, distribusi sumber daya, dan kapasitas institusi sipil?

Mengandalkan militer untuk mengisi kekosongan ini justru berisiko melemahkan pembangunan institusi sipil itu sendiri.

Selain itu, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa militerisasi pembangunan seringkali tidak berkelanjutan. Ketika militer menjadi aktor utama, pendekatan yang digunakan cenderung top-down dan kurang partisipatif. Hal ini bertentangan dengan paradigma pembangunan modern yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi warga.

Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali batas-batas peran militer dalam negara demokrasi. TNI memiliki peran strategis yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun justru karena pentingnya peran tersebut, profesionalisme dan fokus pada fungsi utama harus dijaga dengan ketat.

Menarik militer ke dalam urusan sosial-ekonomi bukan hanya berisiko mengaburkan fungsi tersebut, tetapi juga membuka pintu bagi kembalinya praktik-praktik lama yang telah ditinggalkan.

Kritik terhadap rencana pembangunan batalyon teritorial ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan atau peran TNI secara keseluruhan. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dalam kerangka demokrasi yang sehat, dengan pembagian peran yang jelas antara aktor sipil dan militer.

Indonesia telah melalui perjalanan panjang untuk keluar dari bayang-bayang militerisme. Jangan sampai, atas nama pembangunan dan efisiensi, kita justru melangkah mundur. Demokrasi membutuhkan militer yang kuat, tetapi juga membutuhkan militer yang tahu batasnya.

Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Puan Soroti Etika Kritik dan Inflasi Pengamat

Penulis

Esteria Tamba

-

April 21, 2026

Puan Soroti Etika Kritik dan Inflasi Pengamat

Energi Juang News, Jakarta- Ketua DPR menegaskan pentingnya menjaga tata krama dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia mengingatkan agar setiap kritik disampaikan dengan cara yang tidak merendahkan pihak lain, sehingga diskusi tetap sehat dan konstruktif.

Puan Tekankan Pentingnya Etika dalam Kritik

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti cara publik menyampaikan kritik. Ia meminta agar kritik tetap disampaikan secara santun dan beretika.

“Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya, namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun,” kata Puan saat konferensi pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, hubungan antara pihak yang mengkritik dan yang dikritik harus dilandasi sikap saling menghargai. Kritik tidak boleh disampaikan secara kasar, sementara pihak yang menerima juga harus terbuka.

Kritik Harus Membangun, Bukan Menyerang

Puan menjelaskan, kritik seharusnya bertujuan memperbaiki keadaan, bukan menjatuhkan. Ia menilai kedua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas diskusi publik.

“Jadi memang saling menghormati, saling menghargai, harus dilakukan dalam dua posisi, artinya yang memberi kritik juga harus memberikan kritiknya itu secara baik, yang diberi kritiknya juga akan tentu saja akan menerima kalau kritikannya itu memang adalah satu hal yang dilakukan dalam artian kritik membangun,” ucap Puan.

“Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargailah, saling menghormati,” lanjut dia.

Pemerintah Soroti Fenomena “Inflasi Pengamat”

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti maraknya pihak yang mengaku sebagai pengamat di berbagai bidang. Sorotan ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4).

Ia menilai sebagian pengamat tersebut kerap membentuk opini publik tanpa didukung data yang akurat. Fenomena ini bahkan disebut sudah berlangsung sejak sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

“Dari sebagian besar, pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi Presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga,” ucap Teddy.

Redaksi Energi Juang News

Circle Koruptor Jadi Mesin Cuci Uang, KPK Ungkap

Penulis

Esteria Tamba

-

April 21, 2026

Circle Koruptor Jadi Mesin Cuci Uang, KPK Ungkap

Energi Juang News, Jakarta- Praktik korupsi di Indonesia ternyata tidak hanya melibatkan pelaku utama. Di baliknya, ada jaringan orang-orang terdekat yang ikut memainkan peran penting dalam mengelola dan menyamarkan aliran dana ilegal.

Peran ‘Circle’ dalam Skema Korupsi

KPK mengungkap adanya fenomena keterlibatan orang-orang dekat atau yang disebut ‘circle’ dalam berbagai kasus korupsi. Kelompok ini sering berfungsi sebagai perantara untuk menerima hingga menyamarkan uang hasil kejahatan.

“Dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kami melihat adanya pola keterlibatan sejumlah ‘circle’ di sekitar pelaku utama,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Budi menjelaskan, peran mereka tidak berhenti saat aksi korupsi berlangsung. Mereka juga aktif mengelola aliran dana agar sulit dilacak aparat penegak hukum.

“Circle ini tidak hanya berperan pada saat modus operandi korupsi dilakukan, tetapi juga sering kali menjadi layering melakukan penerimaan uang hasil tindak pidana korupsi, maupun dijadikan sarana untuk menyamarkan dan mengalirkan uang hasil dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Siapa Saja yang Masuk ‘Circle’?

Menurut KPK, jaringan ini biasanya terdiri dari keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik. Peran mereka beragam, mulai dari ikut merancang skema hingga menjadi penampung dana.

“Ada yang terlibat sejak awal proses perencanaan, bersama-sama melakukan perbuatan, ada juga yang menjadi ‘layer’ atau perantara dalam penerimaan uang hasil korupsi, hingga pihak-pihak yang membantu menampung atau menyamarkan aliran uang,” tutur Budi.

Contoh Kasus di Berbagai Daerah

Fenomena ini muncul di sejumlah kasus yang ditangani KPK. Di Pekalongan, seorang kepala daerah diduga memenangkan proyek untuk perusahaan keluarganya. Di Bekasi, ayah seorang bupati disebut ikut menerima aliran dana suap proyek dari pihak swasta.

“Sementara di Pemkab Tulungagung, alur serupa dilakukan melalui circle rekan kerja, yang melibatkan orang kepercayaan Bupati yakni ajudan atau ADC, yang diperintahkan untuk menagih dan mengepul ‘jatah’ dari sejumlah perangkat daerah,” jelas Budi.

Selain itu, pola serupa juga terdeteksi di Cilacap, Ponorogo, hingga Riau, termasuk dalam kasus impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Korupsi sebagai ‘Ekosistem’

KPK menilai praktik ini menunjukkan bahwa korupsi sudah berkembang menjadi sistem yang terorganisir. Setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam menjaga aliran dana tetap berjalan.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi layaknya sebuah ekosistem, ada yang mengatur, ada yang menjalankan, ada yang menyimpan. Jabatan publik tidak lagi berdiri netral, tetapi kerap menjadi titik temu berbagai kepentingan, termasuk sebagai alat balas jasa atau pembiayaan politik,” katanya.

Peran PPATK dalam Membongkar Aliran Dana

Dalam mengusut kasus, KPK mengandalkan analisis transaksi keuangan dari PPATK. Data tersebut membantu mengungkap pola pergerakan uang hingga pihak-pihak yang terlibat.

“Dukungan ini memungkinkan KPK memetakan pola pergerakan uang, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, hingga mengungkap skema penyamaran aliran uang yang dilakukan melalui berbagai lapisan,” ujarnya.

Redaksi Energi Juang News

Misteri Hantu Gunung Dloko: Istana Nyai Korek

Penulis

Moh Khobir Riyadi

-

April 21, 2026

Energi Juang News,Ponorogo- Di tengah hamparan sawah luas Kecamatan Balong, terdapat sebuah bukit kecil yang tampak sederhana dari kejauhan. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mencolok, bahkan terlihat seperti bagian alami dari lanskap pedesaan yang tenang.

Namun, bagi warga sekitar, bukit itu bukan sekadar tanah yang menjulang. Ia adalah tempat yang “hidup” tapi bukan oleh manusia.

Gunung Dloko dikenal sebagai tempat yang memiliki aura berbeda. Banyak orang datang ke sana—sebagian hanya penasaran, sebagian lagi membawa niat yang lebih dalam: berdoa, mencari petunjuk, bahkan berharap mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Namun tidak semua yang datang pulang dengan cerita biasa.

Seorang pemuda bernama Bagas, asal luar Mojokerto, memutuskan untuk datang ke Gunung Dloko setelah mendengar cerita tentang “istana gaib” yang ada di sana.

“Cuma bukit kecil, masa sih ada apa-apa?” katanya sambil tertawa kepada temannya sebelum berangkat.

Ia tidak tahu, bahwa malam itu akan mengubah cara pandangnya selamanya.

Gunung Dloko bisa dicapai dengan berjalan kaki melewati pematang sawah. Saat sore hari, perjalanan terasa damai—angin sepoi-sepoi, suara serangga, dan langit yang mulai meredup.

Namun begitu matahari benar-benar tenggelam, suasana berubah sunyi yang terlalu pekat.

Seolah suara-suara alam ikut menghilang, Bagas mulai merasa tidak nyaman.

“Kenapa tiba-tiba sepi banget ya?” gumamnya.

Langkahnya terasa lebih berat, meskipun jalan tidak menanjak curam.

Dan saat ia mencapai puncak kecil itu, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan.

Seperti… dia tidak sendirian dii tengah kegelapan, Bagas melihat cahaya samar.

Seperti kilauan lembut berwarna kehijauan, muncul dari balik semak.

Ia mendekat, perlahan dan di situlah ia melihatnya, sosok seorang perempuan berdiri diam.

Tubuhnya tinggi dan ramping, mengenakan kain panjang yang menjuntai hingga tanah. Rambutnya hitam legam, sangat panjang hingga hampir menyentuh tanah.

Namun wajahnya terlalu pucat seperti tidak memiliki darah.

Matanya besar, hitam pekat tanpa bagian putih, dan tidak berkedip sama sekali.

Bibirnya tipis, berwarna kebiruan, dengan senyum yang tidak sepenuhnya manusia.

“Sudah lama… aku menunggu,” suara perempuan itu terdengar.

Namun anehnya, bibirnya tidak bergerak.

Suara itu langsung masuk ke dalam kepala Bagas.

Perempuan itu melangkah mendekat, namun langkahnya tidak menimbulkan suara.

Kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah.

“Aku… yang menjaga tempat ini…”

Saat ia semakin dekat, Bagas bisa melihat detail yang lebih mengerikan.

Kulit di lehernya tampak retak-retak, seperti porselen yang hampir pecah. Dari celahnya, terlihat sesuatu yang gelap bergerak—seperti bayangan hidup di dalam tubuhnya.

Dan dari rambutnya… menetes cairan hitam pekat, seperti air yang sudah lama membusuk.

Tiba-tiba, suasana di sekitar berubah.

Bukit kecil itu seolah meluas.

Pepohonan muncul dari kegelapan.

Bangunan-bangunan samar terlihat—seperti istana kuno dengan pilar tinggi dan ukiran yang tidak jelas bentuknya.

“Apa ini…” bisiknya.

Perempuan itu tersenyum lebih lebar.

“Rumahku…”

Di balik bangunan itu, muncul sosok-sosok lain, tapi tidak jelas bentuknya.

Ada yang menyerupai manusia, tapi terlalu tinggi.

Ada yang merangkak dengan tubuh terbalik, dengan badan seperti berlendir.

Dan ada yang hanya berupa bayangan… tanpa bentuk pasti.

“Kamu datang dengan niat apa?” tanya sosok itu.

Bagas tidak menjawab, dan tidak tahu harus berkata apa.

Namun dalam pikirannya, muncul keinginan aneh.

Sosok-sosok di belakang perempuan itu mulai mendekat.

Mereka mengelilingi Bagas.

Dan salah satu dari mereka—yang paling dekat—memperlihatkan wajahnya.

Wajah itu… bukan wajah.

Melainkan kumpulan lubang hitam, dengan suara bisikan keluar dari setiap celahnya.

Tiba-tiba, Bagas teringat pesan seorang warga yang ia temui di bawah.

“Kalau lihat apa-apa, jangan diladeni. Jangan dituruti.”

Dengan sisa keberanian, Bagas menutup mata.

Dan berbisik pelan, “Saya pulang.”

Saat ia membuka mata kembali, semuanya hilang tak berbekas.

Hanya bukit kecil, gelap, dan sunyi.

Keesokan harinya, Bagas menceritakan pengalamannya kepada seorang warga tua.

Warga itu hanya mengangguk pelan,“Itu Nyai Korek,” katanya.

“Dia beneran ada?” Warga itu tersenyum tipis.”

“Yang penting… kamu tidak jadi bagian dari sana.”

Gunung Dloko tetap menjadi tempat yang menarik banyak orang. Ada yang datang dengan rasa penasaran, ada yang mencari pengalaman, dan ada yang berharap mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.

Redaksi Energi Juang News

Rano Karno Usul Ikan Sapu-sapu Jadi Arang

Penulis

Esteria Tamba

-

April 21, 2026

Rano Karno Usul Ikan Sapu-sapu Jadi Arang

Energi Juang News, Jakarta- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mencari cara baru untuk menangani lonjakan populasi ikan sapu-sapu yang kian meresahkan. Salah satu gagasan yang muncul adalah memanfaatkan hasil tangkapan tersebut menjadi produk bernilai guna.

Usulan Pengolahan Jadi Arang

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan adanya ide pemanfaatan ikan sapu-sapu yang selama ini diberantas. Ia mencontohkan praktik serupa yang pernah dilakukan di Brasil.

“Ada usulan sementara, ini pernah dilakukan oleh Brasil. Bahwa ternyata ikan sapu-sapu ini di Brasil juga menjadi permasalahan, tapi ternyata dia bisa menjadi komponen lain. Itu bahkan bisa menjadi arang,” kata Rano di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Gagasan ini dinilai bisa membuka peluang baru dalam pengelolaan limbah sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Pemprov Kaget dengan Hasil Tangkapan

Jumlah ikan yang berhasil ditangkap dalam operasi sebelumnya ternyata jauh di luar perkiraan. Angkanya bahkan mencapai hitungan ton, sehingga memicu respons cepat dari pemerintah daerah.

“Kemarin itu kan baru pertama kali. Kita juga kaget, jumlah ikan sapu-sapu yang tertangkap sekian ton itu, kaget kita kan,” tuturnya.

Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.

Program Penanganan Akan Berlanjut

Pemprov DKI memastikan upaya pengendalian populasi ikan ini tidak berhenti. Program tersebut dianggap penting karena berkaitan langsung dengan persoalan lingkungan di Jakarta.

“Nah, makanya, coba kita lakukan sesuatu. Ini memang satu program yang harus kita lakukan,” pungkasnya.

Sorotan MUI Jadi Bahan Evaluasi

Rano juga menanggapi kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait metode penguburan ikan yang masih hidup. Ia menegaskan hal itu akan menjadi bahan perbaikan ke depan.

“Memang kemarin istilahnya penguburannya kan banyak yang belum mati segala macam. Untuk itu, mungkin kita akan nanti kita benahi sajalah,” katanya.

Ia memastikan prosedur ke depan akan lebih diperhatikan, termasuk memastikan ikan sudah mati sebelum ditangani lebih lanjut.

“Pasti akan bahasanya mungkin harus dimatiin dulu, gitu,” ucapnya.

Redaksi Energi Juang News

BNI Kembalikan Rp 28 M Dana Paroki Aek Nabara

Penulis

Esteria Tamba

-

April 21, 2026

BNI Kembalikan Rp 28 M Dana Paroki Aek Nabara

Energi Juang News, Jakarta – Pertemuan antara pihak perbankan dan perwakilan jemaat berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Agenda utama membahas penyelesaian kasus keuangan yang merugikan salah satu komunitas keagamaan di Sumatera Utara.

DPR Fasilitasi Pertemuan Penentu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempertemukan Direktur Utama Bank Nasional Indonesia (BNI) Putrama Wahju Setyawan dengan pihak Gereja Paroki Aek Nabara. Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Langkah ini diambil untuk mempercepat penyelesaian kasus penggelapan dana nasabah yang nilainya mencapai Rp 28 miliar.

Ucapan Terima Kasih dari Pihak Paroki

Bendahara Koperasi Credit Union Gereja Paroki Aek Nabara, Natalia, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian yang diberikan.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, dan semua jajaran pemerintahan yang sudah memberikan atensi yang sangat besar kepada umat Paroki Aek Nabara yang memberikan atensi, sehingga masalah ini bisa diatasi dengan baik. Terima kasih juga untuk Bapak Dasco yang sudah menerima kami hadir di tempat ini pada siang hari ini,” kata Natalia seusai pertemuan tersebut, Selasa (21/4).

Ia berharap proses penyelesaian berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi para korban.

“Nah, kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik sekali lagi. Semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya,” sebutnya.

Dana Rp 28 Miliar Dikembalikan Mulai 22 April

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan memastikan pengembalian dana dilakukan dalam waktu dekat. Seluruh dana disebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak koperasi.

“Dan solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara sehingga paling tepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara,” ucap Putrama.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi internal di sektor perbankan, khususnya dalam mengenali dan mengawasi pegawai.

“Kemudian juga dari pihak perbankan tentunya adalah mengenai pemahaman atas penerapan know your employee,” sebutnya.

Proses Hukum Tetap Berjalan

Pihak bank menyerahkan proses hukum kepada aparat kepolisian.

“Jadi untuk proses hukum kami serahkan kepada pihak Polda Sumatera Utara untuk menindaklanjuti,” tambahnya.

Kasus ini melibatkan mantan Kepala Kas BNI KCP Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, yang telah ditangkap setelah terbukti menggelapkan dana jemaat sebesar Rp 28 miliar.

BNI memastikan pengembalian dana tetap berjalan seiring proses hukum yang berlangsung.

“Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu ini, kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan,” kata Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang dalam jumpa pers secara virtual, Minggu (19/4).

Redaksi Energi Juang News

Menaker AS Mundur Terseret Skandal Serius

Penulis

Esteria Tamba

-

April 21, 2026

Menaker AS Mundur Terseret Skandal Serius

Energi Juang News, Jakarta – Pengunduran diri pejabat tinggi kembali mengguncang pemerintahan di Washington. Keputusan itu muncul setelah tekanan publik dan internal meningkat dalam beberapa pekan terakhir, menyusul berbagai laporan kontroversial yang menyeret nama pejabat terkait.

Menaker AS Resmi Mundur dari Jabatan

Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat, Lori Chavez-DeRemer, menyatakan mundur dari posisinya. Keputusan ini diumumkan setelah rangkaian isu sensitif mencuat ke publik.

Pengunduran diri tersebut sekaligus menjawab spekulasi panjang mengenai masa depan jabatannya di pemerintahan Donald Trump, seperti dilaporkan AFP, Selasa (21/4/2026).

Langkah ini terjadi tak lama setelah pencopotan Kristi Noem dan Pam Bondi, memperlihatkan gelombang keluarnya pejabat perempuan dari kabinet dalam waktu berdekatan.

“Meskipun masa jabatan saya dalam pemerintahan telah berakhir, bukan berarti saya akan berhenti memperjuangkan para pekerja Amerika,” tulis Chavez-DeRemer dalam pernyataan via media sosial X. Ia juga menyebut akan kembali ke sektor swasta.

Tuduhan Perlakuan Tak Pantas terhadap Staf

Tekanan terhadap Chavez-DeRemer meningkat setelah muncul laporan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas kepada staf perempuan muda di lingkungan Departemen Tenaga Kerja AS.

Laporan The New York Times menyebut adanya komunikasi pribadi yang dinilai tidak profesional. Dalam beberapa kasus, staf diminta memenuhi kebutuhan pribadi saat perjalanan dinas, termasuk membawa minuman beralkohol.

Tak hanya itu, anggota keluarga Chavez-DeRemer juga disebut ikut berinteraksi dengan staf perempuan melalui pesan pribadi. Beberapa di antaranya bahkan diarahkan untuk memberi perhatian khusus kepada pihak tertentu.

Penyelidikan Internal dan Dampaknya

Pesan-pesan tersebut menjadi bagian dari penyelidikan internal yang diluncurkan menyusul aduan terkait lingkungan kerja yang dinilai tidak sehat.

Hasil awal penyelidikan berdampak signifikan. Empat anggota tim inti dilaporkan harus keluar dari lingkaran kerja Chavez-DeRemer. Mereka termasuk mantan kepala staf dan wakilnya, serta personel lain yang terseret isu pelanggaran etika.

Selain itu, sedikitnya tiga staf Departemen Tenaga Kerja AS mengajukan laporan pelanggaran hak sipil. Mereka menggambarkan suasana kerja yang tidak kondusif dan cenderung merugikan.

Dugaan Pelecehan Libatkan Keluarga

Meski Chavez-DeRemer belum secara langsung dituduh melakukan pelanggaran, sorotan juga mengarah pada suaminya, Shawn DeRemer.

Menurut laporan MS NOW, terdapat dua aduan dari staf perempuan muda yang menuding adanya tindakan pelecehan seksual oleh yang bersangkutan.

Hingga kini, Chavez-DeRemer belum memberikan tanggapan langsung terkait berbagai tuduhan yang berkembang.

Redaksi Energi Juang News

Harga BBM Pertamina Naik per 20 April 2026

Penulis

Esteria Tamba

-

April 21, 2026

Harga BBM Pertamina Naik per 20 April 2026

Energi Juang News, Jakarta – Kenaikan harga bahan bakar kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penyesuaian ini mulai berlaku pertengahan April dan berdampak pada beberapa jenis produk non subsidi.

PT Pertamina (Persero) resmi mengubah tarif bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang dijual di SPBU. Kebijakan ini berlaku sejak 18 April 2026 dan mengacu pada ketentuan pemerintah terkait formula harga energi.

Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi

Pertamina menaikkan harga sejumlah BBM, terutama jenis bensin beroktan tinggi dan diesel. Lonjakan paling terasa terjadi pada Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Di wilayah DKI Jakarta, Pertamax Turbo (RON 98) kini dijual Rp19.400 per liter, naik dari Rp13.100. Sementara Dexlite menjadi Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200. Adapun Pertamina Dex meningkat menjadi Rp23.900 per liter dari Rp14.500.

Pertamina menyebut penyesuaian ini dilakukan untuk menjalankan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Aturan tersebut mengatur formula harga dasar BBM umum yang disalurkan melalui SPBU.

BBM Subsidi dan Beberapa Produk Tetap

Tidak semua jenis BBM mengalami perubahan harga. Pertalite, Solar subsidi, Pertamax (RON 92), serta Pertamax Green 95 tetap dijual dengan harga sebelumnya.

Di Jakarta, Pertalite masih dibanderol Rp10.000 per liter. Solar subsidi tetap Rp6.800 per liter. Sementara Pertamax bertahan di Rp12.300 per liter dan Pertamax Green 95 di Rp12.900 per liter.

Rincian Harga BBM di Berbagai Wilayah

Harga BBM berbeda di tiap daerah, menyesuaikan biaya distribusi dan kebijakan wilayah.

Di Aceh, Pertamax berada di Rp12.600 per liter, sedangkan Dexlite mencapai Rp24.150 dan Pertamina Dex Rp24.450. Untuk wilayah Sumatera seperti Sumatera Barat dan Riau, Pertamax berkisar Rp12.900, dengan Pertamax Turbo mencapai Rp20.250 per liter.

Di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, harga mengikuti Jakarta. Pertamax berada di Rp12.300, sementara Dexlite Rp23.600 dan Pertamina Dex Rp23.900 per liter.

Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Sulawesi umumnya mencatat harga Pertamax di kisaran Rp12.600 hingga Rp12.900. Dexlite dijual antara Rp24.150 hingga Rp24.650 per liter.

Untuk Maluku dan Papua, harga relatif seragam. Pertamax dipatok Rp12.600 dan Dexlite Rp24.150 per liter.

Redaksi Energi Juang News