Energi Juang News, Jakarta— Jakarta, yang dulu menjadi simbol harapan dan kesuksesan bagi para perantau dari berbagai penjuru Indonesia, kini perlahan kehilangan pesonanya. Kota megapolitan ini tidak lagi menawarkan janji manis perubahan nasib seperti dulu.
Bukti nyatanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun dan diolah dari berbagai sumber termasuk Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), jumlah pendatang yang merantau ke Jakarta mengalami penurunan tajam, sementara jumlah mereka yang memilih hengkang terus melonjak.
Ini mengindikasikan pergeseran besar dalam peta migrasi nasional, sekaligus menjadi refleksi penting tentang masa depan Jakarta sebagai pusat urbanisasi.
Mengacu pada Statistik Migrasi Indonesia dari Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis 20 Juli 2023, Jakarta mencatat rekor negatif dalam migrasi risen — istilah untuk mobilitas penduduk dalam lima tahun terakhir sebelum sensus.
Pada tahun 1980, Jakarta masih mampu menarik 766.363 migran baru, dengan neto migrasi positif sebanyak 384.037 jiwa. Namun, titik balik terjadi di tahun 1990 ketika jumlah migran keluar untuk pertama kalinya melampaui migran masuk.
Sejak itu, tren negatif makin membesar. Puncaknya pada tahun 2020, Jakarta kehilangan 585.011 orang, dengan migran keluar mencapai 797.468 dan migran masuk hanya 212.454. Secara geografis, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi wilayah yang paling banyak ditinggalkan, sedangkan Kepulauan Seribu satu-satunya daerah yang masih mencatat migrasi masuk lebih banyak.
Fenomena ini tak hanya berbicara lewat angka. Rois, seorang pemuda asal Kerinci, Jambi, yang kini berusia 26 tahun, mewakili kegelisahan banyak anak muda urban.
Setelah sempat mengenyam pendidikan di Yogyakarta, Rois merantau ke Jakarta pasca-pandemi COVID-19. Meski awalnya optimis, realitas Jakarta yang penuh polusi, kemacetan, dan minim ruang hijau membuatnya mempertimbangkan kembali ke daerah asal.
Menurutnya, kenyamanan sederhana seperti udara bersih dan suasana tenang yang ada di Kerinci atau Bengkulu jauh lebih berarti ketimbang kemudahan fasilitas di Ibu Kota. “Jakarta penuh polusi, terlalu ramai. Di kampung halaman, bintang masih bisa terlihat,” ujarnya lirih, menyiratkan betapa beratnya hidup di kota tanpa ruang untuk bernapas lega.
Perubahan preferensi ini semakin diperjelas oleh pengakuan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Ia menilai bahwa para perantau kini lebih memilih tinggal di daerah penyangga seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor, sementara Jakarta hanya menjadi tujuan harian untuk bekerja atau sekolah.
Rano bahkan mengungkapkan bahwa meski Pemprov DKI membuka peluang bagi 50 ribu pekerja baru, realisasinya jauh lebih kecil. Data BPS memperkuat observasi ini: sebanyak 1,5 juta warga Bodetabek setiap harinya bolak-balik ke Jakarta untuk mencari penghidupan, tanpa harus bermukim di dalam kota.
Kepala Lembaga Demografi FEB UI, I Dewa Gede Karma Wisana, juga menegaskan bahwa eksodus ini bukan berarti Jakarta sepenuhnya ditinggalkan, melainkan terjadi relokasi tempat tinggal demi mencari biaya hidup yang lebih rasional dan kualitas lingkungan yang lebih layak.
Fenomena “urban sprawl” dan “commuter belt” kini mendefinisikan hubungan Jakarta dengan Bodetabek, di mana pekerja tetap bergantung pada ekonomi Jakarta, tapi memilih tinggal di pinggiran.
Tantangan hidup di Jakarta memang tak main-main. Biaya hidup yang tinggi, kualitas lingkungan yang memburuk akibat polusi dan banjir, hingga risiko efek panas perkotaan (urban heat island effect) menjadi kombinasi yang kian mencekik, terutama bagi kelompok menengah ke bawah.
Tinggal di Jakarta kini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal bertahan dari tekanan sosial-ekonomi dan ekologis yang berat. Seperti yang dipaparkan Dewa, ketimpangan ekonomi yang akut turut mempersempit akses terhadap layanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak, memperburuk ketahanan sosial masyarakat urban.
Perubahan iklim yang mempercepat penurunan kualitas hidup di perkotaan makin memperjelas bahwa Jakarta membutuhkan solusi mendasar, bukan sekadar tambal sulam kebijakan. Jika tidak, maka eksodus ini hanya akan menjadi permulaan dari tantangan lebih besar: bagaimana mempertahankan kehidupan yang manusiawi di tengah kota yang kian keras.
Redaksi Energi Juang News
