Senin, Mei 25, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 786

Indonesia Akan Sambut Kunjungan Bersejarah Paus Fransiskus

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Indonesia akan segera menyambut kunjungan bersejarah Paus Fransiskus pada 3-6 September 2024.

Kunjungan ini bukan hanya penting bagi umat Katolik, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada awal September 2024.

Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta belum lama ini, Kemlu menyatakan kesiapan Indonesia untuk menyambut kedatangan Paus dengan antusiasme tinggi.

Undangan resmi dari Presiden RI kepada Paus Fransiskus telah disampaikan melalui Duta Besar Takhta Suci Vatikan di Jakarta pada 25 Maret 2024.

Persiapan untuk kunjungan ini sedang berlangsung, melibatkan koordinasi antara pemerintah Indonesia, Takhta Suci Vatikan, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kemlu menekankan bahwa kunjungan ini sangat berarti bagi Indonesia. Selain umat Katolik, kunjungan Paus Fransiskus diharapkan dapat membawa pesan penting tentang toleransi, persatuan, dan perdamaian dunia kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Kunjungan ini diharapkan akan memperkuat pesan toleransi, persatuan, dan perdamaian dunia,” tutur Kemlu.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerima surat pemberitahuan resmi dari Vatikan mengenai kunjungan ini.

“Berdasarkan surat dari Vatikan yang diterima Pemerintah Indonesia, Paus Fransiskus akan hadir pada 3 September 2024. Ini tentu menjadi suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia,” ujar Yaqut dalam keterangannya pada 31 Maret.

Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo juga menyoroti makna historis kunjungan ini, yang menunjukkan hubungan erat antara Indonesia dan Vatikan sejak kemerdekaan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kedatangan Paus Fransiskus akan memperkuat hubungan tersebut.

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian kunjungan yang juga akan membawa beliau ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian ini, setelah rencana kunjungan pada 2020 terpaksa dibatalkan akibat pandemi COVID-19.

Dengan persiapan yang matang dan antusiasme tinggi dari berbagai pihak, kunjungan Paus Fransiskus diharapkan membawa dampak positif bagi hubungan antarumat beragama di Indonesia dan menyampaikan pesan perdamaian kepada dunia.

Redaksi Gerak News

Menteri Agama: Salam Lintas Agama Praktik Baik Jaga Toleransi

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan salam lintas agama merupakan praktik baik untuk menjaga toleransi di Indonesia.

Hal ini ia sampaikan Yaqut merespons fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan salam lintas agama bukan bagian toleransi.

“Kemudian salam enam agama itu kan praktik baik untuk menjaga toleransi, tidak semuanya harus dikaitkan dengan dari sisi psikologis. Jadi ada sisi sosiologis yang harus dipertimbangkan,” kata Yaqut di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Yaqut menilai fatwa hanya sebuah rekomendasi. Ia menganggap salam lintas agama merupakan upaya menghormati kerukunan antarumat beragama.

Ia juga menegaskan salam lintas agama tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang.

“Apakah iya misalnya saya yang muslim menyampaikan salam agama lain kemudian keimanan saya terganggu? Atau sebaliknya nonmuslim mengucapkan ‘assalamualaikum’, kemudian keimanannya berpaling? kan tidak,” ujar dia.

Yaqut lantas mencontohkan Nabi Muhammad SAW sempat menyampaikan salam bagi umat beragama selain Islam. Karena itu, ia meminta semua hal tak dilihat sekadar dalam perspektif teologis, melainkan ada ranah sosiologis.

“Nabi juga pernah mengucapkan salam kepada umat non muslim. Itu mencampuradukkan, enggak? Makanya saya bilang jangan selalu tidak semuanya bisa dibicarakan dalam ranah teologis. Ada ranah sosiologis,” kata dia.

“Apalagi dalam konteks ke-Indonesia-an yang memiliki keragaman budaya kultur ras agama. Itu kan saling menghormati, caranya begitu,” tambahnya.

Sebelumnya, MUI menetapkan fatwa tentang salam lintas agama dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Bangka Belitung beberapa waktu lalu.

Fatwa tersebut menyatakan pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ‘ubudiyah. Oleh karena itu, harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.

Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh melalui keterangan tertulis.

Redaksi Gerak News

Bila Penuhi Persyaratan, PBNU Peroleh Tambang Di Kalimantan Timur

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diajukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di tambang batu bara Kalimantan Timur, apabila memenuhi persyaratan akan terbit dalam kurun waktu 15 hari.

“Setelah terpenuhi, 15 hari dapat diterbitkan IUPK-nya,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot Tanjung di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, untuk permohonan izin tambang batu bara dari PBNU yang hendak mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) di Kalimantan Timur tersebut, saat ini dalam proses evaluasi untuk dilihat kelengkapan administrasi dan pemenuhan kewajiban.

Ia mengatakan, pihaknya belum menerima permohonan izin tambang dari organisasi keagamaan lainnya untuk mengelola tambang di Indonesia.

Baru PBNU yang mengajukan,” katanya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilia menyatakan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan.

Ia beralasan pemberian izin usaha kepada PBNU karena dirinya bangga terhadap organisasi islam terbesar di dunia asal Indonesia tersebut yang sudah banyak berkontribusi bagi pembangunan negara.

“Saya bangga terhadap NU karena saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU,” kata dia.

Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/5) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Redaksi Gerak News

Aturan Sensor LSF Tak Hambat Produktivitas Pembuat Film

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Aturan penyensoran oleh Lembaga Sensor Film (LSF) nyatanya tidak menghalau produktivitas pembuat film.

Terbukti dari data sepanjang 2023, terdapat 41.491 judul film dan iklan film dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF), menurut Ketua Komisi I LSF bidang Penyensoran, Dialog, Komunikasi dan Data, Nasrullah.

Pada konferensi pers di Senayan, Jakarta, Senin, Nasrullah memaparkan proporsi karya buatan luar negeri hanya 37,64 persen atau 15.616 judul, sedangkan 62,36 persen atau 25.875 judul di antaranya merupakan karya buatan dalam negeri.

“41.000 judul, itu yang dalam negeri lebih banyak dan 100 persen lulus sensor. Kemudian LSF juga mendapat tambahan lagi 491 judul film produksi kampus-kampus fakultas film, di mana mahasiswanya disarankan oleh kampus untuk membuat film yang lulus sensor LSF,” kata Nasrullah.

Adapun peruntukan film yang dilayani penyensorannya oleh LSF didominasi tayangan televisi sebesar 89,32 persen atau 37.058 judul. Porsi peruntukan film untuk tayang di layar lebar hanya sebesar 2,97 persen atau 1.233 judul.

Jaringan teknologi informatika atau over the top (OTT) menempati porsi ketiga terbesar yakni sebesar 2,13 persen atau 883 judul.

Film lulus sensor LSF paling banyak memiliki klasifikasi tontonan anak usia 13 tahun ke atas sebesar 56,63 persen atau 23.497 judul. Posisi kedua ditempati oleh klasifikasi tontonan remaja usia 17 tahun ke atas sebesar 24,85 persen atau 10.313 judul.

Disusul klasifikasi tontonan semua umur (SU) sebesar 17,81 persen atau 7.389 judul dan penonton dewasa 21 tahun ke atas paling sedikit, sebesar 0,70 persen atau 292 judul.

Redaksi Gerak News

PBNU Siap Kelola Tambang Yang Diberikan Negara

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah tentang pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) pun mengatakan PBNU siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” ujar Gus Yahya dalam siaran pers di laman resmi PBNU,  Senin (3/6/2024).

Gus Yahya mengatakan saat ini NU memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.

“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk mengantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah dimandatkan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya,” kata Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini.

Gus Yahya menambahkan bahwa, di samping memiliki jaringan organisasi yang mengakar, NU juga mempersiapkan infrastruktur bisnis untuk mengelola tanggung jawab tersebut. Gus Yahya menjamin pengelolaannya dilakukan secara transparan dan profesional.

“Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya juga mengungkapkan bahwa kebijakan konsesi tambang bagi ormas keagamaan merupakan langkah berani Presiden Jokowi untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat. Gus Yahya mengucapkan terima kasih ke Jokowi.

“Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” katanya. Karena itu, lanjutnya, PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke ormas.

PBNU berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama,” ungkap Gus Yahya.

Presiden Jokowi memberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lewat aturan ini Jokowi mengatur izin tambang kepada ormas keagamaan. PP Nomor 25 Tahun 2024 ini ditetapkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan.

Di beleid tersebut, landasan hukum untuk memberikan izin tambang mineral dan batu bara (minerba) kepada ormas keagamaan dimunculkan, salah satu ketentuan yang diperbarui terkait wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan,” demikian bunyi Pasal 83A ayat I dikutip, Jumat (31/5).

Selain itu, dalam aturan tersebut juga menuangkan bahwa pemerintah pusat berwenang menawarkan WIUPK secara prioritas. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.

Alhasil, apabila pemerintah pusat memberikan WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, pemerintah dapat berupaya dalam mendorong pemberdayaan (empowering) ormas keagamaan.

Redaksi Gerak News

Gus Falah: Komisi VII Akan Audit Investigasi Kebakaran Smelter PT KFI

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mengatakan pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap kebakaran pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri (KFI).

Hal tersebut didasari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tegas Gus Falah saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, belum lama ini.

Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” sambung Gus Falah.

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih sangat kurang.

Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu secara periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah ledakan tidak akan terjadi kembali,” jelas Gus Falah.

Selain itu, Komisi VII juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehingga dianggap tidak layak untuk perusahaan smelter.

“Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” lanjut Gus Falah.

Redaksi Gerak News

KSP Dukung Pandangan Kemenag Soal Salam Lintas Agama

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, memberikan dukungannya terhadap pandangan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai salam lintas agama.

Pandangan ini mencerminkan komitmen terhadap kerukunan umat beragama dan pemahaman moderasi beragama di Indonesia.

Ngabalin memuji pandangan Kemenag yang dianggapnya mencerminkan keaslian Indonesia dan kebijaksanaan dalam memahami moderasi beragama. Ia berterima kasih kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin.

“Bapak ini benar-benar orang Indonesia Asli. Beliau Professor bukan provokator, mari kita jaga kebersamaan dan keragaman,” ujar Ngabalin melalui akun X-nya, @AliNgabalinNew, Senin (3/6).

Ia menambahkan bahwa Kemenag telah menunjukkan sikap bijaksana dan penting dalam menjaga kerukunan dan harmoni di Indonesia. Menurutnya, upaya Kemenag dalam menjaga kerukunan antarumat beragama patut diapresiasi karena penting untuk memastikan Indonesia tetap kuat dan disegani.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai hukum salam lintas agama, sementara Kemenag RI menegaskan bahwa salam lintas agama adalah praktik baik yang tidak menyentuh persoalan keyakinan tetapi berfungsi sebagai sarana untuk menebar damai, sesuai ajaran setiap agama.

Kamaruddin Amin menekankan bahwa salam lintas agama adalah sarana bertegur sapa dan menjalin keakraban, serta upaya merawat kerukunan melalui penguatan kohesi dan toleransi umat, bukan dengan tindakan yang mengarah pada segregasi

Pandangan Kemenag ini mendapat dukungan luas karena dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dengan terus mempromosikan kebersamaan dan toleransi, diharapkan Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan disegani, dengan masyarakat yang hidup dalam damai dan harmoni.

Redaksi Gerak News

PBNU Larang Penghina Rais Aam Mengajar Di Kampus NU

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) , Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pihaknya melarang Sholeh Basyari mengajar di seluruh perguruan tinggi milik NU .

Sholeh dinilai tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang santri NU.

Diketahui, Sholeh Basyari melalui sebuah kanal YouTube Benteng Nusantara telah merendahkan Rais Aam, KH Miftachul Akhyar. Narasi dalam video tersebut terang-terangan menuding pemimpin tertinggi PBNU telah merusak NU dan Indonesia.

“Dia ini mengaku dosen NU ternyata tidak memiliki akhlak sebagai seorang santri. Kalau dia santri, mestinya ngerti bagaimana berakhlak kepada Rais Aam,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Dari pengecekan yang dilakukan Lembaga Perguruan Tinggi NU (LPT PBNU) diketahui bahwa Sholeh ternyata juga tidak tercatat sebagai dosen di seluruh perguruan tinggi milik perkumpulan.

Jejak Sholeh hanya tercatat sebagai tenaga pengajar di Insuri (Institut Sunan Giri) Ponorogo. Atas pernyataan-pernyataan Sholeh yang menyerang Rais Aam, Sholeh juga diberhentikan dari tenaga pengajar Insuri.

“Mulai hari ini, PBNU melarang dia mengajar di seluruh lembaga pendidikan milik Nahdlatul Ulama,” kata Gus Ipul.

Sekadar diketahui dari penelusuran tim LPTNU, selain telah merendahkan Rais Aam melalui sebuah kanal YouTube. Sholeh ternyata juga pernah dihukum penjara selama 3 tahun 2017-2021 karena tersangkut kasus asusila.

Redaksi Gerak News

Paus Fransiskus Akan Berkunjung Ke Masjid Istiqlal Jakarta

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar mengungkapkan, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia ingin berkunjung ke Masjid Istiqlal, Jakarta, saat kedatangannya ke Indonesia nanti.

 “Insyaallah tanggal 3 sampai 6 (September 2024) Paus akan berkunjung di tempat kita, di sini ini. Di antara sekian negara, masjid, bahkan rumah ibadah yang lain, nongereja, tidak pernah ada yang dikunjungi oleh Paus, baru kali ini akan berkunjung,” kata Nasaruddin, dilansir laman resmi NU, baru-baru ini.

Kiai yang juga menjadi penasihat atau Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun mengungkap salah satu alasan yang membuat Paus tertarik berkunjung ke Istiqlal. Paus diketahui tertarik dengan terowongan yang menghubungkan Istiqlal dengan Katedral. 

“Salah satu hal yang menarik bagi Paus adalah adanya pembangunan the tolerance tunnel, terowongan yang menghubungkan Istiqlal dengan Katedral,” kata Nasar.

Menurut tokoh asal Bone, Sulawesi Selatan, itu, terowongan tersebut merupakan yang pertama di dunia.

Nasar mengungkapkan, seminggu sebelum Lebaran, ia diundang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu, Masjid Istiqlal diberi apresiasi sebagai Ambassador Mosque. 

“Dan kami dilibatkan di tiga acara United Nation, ada di Amerika Latin, Afrika dan Bali (Indonesia). Selain itu, kita juga mendapat apresiasi dari Departemen Luar Negeri AS. Kata teman-teman di situ, ‘tidak ada tamu dari Indonesia diundang tiga hari berturut-turut di Stete Departement selain Anda,” cerita Nasar.  

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyampaikan, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada 3 September 2024. Dia menegaskan, pemerintah sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari otoritas Vatikan terkait rencana kedatangan Paus Fransiskus.

“Berdasarkan surat dari Vatikan yang diterima Pemerintah Indonesia, Paus Fransiskus akan hadir pada 3 September 2024. Ini tentu menjadi suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia,” ujar Menag Yaqut dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (31/3/2024).

Lebih lanjut, Gus Men berharap, dalam kunjungannya nanti Paus Fransiskus bisa menyaksikan secara langsung keragaman dan persaudaraan antarumat beragama yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia.

“Indonesia mampu menjaga toleransi dan perdamaian antarpemeluk agama, termasuk ratusan umat agama lokal. Kita berharap Paus Fransiskus dapat melihat keberagaman ini di Indonesia,” katanya.

Redaksi Gerak News

Presiden Jokowi Minta Sawit Indonesia Tidak Didiskriminasi

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Erikson di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (2/6/2024).

Pertemuan itu membahas kerja sama kedua negara hingga terkait diskriminasi minyak kelapa sawit.

“Saya dan Ibu Menkeu mendampingi yang terhormat Bapak Presiden menerima Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Bapak Andreas Erikson. Tadi kami berbicara tentang bagaimana kerja sama MoU antara Indonesia dan Norwegia,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar.

Dia menjelaskan sasaran utama Indonesia saat ini adalah Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dia mengatakan saat ini sudah ada dukungan konkret dari Norwegia senilai 156 juta dollar AS untuk penurunan 30,2 juta ton karbon sebagai prestasi aksi iklim Indonesia.


Siti menuturkan dalam pertemuan itu Jokowi juga meminta Norwegia untuk memberikan pemahaman agar tidak terjadi diskriminasi minyak sawit Indonesia. Pemerintah juga menyampaikan kepada Norwegia sudah menangani masalah minyak sawit dengan baik.

“Tadi Bapak Presiden juga appeal (memohon) kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit. Tadi kami sampaikan hal-hal seperti itu sudah ditangani dengan baik,” ungkap Siti.

Selain itu juga tentang metodelogi inventory yang oleh EUDR (Uni Eropa Deforestation Free-Regulation) sedang ditata mengenai pendataan dan land inventory-nya. Jadi Indonesia juga mengkritisi metode land inventory-nya dan ini sedang terus kita kerjakan,” tambah Siti.

Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Erikson menyampaikan terima kasih atas kesediaan waktu Presiden Jokowi untuk berdiskusi dengan Norwegia. Tidak hanya, mereka juga bangga bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan Indonesia.

“Itu karena Indonesia sudah mencapai hasil signifikan dalam menangani deforestasi,” kata Erikson.

Redaksi Gerak News

1...785786787...820Halaman 786 dari 820

Remang Senja

Ojo Lali

Not & Musik

Kehadiran EnergiJuangNews.com tidak sekedar mewartakan informasi yang akurat tetapi juga mencerahkan pembaca melalui informasi yang tersaji. Ini sesuai tagline media online kami: Sinkron dan Mencerahkan.

Hubungi Kami: [email protected]

© 2026 EnergiJuangNews — Sinkron dan Mencerahkan — Hak Cipta Dilindungi