Energi Juang News, Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) harus gratis.
Keputusan ini menuai respons dari berbagai pihak, termasuk Pramono, salah satu tokoh pendidikan yang terlibat dalam proses uji coba kebijakan ini.
“Kami sudah melakukan uji coba di sejumlah sekolah swasta sebelumnya. Hasilnya cukup positif, dan ini menjadi dasar pertimbangan MK,” ungkap Pramono, seperti dikutip dari keterangannya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Putusan MK ini muncul setelah adanya judicial review terhadap undang-undang yang mengatur pendanaan pendidikan.
MK menilai, selama ini masih banyak anak-anak yang terkendala biaya untuk bersekolah, padahal pendidikan dasar merupakan hak konstitusional.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara wajib memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar,” tegas salah satu hakim konstitusi dalam putusannya.
Pramono juga menjelaskan bahwa uji coba di sekolah swasta dilakukan untuk melihat kesiapan infrastruktur dan sistem pendanaannya.
“Tidak serta-merta gratis tanpa persiapan. Kami pastikan dulu mekanismenya berjalan baik,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, beberapa pihak masih mempertanyakan teknis pendanaannya, terutama bagi sekolah swasta yang selama ini mengandalkan iuran siswa.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan untuk memastikan implementasinya berjalan lancar,” tambah Pramono menanggapi kekhawatiran tersebut.
Redaksi Energi Juang News
