Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Perubahan status Ibu Kota Nusantara (IKN) dari “ibu kota negara” menjadi “ibu kota politik” di era Presiden Prabowo Subianto memunculkan banyak tafsir. Bagi sebagian kalangan, ini bukan sekadar perubahan istilah, tetapi sinyal politik: sebuah cara diplomatis untuk menjaga kesinambungan dengan Presiden Joko Widodo, sembari membuka ruang manuver baru bagi pemerintahan yang berjalan.
Proyek IKN sejak awal diposisikan Presiden Jokowi sebagai legacy project atau warisan besar yang menjadi simbol pemerataan pembangunan sekaligus transformasi ekonomi. Pemindahan ibu kota diharapkan bukan hanya memindahkan gedung pemerintahan, melainkan juga menghadirkan paradigma baru dalam tata kota modern dan berkelanjutan.
Namun, di tangan Prabowo, definisi itu melembut. IKN tidak lagi disebut sebagai “ibu kota negara” secara penuh, melainkan “ibu kota politik” mulai 2028. Pergeseran istilah ini tampak sederhana, tetapi justru menyiratkan pesan politik yang dalam: Prabowo ingin tetap terlihat melanjutkan warisan Jokowi, tanpa harus menanggung seluruh konsekuensi ambisi besar tersebut.
Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, berpendapat bahwa istilah ini sarat makna. Kalau dilihat dari namanya saja, ini sudah berbeda dari tujuan utama sebagaimana dicanangkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Apalagi ASN yang dipindahkan hanya sebanyak 1.700–4.100 orang.
Dengan kata lain, Prabowo menggunakan bahasa simbolik untuk tetap menghormati Jokowi, sembari merancang jalannya sendiri bagi proyek besar ini.
Dalam perspektif komunikasi politik, istilah baru ini lebih mencerminkan politik simbolik ketimbang substansi. Alih-alih menegaskan arah pembangunan, publik justru dipaksa menebak-nebak maksud di balik perubahan istilah. Apakah IKN sungguh-sungguh akan menjadi pusat negara, ataukah hanya ornamen politik untuk menjaga harmoni elite?
Di sisi lain, persoalan riil di lapangan kesiapan infrastruktur, pembiayaan, hingga nasib masyarakat yang terdampak masih menanti kepastian. Jika pemerintah terlalu larut dalam simbol, risiko terbesar adalah hilangnya fokus pada masalah konkret.
IKN adalah proyek raksasa yang menyangkut kepentingan publik jangka panjang. Narasi politik penting, tetapi tidak boleh menutupi fakta: pembangunan membutuhkan kepastian hukum, transparansi anggaran, dan komitmen yang konsisten.
Jika benar IKN hendak menjadi simbol transformasi bangsa, maka ia harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar menjaga keharmonisan politik antar pemimpin.
Perubahan istilah “ibu kota politik” memperlihatkan wajah politik kita yang masih dominan dengan simbol dan kompromi elite. Publik menunggu kejelasan: apakah IKN benar-benar akan menjadi ibu kota negara sebagaimana diharapkan, atau hanya sekadar monumen politik yang ditinggalkan dari satu presiden ke presiden berikutnya.
Redaksi Energi Juang News
