Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu terakhir membuka babak baru dalam dinamika pemerintahan. Namun, dari sekian nama yang masuk dan keluar, satu sosok yang justru paling diperhatikan publik adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bukan karena perannya dominan, melainkan karena ketidakhadirannya dalam pusaran reshuffle. Absennya Gibran dari konfigurasi kabinet memunculkan tanda tanya besar: apakah ini strategi diam yang penuh kalkulasi, atau justru bukti bahwa ia sekadar menjadi penumpang dalam roda kekuasaan?
Sebagai wakil presiden termuda sepanjang sejarah republik, Gibran kerap disebut-sebut sebagai simbol regenerasi politik. Publik berharap ia menghadirkan terobosan, ide-ide segar, dan keberanian dalam mengawal kebijakan negara. Namun, sikapnya yang tidak terlibat dalam pergantian menteri justru memperlihatkan wajah berbeda: hati-hati, pasif, bahkan terkesan menghindar dari tanggung jawab eksekutif yang lebih konkret.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menegaskan bahwa pengaruh Presiden Joko Widodo masih kuat terhadap konfigurasi kabinet. “Selama Jokowi masih menjabat presiden, pengaruhnya terhadap kabinet akan tetap besar,” katanya. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa langkah Gibran menjaga jarak dari reshuffle bukan semata pilihan strategis, melainkan cara menghindar dari stigma sebagai ‘titipan politik’ sang ayah. Akan tetapi, justru di titik ini kelemahan Gibran terlihat: ia tampak kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.
Lebih jauh, tidak adanya peran nyata dalam reshuffle menimbulkan kesan bahwa Gibran tidak memiliki ruang tawar menawar dalam dinamika kekuasaan. Padahal, sebagai wakil presiden, ia memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat. Absen dari distribusi kursi menteri membuat posisinya tampak lemah, bahkan subordinatif di bawah kendali penuh Presiden Prabowo. Dengan kata lain, Gibran tampak lebih sebagai penonton ketimbang pemain dalam panggung utama pemerintahan.
Memang benar, dengan tidak menguasai kementerian, Gibran terhindar dari risiko bila suatu kebijakan gagal. Namun, di sisi lain, ia juga kehilangan kesempatan emas untuk menunjukkan kapasitas eksekutifnya. Bagi seorang politisi muda yang kerap diproyeksikan sebagai calon pemimpin masa depan, kehilangan momentum seperti ini bisa menjadi bumerang. Alih-alih memperkuat legitimasi politik, publik justru semakin ragu apakah Gibran memiliki kemampuan nyata untuk memimpin birokrasi yang kompleks.
Pengamat politik Ujang Komarudin menambahkan bahwa reshuffle kali ini justru membuka peluang bagi partai-partai yang sebelumnya tidak mendukung Prabowo-Gibran untuk masuk kabinet. Jika benar demikian, maka absennya Gibran semakin menegaskan ketidakmampuannya mengimbangi dinamika koalisi. Peran strategis yang seharusnya ia pegang sebagai penjaga stabilitas politik justru hilang, digantikan oleh kompromi antar-elite partai.
Situasi ini menghadirkan dilema serius bagi Gibran. Di satu sisi, ia bisa berdalih bahwa tidak masuk dalam pusaran reshuffle menunjukkan sikap dewasa dan tidak haus kekuasaan. Namun, di sisi lain, publik bisa dengan mudah menilai bahwa ia kehilangan keberanian mengambil tanggung jawab nyata dalam pemerintahan. Jika pola ini berlanjut, Gibran berisiko dicap sekadar “ornamen politik”—kehadiran yang simbolik, tetapi minim kontribusi substantif.
Absennya Gibran dari reshuffle kabinet Prabowo bukan sekadar persoalan teknis, melainkan refleksi dari peran yang kabur. Apakah ia sekadar pendamping seremonial presiden, atau benar-benar aktor yang mampu membawa perubahan? Waktu akan menjawab. Namun yang jelas, kehilangan momentum pada awal masa jabatan adalah pertanda buruk bagi seorang politisi muda yang seharusnya sedang membangun reputasi.
Dengan demikian, absennya Gibran tidak bisa dibaca sebagai strategi cerdas, melainkan kehilangan kesempatan emas. Ia seolah memilih berada di pinggir lapangan, sementara dinamika utama pemerintahan berlangsung tanpa dirinya. Dalam kacamata publik, Gibran berisiko dicatat bukan sebagai pemimpin muda yang visioner, melainkan sebagai wakil presiden yang hanya ikut menumpang dalam arus besar kekuasaan.
Redaksi Energi Juang News
