Energi Juang News, Jakarta- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming merupakan hal yang biasa dalam dinamika demokrasi.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati MPR hingga DPR RI untuk meminta pemakzulan tersebut.
“Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan negara kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita, biasa saja. Dinamika demokrasi kan seperti itu, biasa saja,” kata Jokowi, Jumat (6/6/2025).
Jokowi juga menanggapi soal Purnawirawan TNI yang menilai ada dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Pilpres kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu akan sendiri-sendiri, di kita kan satu paket,” ujarnya.
Menurut Jokowi, pemakzulan itu harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam sistem ketatanegaraan. Misalnya karena melakukan korupsi, perbuatan tercela dan sebagainya.
“Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya melakukan korupsi, perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat, itu baru,” paparnya.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati MPR hingga DPR RI meminta pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Surat itu dikirimkan pada Senin (2/6) kemarin.
“Iya itu kita sudah kirimkan surat ke DPR, MPR. Itu surat sudah disetujui sama Pak Try, kemudian sudah dikirim tanggal 2 kemarin, hari Senin ke DPR MPR dan DPD RI,” kata Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio kepada wartawan, Selasa (3/6).
“Sebenarnya kan kalau dari purnawirawan ada 8 poin, cuma di kita ini yang untuk dimajukan ke DPR RI yang kemarin ini kita untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi poin yang nomor 8 dulu,” ucapnya.
Redaksi Energi Juang News
